www.pa-sukoharjo.go.id - Situs Resmi Pengadilan Agama Sukoharjo
Jakarta l badilag.net

Sekali lagi, pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) di lingkungan peradilan agama mendapatkan apresiasi positif. Kali ini datangnya dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Pertengahan Agustus kemarin, PSHK menerbitkan buku hasil penelitian berjudul Pemetaan Implementasi Teknologi Informasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Buku tersebut diterima badilag sebanyak empat eksemplar, Selasa kemarin (14/9).

Melalui buku ini, PSHK berupaya memberikan gambaran utuh mengenai perjalanan panjang perkembangan dan implementasi TI di MA sejak 1984 hingga sekarang.

Sebagai salah satu unit kerja di MA, Ditjen Badilag menjadi salah satu sasaran pemetaan. Sementara itu, walaupun sesungguhnya pemetaan ini hanya dilakukan terhadap TI di MA dan enam satker eselon satu di bawahnya, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama juga tak luput dari pantauan.

ImageMerujuk pada buku yang disusun Aria Suyudi, SH, LLM dan rekan-rekannya ini, Ditjen Badilag merupakan pelopor pengelolaan website secara desentralisasi di MA. Pada awalnya, situs web MA didesain untuk beroperasi sebagai web yang tersentralisasi. Kemudian, pada tahun 2005, desentralisasi pengelolaan situs web dimulai pertama kali oleh Ditjen Badilag.

“Hal itu menjadi model yang secara tidak resmi dianut oleh MA. Belakangan, model itu disusul oleh Ditjen Badimiltun, Ditjen Badilum dan terakhir adalah Balitbangdiklat,” tulis Aria Sujudi dkk di halaman 161.

Desentralisasi implementasi TI, menurut tim penyusun buku ini, adalah solusi yang paling rasional. Desentralisasi dapat memastikan tingkat responsivitas yang paling baik dan mempercepat jangkauan implementasi TI. Hal-hal yang menjadi pertimbangan antara lain business process, legal framework, kultur organisasi, infrastruktur, serta kesiapan sumber daya manusia.

Selain menjadi pelopor desentralisasi, situs badilag.net dikukuhkan sebagai situs yang dikelola dengan kinerja tertinggi. Situs yang tampil dengan tiga bahasa ini dinilai tidak hanya memiliki jumlah modul dan informasi terbanyak, tetapi juga mempraktikkan pembaruan data secara terus-menerus.

“Pada tingkat satuan kerja, satu-satunya yang memiliki situs yang ter-update secara terus-menerus adalah Ditjen Badilag,” tulis Aria Sujudi dkk di halaman 163. Dengan demikian, situs badilag.net tidak terkesan redundan alias mubazir.

IT Bukan Sekedar Aksesori

Buku ini juga membongkar rahasia kesuksesan pengelolaan situs badilag.net. Menurut Aria Sujudi dkk, salah satu resep keberhasilan Ditjen Badilag dalam mengelola situs web-nya adalah dorongan aktif dari pimpinan dan integrasi total inisiatif TI dengan kegiatan rutin Ditjen Badilag. Meskipun bukan merupakan bagian dari kegiatan rutin di Ditjen Badilag, semangat TI telah menjadi suatu bagian yang nyaris tidak terpisahkan dari seluruh elemen kegiatan Ditjen Badilag.

Di samping itu, kunci keberhasilan implementasi TI di Ditjen Badilag terletak pada komitmen yang kuat. Di Ditjen Badilag, menurut Aria Sujudi dkk, TI bukan sekedar aksesori. Seluruh kegiatan satker selalu memasukkan elemen TI dan berdampak positif terhadap kemajuan implementasi TI pada situs badilag.net.

Di luar masalah website, buku ini juga menyinggung beberapa aplikasi yang dikembangkan di lingkungan peradilan agama seperti SIADPA, SIMPEG (yang kini diintegrasikan dengan SIKEP), dan SMS Gateway.

Hasil audit

Buku setebal 252 halaman ini juga menampilkan hasil audit situs web pengadilan seluruh Indonesia. Survey dilakukan dengan mematok 45 daftar periksa sebagai parameter penilaian. Ke-45 daftar periksa itu diharapkan dapat mengukur secara kuantitatif tingkat kesiapan situs web pengadilan untuk melaksanakan SK 144/2007 dengan baik dan hal lain yang perlu dilakukan.

