Statistik Perkara Per Tanggal 21/7/2017

Jakarta - Bersama ini kami sampaikan Pengumuman Seleksi Penerimaan Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017 dengan Nomor: surat : 01/Pansel/MA/07/2017 tanggal 10 Juli 2017. Mahkamah Agung RI membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia Pria dan wanita yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Hakim yang akan ditugaskan pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam suratnya (IT) Klik Disini

 

 

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, Drs. H. Abdul Manaf, M.H. berhak menyandang gelar Doktor bidang Kajian Keislaman dari Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta setelah dengan Sangat Memuaskan berhasil mempertahankan disertasinya pada Ujian Promosi Doktor, Jumat (26/6/2017).

Dengan disertasi berjudul ‘Putusan Badan Peradilan di Indonesia dalam Sengketa Perlindungan Anak (Kajian dalam Perspektif Maqasid al-Shari’ah dan Hak Asasi Manusia)’ Dirjen Badilag sukses menjawab serangkaian pertanyaan dari tim penguji yang terdiri dari Prof. Dr. Masykuri Abdillah, Prof. Dr. Didin Saepudin, M.A., Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Prof. Dr. M. Arskal Salim GP., dan Prof. Dr. Uswatun Hasanah, M.A. Adapun yang bertindak selaku Promotor adalah Prof. Dr. M. Atho Mudzhar, MSPD dan Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, M.A.

Dalam disertasinya, Dr. H. Abdul Manaf meneliti sejumlah putusan pengadilan terkait sengketa perlindungan anak selama tiga periode, yaitu periode sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), periode setelah berlakunya UUP, dan periode sesudah berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dr. H. Abdul Manaf berkesimpulan bahwa sebelum berlakunya UUP, putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum belum mencerminkan sebagai hukum yang mewujudkan maslahat dan perlindungan HAM bagi anak sebagai subyek hukum. Sementara pada periode yang sama, putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama telah mencerminkan hukum yang mewujudkan maqasid al-shari’ah dan perlindungan HAM bagi anak sebagai subyek hukum.

Sedangkan pada periode sesudah berlakunya UUP sampai dengan diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum telah mencerminkan sebagai hukum yang mewujudkan maqasid al-shari’ah dan perlindungan HAM bagi anak sebagai subyek hukum. Akan tetapi, pada periode yang sama, tidak semua putusan yang diteliti dari pengadilan di lingkungan peradilan agama telah mencerminkan hukum yang mewujudkan maqasid al-shari’ah dan perlindungan HAM bagi anak sebagai subyek hukum.

Adapun pada periode sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2002, putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum telah mencerminkan sebagai hukum yang mewujudkan maqasid al-shari’ah dan perlindungan HAM bagi anak sebagai subyek hukum. Sebaliknya, putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama belum mencerminkan sebagai hukum yang mewujudkan maqasid al-shari’ah dan perlindungan HAM bagi anak sebagai subyek hukum. Alasannya karena ratio decidendi yang terkandung di dalamnya tidak komprehensif, yakni selain belum mempertimbangkan kondisi lingkungan tempat hadanah berlangsung, juga belum mempertimbangkan nilai inflasi jumlah biaya hadanah yang terdapat dalam diktum putusan.

Pada bagian rekomendasi, Dr. H. Abdul Manaf mengusulkan adanya revisi peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum materiil perlindugan anak. Menurutnya, materi kepentingan terbaik bagi anak perlu lebih ditegaskan dan dirinci secara enumeratif dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan perlindungan anak.

Dengan mengantongi IPK 3,56, Abdul Manaf merupakan Doktor ke 1.052 yang dilahirkan oleh SPs UIN Jakarta.

Tampak hadir pada acara Promosi Doktor tersebut mantan Ketua Kamar Agama, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum, Ketua Kamar Agama Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., Hakim Agung Dr. H. Mukti Arto, S.H., M.Hum., Direktur Pembinaan Administrasi Ditjen Badilag Dr. H. Hasbi Hasan, M.H., sejumlah hakim tinggi PTA Jakarta, Ketua PA Se-Jabodetabek, para hakim, pejabat struktural dan pegawai Ditjen Badilag.

