www.pa-sukoharjo.go.id - Situs Resmi Pengadilan Agama Sukoharjo
Karawaci, Tangerang, Badilag.net |25-08-2010

Reformasi Birokrasi (RB), yang difokuskan pada Reformasi Peradilan, di MA dan pengadilan-pengadilan di bawahnya  meningkatkan kualitas  pelayanan publik, khususnya kepada para pencari keadilan. Telah banyak hal yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan RB yang sudah dimulai sejak tahun 2003.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan khusus yang diadakan di  Karawaci Tangerang, sejak 23 sampai 25 Agustus 2010, hari ini.   Pertemuan yang dibuka oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Dr. H. Ahmad Kamil, SH, MH, ini dimaksudkan untuk menyusun laporan pelaksanaan RB di MA dan pengadilan-pengadilan yang ada di bawahnya.


Sekretaris Mahkamah Agung (tengah) didampingi Inspektur Wilaah II (kiri) dan Kepala Biro Keuangan (kanan) dalam suatu diskusi.

Selain WKMA tersebut, hadir pula Ketua Muda Pembinaan Widayatno Sastrowardoyo, SH, MSc, sebagai salah satu narasumber, Ketua Muda Pengawasan M.Hatta Ali, SH, MH  dan Wakil Kordinator Tim Pembaharuan MA, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LLM. Para pejabat ess I dan ess II serta beberapa pejabat ess III dan pejabat fungsional kepaniteraan dan pengawasan juga hadir sebagai peserta pertemuan ini.

Pertemuan ini merupakan salah satu  tindak lanjut dari Keputusan Sekretaris MA No: 012.A/SEK/SK/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung, yang ditandatangani oleh Drs.HM Rum Nessa, SH, MH, tanggal 26 Maret 2010.

Pelaporan pelaksanaan RB sangat penting. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan RB ini telah banyak dilaporkan, seperti dalam Laporan Tahunan MA dan Laporan Tahunan tiap satker, namun pelaporan khusus perlu juga dilaporkan tersendiri.

Cetak Biru Mahkamah Agung.

Walaupun secara formal Reformasi Birokrasi (RB) di MA dimulai sejak ditetapkannya MA sebagai salah satu instansi percontohan pelaksanaan RB pada tahun 2008, sejatinya RB  di Mahkamah Agung sudah dimulai sejak tahun 2003, ketika diterbitkannya Cetak Biru (Blueprint) Pembaruan Peradilan sebagai pedoman kegiatan-kegiatan di MA.

Ada 5 (lima) hal yang disebutkan dalam Blueprint Pembaruan Peradilan 2003 ini, yaitu pembaruan-pembaruan dalam bidang  (1) manajemen SDM, (2) manajemen Keuangan, (3) manajemen Teknologi Informasi, (4) manajemen Perkara, dan (5) manajemen Pengawasan.

Dalam perkembangannya, Cetak Biru ini mengalami penyempurnaan, apalagi karena terdorong oleh penunjukan MA sebagai salah satu instansi percontohan pelaksanaan RB, tahun 2008.

Setelah dikaji melalui proses yang panjang dan banyak melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder), Cetak Biru ini pada tahun 2010 secara resmi dikembangkan, antara lain dengan ditentukannya Visi MA yang baru, yaitu “Terciptanya Badan Pengadilan di Indonesia Yang Agung”.

Dalam Cetak Biru itu disusun pula Misi MA yang baru, yaitu (1) Menjaga kemandirian badan peradilan, (2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, (3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan (4) Meningkatkan kredibilitas & transparansi badan peradilan.

 Cetak Biru Pengembangan ini juga ditentukan sebagai acuan pengembangan dan pembaruan MA selama 25 tahun ke depan, yaitu sejak 2010 sampai 2035. Dalam prakteknya, disusun pula rencana-rencana strategis lima tahunan, yang kemudian dibreak-down menjadi perencanaan-perencanaan tahunan.


Direktur Binadmin Badilag, Drs. H. Sayed Usman, SH, di tengah peserta Komisi Penataan Sistem, Organisasi dan Tata Laksana
Percepatan Quick Wins.

Quick Wins sebagai program unggulan MA yang harus segera dilakukan setelah ditetapkan sebagai instansi percontohan RB, dari waktu ke waktu terus diupayakan pelaksanaannya baik di lingkungan MA sendiri, maupun di pengadilan-pengadilan. Secara umum, perkembangan keberhasilannya sangat cepat.

“Apa yang kita lakukan sudah sangat banyak”, kata Subagyo, Kepala BUA, sebagai salah satu tokoh RB di MA ini. Subagio menjelaskan satu-persatu pelaksanaan Quick Wins, yang terdiri dari (1) transparansi putusan peradilan, (2) pengembangan TI, (3) implementasi pedoman perilaku hakim, (4) Pendapatan Negara Bukan Pajak, PNBP, dan (5) analisa pekerjaan, evaluasi pekerjaan dan rem`unerasi/tunjangan kinerja.