Secara umum, parameter pemeriksaan terbagi menjadi tiga elemen utama. Pertama, elemen teknis seperti spesifikasi, kemudahan pakai, dan teknologi yang diterapkan. Kedua, elemen konten yang meliputi informasi-informasi yang berdasarkan SK 144/2007 termasuk dalam kategori terbuka untuk umum atau dapat diakses oleh publik. Elemen ketiga adalah aktivitas dan data terkini (up dating).


HASIL AUDIT WEBSITE : Tercatat 343 Satker di lingkungan peradilan agama telah memiliki website (Data Tahun 2009). Klik Disini , untuk melihat data hasil audit selengkapnya.
Dari survey tersebut, diperoleh data bahwa lingkungan peradilan agama memiliki website terbanyak. Dari 372 satker yang terdiri dari 29 PTA/MSyP dan 343 PA/MSy, 343 satker memiliki website (hal.182 lampiran II), walaupun dalam tabel lainnya terhitung jumlah website sebanyak 261. Rekap hasil audit dapat dilihat DISINI .

“Itu adalah data tahun 2009. Sekarang kondisinya sudah berubah. Seluruh PTA sudah punya website. Sedangkan dari 343 PA, yang belum punya website tinggal dua saja, itu pun sekarang lagi dalam tahap pembangunan, yaitu PA Kupang dan PA Lewoleba. Keduanya di bawah PTA Kupang,” kata Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Badilag, Hirpan Hilmi. Informasi web per 16 September 2010, Klik Disini

Apresiasi Dirjen

Dirjen Badilag, Wahyu Widiana mengaku sangat mengapresiasi kemunculan buku tersebut. "Kami mengucapkan selamat kepada PSHK yang telah menerbitkan buku tersebut" ungkap Dirjen seperti yang dituangkan dalam surat untuk pimpinan PSHK.  

Wahyu Widiana meyakini bahwa buku tersebut sangat bermanfaat untuk pengembangan Mahkamah Agung dan pengadilan yang ada dibawahnya, terutama dalam kaitan pelayanan publik yang sebaik-baiknya.

"Kami menyarankan, agar pengadilan terus melakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pemanfaatan TI. Begitupun kepada PSHK,  audit terhadap situs web dan pemanfaatan aplikasi lainnya di pengadilan untuk kepentingan pelayanan, dapat dilakukan secara rutin, misalnya setiap tahun, atau paling tidak setiap 2 (dua) tahun" pintanya.

Dirjen merasa senang dengan perkembangan pemanfaatan TI di lingkungan peradilan agama seperti terlihat dari hasil pemetaan. Namun demikian terlihat pula rasa ketidakpuasan Dirjen atas kurang lengkapnya menu, aktifasi dan updating dari situs peradilan agama yang ada.

"Saya berterimakasih kepada kawan-kawan di daerah yang penuh perhatiannya terhadap pemanfaatan IT untuk kepentingan pelaksanaan tugas. Namun saya mengharapkan agar kekurangan selama ini, seperti kurang lengkapnya menu, aktifasi, dan updating dapat diatasi dengan kerja keras dan kerjasama yang lebih baik lagi" ungkapnya.

Hirpan Hilmi & Hermansyah

Jakarta l badilag.net

Dirjen Badilag Wahyu Widiana kembali mengingatkan pentingnya melaksanakan reformasi birokrasi di Badilag dan seluruh satker di bawahnya. Sebagai bagian dari Mahkamah Agung yang menjadi salah satu project pilot reformasi birokrasi, lingkungan peradilan agama dituntut untuk mampu membuktikan bahwa reformasi birokrasi telah berjalan dengan baik.

“Selama ini telah banyak langkah pembaruan yang dilakukan. Tapi terus terang saja, hal itu harus terus ditingkatkan,” kata Dirjen saat memimpin rapat koordinasi dengan pejabat eselon II, III, dan IV di Gedung Badilag, Senin (20/9/2010).

Menurut Dirjen, pelaksanaan reformasi birokrasi di MA dan empat lingkungan peradilan di bawahnya mengacu pada lima langkah penting yang telah dirumuskan bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kelima langkah tersebut adalah publikasi putusan melalui website, pengembangan Teknologi Informasi (TI), pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim, pemasukan Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan peningkatan kinerja secara keseluruhan.