Surat No. 204/SEK/HM.01.2/5/2017 tertanggal 26 Mei 2017 dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia memberitahukan bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila , maka para pimpinan Pengadilan pada 4 lingkungan Pengadilan seluruh Indonesia dimohon untuk menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2017 , Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo , Drs. Kholis, M.H langsung menindaklanjuti surat tersebut dengan memerintahkan Kepala Sub. Bagian Kepegawaian , Evi Komalasari untuk menyusun acara peringatan Pancasila.

Pengibaran Bendera Oleh Petugas

badilag.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) baru saja dikembangkan selama sebulan penuh, 10 April-10 Mei 2017, di Bandung. Apa saja hasilnya?

Anggota Tim Pengembang SIPP MA yang berasal dari Ditjen Badilag, Aminuddin Harahap, A.Md., mengungkapkan bahwa meskipun belum memenuhi seluruh target, pengembangan SIPP kali ini menghasilkan output yang cukup berarti.


“Bahkan dibandingkan dengan pengembangan-pengembangan sebelumnya, ini termasuk pengembangan SIPP yang skalanya paling besar,” ujarnya.

Selama sebulan, Tim Pengembang SIPP yang berjumlah 12 orang memfokuskan diri pada dua hal. Pertama, pengembangan SIPP tingkat pertama, dengan titik tekan pada pembaruan template Berita Acara Sidang (BAS) dan putusan pengadilan-pengadilan tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan. Dan kedua, integrasi SIPP dengan SIAP (Sistem Informasi Administrasi Perkara di MA) dan Direktori Putusan.

“Dari 12 orang, tujuh orang fokus ke template dan lima orang fokus ke integrasi,” kata Amin.

Keseluruhan, untuk empat lingkungan peradilan, ada lebih dari 700 template yang diperbarui. Masing-masing lingkungan peradilan memiliki karakteristik template BAS dan putusan yang berbeda-beda. Untuk lingkungan peradilan agama, pelbagai template baru itu disusun oleh Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari hakim tingkat pertama hingga hakim agung.

Sebenarnya tidak hanya template BAS dan putusan yang berhasil diperbarui Tim Pengembang SIPP. Terkait dengan itu, ditambahkan pula fungsi-fungsi baru SIPP. Sebagai contoh, disediakan amar-amar putusan yang bersifat default atau standar, yang dapat dipilih sesuai dengan jenis perkara. Selain itu, disediakan pula tools untuk memudahkan penulisan tanya-jawab saksi pada BAS.

“SIPP hasil pengembangan ini juga menyediakan fasilitas untuk memasukkan posita pada data umum, replik, duplik, juga tanggal penyerahan relaas,” kata Amin.

Hasil kerja Tim Pengembang SIPP lainnya ialah delegasi atau bantuan pemanggilan. Di lingkungan peradilan agama lebih dikenal dengan istilah tabayun.

Hasil pengembangan ini memudahkan dan mempercepat pengadilan-pengadilan tingkat pertama yang hendak mengirim dan menerima bantuan pemanggilan.

Untuk bantuan pemanggilan, selain penginputan datanya lebih mudah, juga prosesnya lebih sederhana. Ketika seorang pegawai sebuah pengadilan memasukkan data delegasi di SIPP lokal, data tersebut otomatis masuk ke situs SIPP MA, tanpa perlu melewati proses sinkronisasi data ke situs SIPP MA. Pengadilan yang dimintai bantuan pemanggilan dapat mengetahuinya dengan mengecek menu delegasi di SIPP lokalnya.

“Kemungkinan, bisa juga nanti, informasi mengenai delegasi itu otomatis masuk ke SIPP pengadilan yang dituju, tanpa harus ada proses pengecekan terlebih dahulu,” ujar Amin.

Mengenai integrasi SIPP dengan SIAP dan Direktori Putusan, secara singkat Amin menuturkan, hasilnya berupa jembatan yang mengubungkan data yang semula diinput di SIPP ke SIAP dan Direktori Putusan dengan langkah-langkah yang lebih praktis.