Subagyo lebih jauh memerinci capaian, seperti publikasi putusan pada situsweb MA dan pengadilan-pengadilan, putusan pada AsianLII, pembangunan  situsweb di pengadilan-pengadilan, pembangunan Information Desk, termasuk meja pengaduan, di MA dan pengadilan-pengadilan, sosialisasi dan diklat PPH, pencantuman biaya kepaniteraan sebagai PNBP pada biaya perkara, penyusunan diskripsi pekerjaan tiap pegawai, pelaksanaan remunerasi dan lainnya.


Karo Hukum dan Humas sedang memimpin rapat Komisi II tentang Manajemen Perubahan. Nampak pada gambar, dari kiri: Sekditjen Badilmiltun,  Kapusdklit Tehnis Peradilan, Karo Hukum & Humas, Sekditjen Badilag dan Dirbinadmin DJ Badilum
Pelaksanaan RB dan Pelaporannya.

Waka MA, Ahmad Kamil, mengharapkan agar seluruh pejabat dan pegawai MA dan pengadilan di bawahnya agar bekerjasama dan bersinerji dalam melaksanakan serta menyusun pelaporan RB. “Kita ini sudah satu atap, jadi kita harus satu suara dan satu langkah”, tegasnya.

Sementara itu, Tuadabin Widayatno mengharapkan agar pejabat dan pegawai di MA dan seluruh pengadilan mengetahui benar apa yang dimaksud dan tujuan dari pelaksanaan RB ini. “RB ini pada dasarnya adalah bagaimana agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah ini berjalan efisien dan ekektif, terhindar dari penyimpangan dan tujuan akhirnya adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat”, jelasnya.

Kepada Badilag.net di sela-sela rapat, Dirjen Badilag Wahyu Widiana mengatakan telah banyak kebijakan yang dapat dilakukan oleh  PA dan MSy yang berkaitan dengan pelaksanaan RB.

“Pengembangan TI, publikasi putusan,  transparansi keuangan, peningkatan pelayanan/client services dan information desk, pelaksanaan justice for all, dan sejenisnya, semuanya merupakan kebijakan yang menunjang keberhasilan RB di lingkungan peradilan agama”, ujarnya.

Oleh karena itu, Dirjen Badilag mengharapkan PA dan MSy sebagai ujung tombak pemberi pelayanan langsung kepada masyarakat, dikontrol oleh PTA dan MSy Aceh, agar dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dengan sungguh-sungguh.

“Seluruh pengadilan di lingkungan peradilan agama hendaknya selalu keep in touch terhadap informasi dan kebijakan pusat yang selama ini selalu digaungkan melalui situs badilag.net dan mahkamahagung.go.id”, jelasnya lagi.

“Situsweb itu, selain berisi pesan-pesan dari Jakarta, juga merupakan media untuk menyampaikan saran dan masukan dari bawah. Jadi kombinasi antara ‘top-down’ dan ‘bottom up’ “, tegas Dirjen.

“Jika pelaksanaan RB dan pelaporannya sudah baik, diharapkan  kenaikan yang 70% menjadi 100% dapat terlaksana dalam waktu singkat”, kata Dirjen menutup bincang-bincangnya dengan Badilag.net. (Adli Minfadli Robby).

Jakarta | badilag.net

Keterbukaan informasi di lingkungan peradilan agama tidak hanya berkaitan dengan prosedur dan biaya berperkara. Ke depan, transparansi juga akan diwujudukan dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses informasi mengenai SMS Gateway.

“Saya ingin semua orang bisa melihat SMS Gateway ini, tapi read only. Masyarakat bisa membaca tapi tidak bisa merubah datanya,” kata Dirjen Badilag Wahyu Widiana, dalam rapat bertajuk “Tadarus IT”, di ruangannya, pekan kemarin. Rapat ini diikuti Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama dan jajarannya serta Tim IT Badilag.

Sebagaimana diketahui, sejauh ini SMS Gateway digunakan untuk mengirim laporan biaya perkara, perkara prodeo, dan sidang keliling. Mulai tahun anggaran 2011, aplikasi ini juga akan digunakan untuk mengirim laporan mengenai penyelenggaraan pos bantuan hukum (posbakum).

“Dengan demikian masyarakat menjadi tahu, berapa anggaran yang disediakan negara untuk program bantuan hukum di pengadilan agama dan bagaimana penyerapannya,” ujar Dirjen.