Dari kelima langkah itu, yang menjadi garapan utama Badilag adalah publikasi putusan dan pengembangan TI. Dalam hal ini, Badilag melakukan pembinaan kepada satker di bawahnya agar publikasi putusan dan pengembangan TI tidak berjalan di tempat, apalagi mengalami kemunduran.

“Berdasarkan pengalaman selama ini, publikasi putusan itu sepertinya sederhana, namun ternyata sulit dilaksanakan,” tutur Dirjen. Sejauh ini, kendalanya bisa diidentifikasi menjadi tiga. Yaitu kurangnya SDM yang mumpuni, perhatian pimpinan yang masih minim, dan terdapat keengganan melaksanakannya karena dinilai tidak ada payung hukum yang jelas.

Dirjen menegaskan, kurangnya SDM sebenarnya bisa ditutupi dengan komitmen pimpinan yang kuat. Sementara itu, mengenai anggapan tidak adanya payung hukum, hal itu terbantahkan dengan adanya SK Ketua MA Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Mengenai pengembangan TI, Dirjen mengaku senang sekaligus prihatin. Senang karena dari segi jumlah website, misalnya, peradilan agama melampaui lingkungan peradilan lainnya. Hal itu tergambar di buku Pemetaan Implementasi Teknologi Informasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia baru-baru ini. Dari buku tersebut diperoleh data bahwa lingkungan peradilan agama memiliki website terbanyak. Dari 372 satker yang terdiri dari 29 PTA/MSyP dan 343 PA/MSy, satker memiliki website berjumlah 343.

“Tapi saya juga prihatin karena banyak dari situs itu belum dikelola dengan baik. Misalnya sudah satu bulan tidak di-up date, tidak ada jadwal sidangnya, dan sebagainya. Simpulnya, situs-situs itu belum seluruhnya mencerminkan SK KMA 144/2007,” Dirjen menandaskan.

Dirjen tidak ingin peradilan agama yang sudah mendapat penilaian paling bagus dalam hal pengembangan TI ternyata masih memiliki banyak kekurangan. Karena itu, merupakan kewajiban bersama untuk memperbaiki kondisi ini, dan Badilag akan terus melakukan pembinaan dalam bidang TI sebaik-baiknya.

“Tentu saja TI bukan hanya situs, tapi segala teknologi yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Jadi bukan hanya aksesori. Bukan hanya untuk membikin orang nyaman, tapi supaya orang juga tidak dijadikan ‘obyek’ pembayaran. Makanya perlu juga Qeue System atau sistem pengaturan antrian,” Dirjen menjabarkan.

Perhatikan Surat Edaran

Dirjen juga menghimbau agar seluruh Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah sungguh-sungguh memperhatikan Surat Edaran Ditjen Badilag Nomor 3357/DjA/HM.01.2/IX/2010. Lampiran Surat Edaran itu memuat formulir isian tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di MA dan pengadilan di bawahnya. Dari formulir itu nanti bisa diperoleh data yang terukur mengenai reformasi birokrasi yang telah dijalankan oleh sebuah pengadilan.

Laporan mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana reformasi birokrasi telah dilakukan untuk kepentingan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, laporan ini penting pula dalam rangka mengupayakan peningkatan tunjangan kinerja.

“Setelah Rekernas bulan Oktober nanti akan dilakukan pertemuan pimpinan MA dengan seluruh ketua pengadilan tingkat pertama dan banding untuk membahas hal ini,” kata Dirjen. Setelah itu akan dilakukan pengecekan secara acak oleh tim yang dibentuk Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(hermansyah)

Karawaci, Tangerang, Badilag.net |25-08-2010

Reformasi Birokrasi (RB), yang difokuskan pada Reformasi Peradilan, di MA dan pengadilan-pengadilan di bawahnya  meningkatkan kualitas  pelayanan publik, khususnya kepada para pencari keadilan. Telah banyak hal yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan RB yang sudah dimulai sejak tahun 2003.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan khusus yang diadakan di  Karawaci Tangerang, sejak 23 sampai 25 Agustus 2010, hari ini.   Pertemuan yang dibuka oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Dr. H. Ahmad Kamil, SH, MH, ini dimaksudkan untuk menyusun laporan pelaksanaan RB di MA dan pengadilan-pengadilan yang ada di bawahnya.