Jika selama ini data perkara kasasi atau PK yang dimasukkan pengadilan tingkat pertama di SIPP lokal diteruskan hanya sampai ke SIPP tingkat banding, nanti data tersebut diteruskan hingga ke aplikasi SIAP yang dikelola Kepaniteraan MA.

Ada pula kemudahan lainnya dalam hal publikasi putusan di situs Direktori Putusan. Jika selama ini setiap pengadilan harus mengunggah putusan-putusannya satu per satu ke situs tersebut, kelak tidak lagi begitu. Dokumen elektronik putusan cukup dinput di SIPP, lalu dokumen tersebut otomatis tampil di situs Direktori Putusan.

Amin mengatakan, seluruh hasil pengembangan SIPP itu belum bisa digunakan saat ini. “Masih harus dilakukan finishing, ujicoba, kemudian dirilis,”ujarnya.

Diperkirakan, proses finishing itu memerlukan waktu sepekan. Hasilnya kemudian diujicobakan ke sejumlah pengadilan yang ditentukan. Untuk tiap-tiap lingkungan peradilan, akan dipilih empat pengadilan.

“Kemungkinan setelah lebaran, SIPP versi terbaru akan dirilis. Bisa jadi nanti menjadi versi 3.2.0, karena perubahannya cukup signifikan,” kata Amin.

Kasubdit Bimbingan dan Monitoring Badilag sekaligus Ketua Satgas SIPP Peradilan Agama, Subeno Trio Leksono, S.H., M.H. berharap, SIPP terus dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan aparatur peradilan agama di tingkat pertama dan tingkat banding, termasuk memenuhi kebutuhan Ditjen Badilag. 

"Kita berharap agar SIPP dapat menyediakan menu-menu lainnya, seperti menu prapendaftaran, register dan pelaporan perkara. Kita sudah tuangkan usulan-usulan itu dalam Road Map Pengembangan dan Pengimplementasian SIPP. Lebih cepat terealisasikan, tentu lebih baik," ujarnya. 

Meskipun belum memenuhi ekspektasi seluruh pengguna SIPP di lingkungan peradilan agama, kerja keras Tim Pengembang SIPP itu layak mendapat apresiasi positif. Dengan SIPP versi terbaru nanti, paling tidak pembuatan BAS dan putusan menjadi semakin mudah dan cepat.

[hermansyah]

Panggilan Qoib (Tidak Diketahui Alamatnya)

  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya
  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya
  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya

Pimpinan

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Kepaniteraan

Transparansi Anggaran

Who's Online

Kami memiliki 16 Tamu online

Penunjuk Waktu

 

Sukoharjo

Hari ini

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini287
mod_vvisit_counterKemarin275
mod_vvisit_counterMinggu ini2899
mod_vvisit_counterBulan ini8571
mod_vvisit_counterTotal417821

Berita PTA Semarang

Berita Umum

ANTARA News - Berita Terkini
News And Service
  • RSUD Jayapura lakukan operasi jantung untuk pertama kalinya
    Tim dokter RSUD Jayapura berhasil melakukan operasi katerisasi jantung, untuk pertama kalinya sejak rumah sakit milik Pemprov Papua memiliki ruang operasi khusus jantung. Direktur RSUD Jayapura dr Joseph Rinta kepada ...
  • Mantan wagub Sultra Hoesein meninggal dunia
    Wakil gubernur Sulawesi Tenggara periode 1997-2002, Hoesein Effendy, meninggal dunia pada usia 70 tahun di Rumah Sakit Advent Bandung pukul 02.27 WIB, Minggu.Kerabat almarhum yang juga Kepala Bappeda Sultra, Nasir Andi Baso, ...
  • Pemohon paspor di Makassar capai 6.000 per bulan
    Kantor Imigrasi Klas I Makassar, Sulawesi Selatan mengatakan bahwa pemohon paspor di kota itu setiap bulannya mencapai 6.000-an orang, termasuk para calon jamaah umrah. "Rata-rata pemohon mengurus paspor untuk berangkat ...

Jajak Pendapat

Bagaimana pelayanan kami?
 

Waktu Shalat

KONTAK KAMI

AL-Qur'an Online

Hitung Zakat