Dirjen Badilag sedang memimpin 'Tadarus IT' mengenai SMS Gateway, pekan kemarin.
Di samping itu, dengan dibukanya informasi mengenai SMS Gateway, setiap satuan kerja dapat melihat sendiri laporan yang telah dikirimnya. "Setiap PA juga dapat melihat, mana saja PA yang belum dan sudah mengirim laporan. Hal ini pada akhirnya akan membuat PA-PA mengirim laporannya secara cepat dan tepat," kata Dirjen.

Dirjen menambahkan, sebelum informasi mengenai SMS Gateway ini dibuka untuk masyarakat luas, aparat peradilan agama harus menjaga kevalidan laporannya. Sebab, jika tidak valid, laporan tersebut dapat menyesatkan masyarakat. Dampaknya bisa serius.

“Karena itu, seluruh warga peradilan agama harus tahu betul SMS Gateway ini. Perlu pendalaman. Harus tahu pojok-pojoknya,” Dirjen menegaskan.

Dirjen juga menyatakan, SMS Gateway ini nanti tidak ditangani tim IT Badilag, tapi pengelolaannya diserahkan pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama. “Ini seperti aplikasi SIMPEG yang kini dikelola Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis,” kata Dirjen.

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Sayyid Usman, menyatakan kesiapannya untuk mengemban amanat ini. “Tentu kami juga tetap meminta kesediaan rekan-rekan dari Tim IT untuk membantu program ini,” tuturnya.

Rapat ini juga dimanfaatkan untuk menjabarkan hasil inventarisasi masalah seputar SMS Gateway dan pemecahannya. “Saat ini, ada dua hal yang telah dilakukan perbaikan. Pertama, PA dengan saldo awal nol tetap bisa melapor. Kedua, pengaturan tampilan menu di halaman situs SMS Gateway ditata ulang,” kata Kasubbag Dokumentasi dan Informasi, Hirpan Hilmi.

(hermansyah)





SEGENAP KELUARGA BESAR
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO


MENGUCAPKAN

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-65
Tanggal, 17 Agustus 2010

DENGAN TEMA :

“DENGAN SEMANGAT PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945 KITA SUKSESKAN REFORMASI GELOMBANG KEDUA, UNTUK MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERBANGSA YANG MAKIN SEJAHTERA MAKIN DEMOKRATIS DAN MAKIN BERKEADILAN”


DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

SEMOGA ENGKAU SELALU BERJAYA



SEGENAP KELUARGA BESAR
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

MENGUCAPKAN :

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1431 H, SEMOGA ALLAH MENERIMA IBADAH PUASA KITA DAN MERIDHOI SEMUA AMAL SHOLEH KITA.





Koordinator Sekretariat Nasional PEKKA, Nani Zulminarni, memaparkan hasil penelitian.
Jakarta l badilag.net

Sembilan dari sepuluh perempuan kepala keluarga tidak dapat mengakses pengadilan untuk perkara perceraian mereka. Biaya perkara dan ongkos transportasi ke pengadilan masih menjadi hambatan utama.

Kesimpulan itu mengemuka dalam laporan hasil penelitian Akses Terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Indonesia. Penelitian ini merupakan hasil kerjasama antara Mahkamah Agung, PEKKA dan lembaga penelitian SMERU. Penelitian ini didukung oleh pemerintah Australia melalui Ausaid dan The Family Court Australia.

Peluncuran laporan ini digelar di Jakarta,
Senin (19/7/2010). Acara ini dihadiri Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa, Dirjen Badilag Wahyu Widiana, Direktur Koordinasi Pemerintahan dan Kebijakan Demokratis Ausaid Victoria Coackley, CEO Family Court of Australia Richard Foster, Penasehat Australia Justice Program-Transition Cate Summer, perwakilan Bappenas dan BPS serta penggiat LSM.

Koordinator Sekretariat Nasional PEKKA, Nani Zulminarni, mengatakan bahwa 88 % perempuan kepala keluarga menyatakan termotivasi untuk memperoleh perceraian yang sah hika biaya perkara dibebaskan alias prodeo. “Selain itu, 89 % menyatakan akan lebih termotivasi untuk memperoleh perceraian yang sah jika perceraian bisa dilakukan melalui sidang keliling,” ujar Nani.


Hasil penelitian ini juga menyimpulkan, perkawinan dan perceraian di bawah tangan masih marak di keluarga miskin. Lebih dari 50% perempuan yang menjadi kepala keluarga melakukan pernikahan mereka di bawah tangan. Terungkap pula, tiga dari sepuluh perempuan yang kemudian menjadi kepala keluarga akibat perceraian ternyata menikah di saat mereka masih di bawah 16 tahun.


“Karena sebagian besar mereka melakukan pernikahan di bawah tangan, maka mereka juga bercerai di bawah tangan,” kata Nani. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak yang dihasilkan dalam perkawinan tersebut sangat lemah. Perempuan tidak bisa mendapatkan harta bersama dan anak-anak yang dilahirkan tidak bisa mendapatkan akte kelahiran.