Sekretaris Mahkamah Agung (tengah) didampingi Inspektur Wilaah II (kiri) dan Kepala Biro Keuangan (kanan) dalam suatu diskusi.

Selain WKMA tersebut, hadir pula Ketua Muda Pembinaan Widayatno Sastrowardoyo, SH, MSc, sebagai salah satu narasumber, Ketua Muda Pengawasan M.Hatta Ali, SH, MH  dan Wakil Kordinator Tim Pembaharuan MA, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LLM. Para pejabat ess I dan ess II serta beberapa pejabat ess III dan pejabat fungsional kepaniteraan dan pengawasan juga hadir sebagai peserta pertemuan ini.

Pertemuan ini merupakan salah satu  tindak lanjut dari Keputusan Sekretaris MA No: 012.A/SEK/SK/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung, yang ditandatangani oleh Drs.HM Rum Nessa, SH, MH, tanggal 26 Maret 2010.

Pelaporan pelaksanaan RB sangat penting. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan RB ini telah banyak dilaporkan, seperti dalam Laporan Tahunan MA dan Laporan Tahunan tiap satker, namun pelaporan khusus perlu juga dilaporkan tersendiri.

Cetak Biru Mahkamah Agung.

Walaupun secara formal Reformasi Birokrasi (RB) di MA dimulai sejak ditetapkannya MA sebagai salah satu instansi percontohan pelaksanaan RB pada tahun 2008, sejatinya RB  di Mahkamah Agung sudah dimulai sejak tahun 2003, ketika diterbitkannya Cetak Biru (Blueprint) Pembaruan Peradilan sebagai pedoman kegiatan-kegiatan di MA.

Ada 5 (lima) hal yang disebutkan dalam Blueprint Pembaruan Peradilan 2003 ini, yaitu pembaruan-pembaruan dalam bidang  (1) manajemen SDM, (2) manajemen Keuangan, (3) manajemen Teknologi Informasi, (4) manajemen Perkara, dan (5) manajemen Pengawasan.

Dalam perkembangannya, Cetak Biru ini mengalami penyempurnaan, apalagi karena terdorong oleh penunjukan MA sebagai salah satu instansi percontohan pelaksanaan RB, tahun 2008.

Setelah dikaji melalui proses yang panjang dan banyak melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder), Cetak Biru ini pada tahun 2010 secara resmi dikembangkan, antara lain dengan ditentukannya Visi MA yang baru, yaitu “Terciptanya Badan Pengadilan di Indonesia Yang Agung”.

Dalam Cetak Biru itu disusun pula Misi MA yang baru, yaitu (1) Menjaga kemandirian badan peradilan, (2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, (3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan (4) Meningkatkan kredibilitas & transparansi badan peradilan.

 Cetak Biru Pengembangan ini juga ditentukan sebagai acuan pengembangan dan pembaruan MA selama 25 tahun ke depan, yaitu sejak 2010 sampai 2035. Dalam prakteknya, disusun pula rencana-rencana strategis lima tahunan, yang kemudian dibreak-down menjadi perencanaan-perencanaan tahunan.


Direktur Binadmin Badilag, Drs. H. Sayed Usman, SH, di tengah peserta Komisi Penataan Sistem, Organisasi dan Tata Laksana
Percepatan Quick Wins.

Quick Wins sebagai program unggulan MA yang harus segera dilakukan setelah ditetapkan sebagai instansi percontohan RB, dari waktu ke waktu terus diupayakan pelaksanaannya baik di lingkungan MA sendiri, maupun di pengadilan-pengadilan. Secara umum, perkembangan keberhasilannya sangat cepat.

“Apa yang kita lakukan sudah sangat banyak”, kata Subagyo, Kepala BUA, sebagai salah satu tokoh RB di MA ini. Subagio menjelaskan satu-persatu pelaksanaan Quick Wins, yang terdiri dari (1) transparansi putusan peradilan, (2) pengembangan TI, (3) implementasi pedoman perilaku hakim, (4) Pendapatan Negara Bukan Pajak, PNBP, dan (5) analisa pekerjaan, evaluasi pekerjaan dan rem`unerasi/tunjangan kinerja.

Subagyo lebih jauh memerinci capaian, seperti publikasi putusan pada situsweb MA dan pengadilan-pengadilan, putusan pada AsianLII, pembangunan  situsweb di pengadilan-pengadilan, pembangunan Information Desk, termasuk meja pengaduan, di MA dan pengadilan-pengadilan, sosialisasi dan diklat PPH, pencantuman biaya kepaniteraan sebagai PNBP pada biaya perkara, penyusunan diskripsi pekerjaan tiap pegawai, pelaksanaan remunerasi dan lainnya.


Karo Hukum dan Humas sedang memimpin rapat Komisi II tentang Manajemen Perubahan. Nampak pada gambar, dari kiri: Sekditjen Badilmiltun,  Kapusdklit Tehnis Peradilan, Karo Hukum & Humas, Sekditjen Badilag dan Dirbinadmin DJ Badilum
Pelaksanaan RB dan Pelaporannya.

Waka MA, Ahmad Kamil, mengharapkan agar seluruh pejabat dan pegawai MA dan pengadilan di bawahnya agar bekerjasama dan bersinerji dalam melaksanakan serta menyusun pelaporan RB. “Kita ini sudah satu atap, jadi kita harus satu suara dan satu langkah”, tegasnya.

Sementara itu, Tuadabin Widayatno mengharapkan agar pejabat dan pegawai di MA dan seluruh pengadilan mengetahui benar apa yang dimaksud dan tujuan dari pelaksanaan RB ini. “RB ini pada dasarnya adalah bagaimana agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah ini berjalan efisien dan ekektif, terhindar dari penyimpangan dan tujuan akhirnya adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat”, jelasnya.

Kepada Badilag.net di sela-sela rapat, Dirjen Badilag Wahyu Widiana mengatakan telah banyak kebijakan yang dapat dilakukan oleh  PA dan MSy yang berkaitan dengan pelaksanaan RB.

“Pengembangan TI, publikasi putusan,  transparansi keuangan, peningkatan pelayanan/client services dan information desk, pelaksanaan justice for all, dan sejenisnya, semuanya merupakan kebijakan yang menunjang keberhasilan RB di lingkungan peradilan agama”, ujarnya.

Oleh karena itu, Dirjen Badilag mengharapkan PA dan MSy sebagai ujung tombak pemberi pelayanan langsung kepada masyarakat, dikontrol oleh PTA dan MSy Aceh, agar dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dengan sungguh-sungguh.

“Seluruh pengadilan di lingkungan peradilan agama hendaknya selalu keep in touch terhadap informasi dan kebijakan pusat yang selama ini selalu digaungkan melalui situs badilag.net dan mahkamahagung.go.id”, jelasnya lagi.

“Situsweb itu, selain berisi pesan-pesan dari Jakarta, juga merupakan media untuk menyampaikan saran dan masukan dari bawah. Jadi kombinasi antara ‘top-down’ dan ‘bottom up’ “, tegas Dirjen.

“Jika pelaksanaan RB dan pelaporannya sudah baik, diharapkan  kenaikan yang 70% menjadi 100% dapat terlaksana dalam waktu singkat”, kata Dirjen menutup bincang-bincangnya dengan Badilag.net. (Adli Minfadli Robby).

Jakarta | badilag.net

Keterbukaan informasi di lingkungan peradilan agama tidak hanya berkaitan dengan prosedur dan biaya berperkara. Ke depan, transparansi juga akan diwujudukan dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses informasi mengenai SMS Gateway.

“Saya ingin semua orang bisa melihat SMS Gateway ini, tapi read only. Masyarakat bisa membaca tapi tidak bisa merubah datanya,” kata Dirjen Badilag Wahyu Widiana, dalam rapat bertajuk “Tadarus IT”, di ruangannya, pekan kemarin. Rapat ini diikuti Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama dan jajarannya serta Tim IT Badilag.

Sebagaimana diketahui, sejauh ini SMS Gateway digunakan untuk mengirim laporan biaya perkara, perkara prodeo, dan sidang keliling. Mulai tahun anggaran 2011, aplikasi ini juga akan digunakan untuk mengirim laporan mengenai penyelenggaraan pos bantuan hukum (posbakum).