Ketua MA Harifin A Tumpa menerima laporan hasil penelitian yang diserahkan Ketua Federasi PEKKA Penia Yuliarti.
Nani juga mengungkapkan, 79 % perempuan kepala keluarga yang dapat mengakses pengadilan untuk mengurus perceraian merasa sangat puas atas pelayanan yang diberikan pengadilan.

Penelitian ini dilaksanakan di Aceh, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Secara keseluruhan, penelitian ini mencakup 750 survei serta diskusi mendalam dengan pemerintah, pejabat pengadilan dan anggota PEKKA.

Anggota PEKKA adalah perempuan yang menjadi kepala keluarga karena suami meninggal, cerai hidup, ditelatarkan atau tidak menikah. Perempuan yang menikah tetapi menghidupi keluarga karena suami sakit, cedera, tidak dapat bekerja atau bekerja di luar negeri dan suaminya tersebut tidak membiayai kebutuhan ekonomi keluarga juga dapat mejadi anggota PEKKA.

Disambut Positif

Ketua MA Harifin A Tumpa menyambut gembira hasil penelitian ini. Menurutnya, laporan ini sangat membantu pemerintah, lembaga peradilan dan intansi lain. Bagi lembaga peradilan, laporan ini dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pentingnya pelayanan, khususnya kepada masyarakat miskin.

“Tentu penelitian ini tidak akan ada tanpa kerja sama yang baik antara pemerintah Australia, PEKKA, dan MA-RI. Hal ini harus kita apresiasi dengan sungguh-sungguh,” ujar Harifin.

Harifin menegaskan, adalah hak setiap orang untuk memperoleh keadilan. Hal itu secara tegas dijamin negara melalui konsitusi. Namun, kenyataannya tidak semudah yang diharapkan. Masyarakat miskin masih terkendala dalam mengakses keadilan. Mereka terbentur masalah dana. Padahal, di hadapan hukum, sesungguhnya kedudukan mereka setara dengan masyarakat lain.

Harifin menambahkan, kemiskinan sering menimbulkan masalah hukum. Percekcokan rumah tangga banyak disebabkan faktor ekonomi. Kebahagiaan sebagaimana diamanatkan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai. Bahkan karena faktor lemahnya ekonomi, ada seorang ibu yang tega membunuh anaknya.

“Dengan adanya hasil penelitian ini, mudah-mudahan masyarakat luas semakin terbantu dalam akses terhadap keadilan,” kata Harifin.


Dirjen Badilag Wahyu Widiana (duduk ke-3 dari kiri) hadir dalam acara ini
Mewakili pemerintah Australia, Victoria Coackley  juga merespon positif hasil penelitian ini. “Pemerintah Australia bangga telah membantu penelitian ini,” ujarnya.

Dia menandaskan, penelitian ini hanya sebagian dari yang dibantu pemerintah Australia dalam program Acces To Justice. Sebelumnya, pemerintah Australia juga menyokong penelitian serupa yang pernah dilakukan pada 2007 dan 2009.

(hermansyah)


Panggilan Qoib (Tidak Diketahui Alamatnya)

  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya
  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya
  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya

Pimpinan

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Kepaniteraan

Transparansi Anggaran

Who's Online

Kami memiliki 74 Tamu online

Penunjuk Waktu

 

Sukoharjo

Hari ini

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini90
mod_vvisit_counterKemarin96
mod_vvisit_counterMinggu ini291
mod_vvisit_counterBulan ini3615
mod_vvisit_counterTotal474873

Berita Umum

ANTARA News - Berita Terkini
News And Service
  • Mendikbud: Server gangguan disebabkan pengguna UNBK berlebih
    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan gangguan server saat UNBK SMP berlangsung disebabkan karena pengguna server melebihi kapasitas. "Tahun ini jumlah SMP dan Tsanawiyah yang ikut UNBK meningkat ...
  • RUU BUMN perlu penguatan untuk kesejahteraan rakyat
    Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) perlu dilakukan dalam rangka memperkuat kinerja BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Tanah Air. "Penguatan BUMN ditujukan untuk kesejahteraan ...
  • Instagram perkenalkan multi-upload dalam Stories
    Instagram memperkenalkan beberapa pembaruan yang akan memudahkan pengguna dalam mengunggah beberapa foto dan video di Instagram Stories secara lebih cepat. Kini, pengguna dapat mengunggah beberapa foto dan video di Instagram ...

Jajak Pendapat

Bagaimana pelayanan kami?
 

Waktu Shalat

KONTAK KAMI

AL-Qur'an Online

Hitung Zakat