“Dengan demikian masyarakat menjadi tahu, berapa anggaran yang disediakan negara untuk program bantuan hukum di pengadilan agama dan bagaimana penyerapannya,” ujar Dirjen.


Dirjen Badilag sedang memimpin 'Tadarus IT' mengenai SMS Gateway, pekan kemarin.
Di samping itu, dengan dibukanya informasi mengenai SMS Gateway, setiap satuan kerja dapat melihat sendiri laporan yang telah dikirimnya. "Setiap PA juga dapat melihat, mana saja PA yang belum dan sudah mengirim laporan. Hal ini pada akhirnya akan membuat PA-PA mengirim laporannya secara cepat dan tepat," kata Dirjen.

Dirjen menambahkan, sebelum informasi mengenai SMS Gateway ini dibuka untuk masyarakat luas, aparat peradilan agama harus menjaga kevalidan laporannya. Sebab, jika tidak valid, laporan tersebut dapat menyesatkan masyarakat. Dampaknya bisa serius.

“Karena itu, seluruh warga peradilan agama harus tahu betul SMS Gateway ini. Perlu pendalaman. Harus tahu pojok-pojoknya,” Dirjen menegaskan.

Dirjen juga menyatakan, SMS Gateway ini nanti tidak ditangani tim IT Badilag, tapi pengelolaannya diserahkan pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama. “Ini seperti aplikasi SIMPEG yang kini dikelola Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis,” kata Dirjen.

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Sayyid Usman, menyatakan kesiapannya untuk mengemban amanat ini. “Tentu kami juga tetap meminta kesediaan rekan-rekan dari Tim IT untuk membantu program ini,” tuturnya.

Rapat ini juga dimanfaatkan untuk menjabarkan hasil inventarisasi masalah seputar SMS Gateway dan pemecahannya. “Saat ini, ada dua hal yang telah dilakukan perbaikan. Pertama, PA dengan saldo awal nol tetap bisa melapor. Kedua, pengaturan tampilan menu di halaman situs SMS Gateway ditata ulang,” kata Kasubbag Dokumentasi dan Informasi, Hirpan Hilmi.

(hermansyah)





SEGENAP KELUARGA BESAR
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO


MENGUCAPKAN

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-65
Tanggal, 17 Agustus 2010

DENGAN TEMA :

“DENGAN SEMANGAT PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945 KITA SUKSESKAN REFORMASI GELOMBANG KEDUA, UNTUK MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERBANGSA YANG MAKIN SEJAHTERA MAKIN DEMOKRATIS DAN MAKIN BERKEADILAN”


DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

SEMOGA ENGKAU SELALU BERJAYA



Panggilan Qoib (Tidak Diketahui Alamatnya)

  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya
  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya
  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya

Pimpinan

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Kepaniteraan

Transparansi Anggaran

Who's Online

Kami memiliki 29 Tamu online

Penunjuk Waktu

 

Sukoharjo

Hari ini

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini21
mod_vvisit_counterKemarin127
mod_vvisit_counterMinggu ini1046
mod_vvisit_counterBulan ini2275
mod_vvisit_counterTotal461467

Berita PTA Semarang

Situs Web Resmi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Berita Umum

ANTARA News - Berita Terkini
News And Service
  • Polda Kalsel tahan pemilik akun penyebar ujaran kebencian
    Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Rizal Irawan menyatakan, pemilik akun yang diduga melakukan penyebar ujaran kebencian di media sosial sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ...
  • Imigrasi buka layanan paspor simpatik di Monas
    Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM membuka pelayanan paspor simpatik dalam acara Festival Keimigrasian di pintu barat daya Monumen Nasional Jakarta, Minggu. "Jadi, ini kan dalam rangka ulang tahun ...
  • Iwan Fals nikmati jalan darat konser Sumatera
    Penyanyi legendaris Iwan Fals memilih menikmati perjalanan jalan darat ketimbang menggunakan pesawat terbang saat menjalani rangkaian konser "Kontribusi Untuk Negeri, Perjalanan Sejuta Harapan" di Pulau Sumatera. "Saya ...

Jajak Pendapat

Bagaimana pelayanan kami?
 

Waktu Shalat

KONTAK KAMI

AL-Qur'an Online

Hitung Zakat