www.pa-sukoharjo.go.id - Situs Resmi Pengadilan Agama Sukoharjo
Melbourne | badilag.net (5/7/2010)

Keseriusan Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan program bantuan hukum untuk masyarakat miskin memang bukan sekedar lip service. MA menggarap program ini dengan terlebih dahulu membuat draft pedoman pemberian bantuan hukum yang bisa digunakan pengadilan mulai 2011 mendatang.

Untuk penyempurnaan draft pedoman tersebut, rombongan MA yang terdiri dari delegasi Badilum, Badilag, Kepaniteraan dan BUA dengan dipimpin Waka MA RI Bid. Yudisial, YM. H. Abdul Kadir Mappong, SH, mengadakan kunjungan ke berbagai lembaga bantuan hukum dan pengadilan di Australia sejak 5 -9 Juli 2010.

“Saya harap peserta kunjungan kerja ini serius menggali hal-hal yang diperlukan untuk penyempurnaan draft pedoman bantuan hukum yang sedang disusun Badilum dan Badilag saat ini,” tegas Wakil Ketua MA sebelum berangkat memimpin rombongan menuju Commonwealth Law Courts di Dandenong, Melbourne, negara bagian Victoria, Australia (5/7/2010).

Selain dari Mahkamah Agung, beberapa perwakilan institusi yang ikut dalam rombongan ini adalah dari Bappenas, YLBHI, PERADI, LSM PEKKA, dan LBH APIK. AusAID yang memfasilitasi kunjungan ini sengaja melibatkan beberapa lembaga terkait demi komprehensifitas draft pedoman bantuan hukum.

Di hari pertama ini, peserta mengunjungi Family Court of Australia dan Federal Magistrate Court yang berada satu lokasi di gedung Commonwealth Law Courts di kota Dandenong, 45 menit perjalanan bis dari pusat kota Melbourne.

Dandenong dipilih pertama kali karena masyarakat di sini rata-rata jauh lebih miskin dibanding mereka yang di kota Melbourne. Budayanya juga lebih multi kultural.

“Dan yang lebih menarik lagi, Pengadilan di Dandenong menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dikelola oleh perguruan tinggi (Monash University) dan komunitas sipil lainnya,” kata Registry Manager FcoA Dandenong, Brenda Field.

Program Bantuan Hukum Keluarga

Posbakum yang dikelola fakultas hukum Monash University menempati ruang tersendiri di Family Court of Australia di Dandenong. Mereka mengelola Program Bantuan Hukum Keluarga (Family Law Assistance Program/FLAP), sebuah praktek bantuan hukum gratis yang khusus menangani masalah hukum keluarga.

Menariknya, posbakum ini dijalankan oleh para mahasiswa fakultas hukum tingkat akhir. Dengan diawasi oleh seorang advokat, para mahasiswa ini memberikan bantuan dalam setiap tahap hukum kepada masyarakat pencari keadilan dalam bidang perceraian, pengaturan hak asuh anak, penetapan kesepakatan, pembagian harta bersama dan tunjangan anak.

Hanya saja mereka tidak bisa mewakili/bertindak sebagai kuasa hukum di depan sidang pengadilan karena mereka bukan advokat.

“Tapi itu tidak masalah karena hampir 99 % para pihak yang mengajukan perkara disini tidak memakai kuasa hukum,” kata Phipps, seorang hakim Federal Magistrate Court ketika memberikan penjelasan.

FLAP melayani rata-rata 50 klien tiap minggunya. Khusus pada hari Senin dimana mereka  melayani klien di pengadilan, jumlah klien yang ditangani sekitar 25. FLAP setiap hari menyediakan pengacara yang bertugas/standby. Pengacara ini biasa disebut ‘Duty Solicitor.’

Masyarakat yang datang ke posbakum FLAP dilayani dan diwawancarai oleh 1-2 mahasiswa. Setelah mendapatkan fakta yang relevan dari klien, mereka kemudian membahas masalah hukum keluarga dari klien tersebut dengan advokat pengawas. Selanjutnya advokat pengawas memberikan advis dan mahasiswa menyampaikan advis tersebut kepada klien.

“Sering juga advokat pengawas menyerahkan kepada mahasiswa tingkat akhir untuk memberikan advis nya langsung kepada klien,” ungkap Dr. Rhenata Alexander, Duty Solicitor yang juga dosen di fakultas hukum universitas Melbourne.

Banyak manfaat dari posbakum FLAP ini. Masyarakat bisa mendapatkan pemahaman utuh tentang proses hukum yang akan dilaluinya di pengadilan. Selain itu mereka juga bisa menghemat uang, waktu dan tenaga dengan bantuan dari FLAP.

“Pengadilan tentu sangat terbantu dengan adanya bantuan hukum tersebut. Salah satunya adalah memudahkan tugas hakim. Masyarakat yang datang ke persidangan sudah memiliki dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sehingga proses berperkara bisa lebih lancar,” ungkap hakim Phipps.

Monash University terletak sekitar 15 kilometer dari Dandenong. Ini satu-satunya universitas yang mendapat biaya bantuan hukum dari pemerintah federal Australia. Pelayanan bantuan hukum diberikan sejak tahun 1970 dan baru memperoleh dana dari pemerintah sejak 1990.

Peninsula Community Legal Center

Selain FLAP, ada juga pelayanan bantuan hukum yang dijalankan oleh komunitas lainnya, namanya Peninsula Community Legal Center. Sama halnya dengan FLAP, pos bantuan hukum Peninsula ini disediakan secara cuma-cuma bagi semua orang yang hendak mengajukan perkaranya di pengadilan.

“Semua orang bisa mengakses layanan kami. Dari membuat surat gugatan, memperoleh saran hukum sampai cara menjalankan perkara/beracara di persidangan,” kata Brendan Stockpole, pengacara yang pada hari itu bertugas sebagai Duty Solicitor di posbakum ini.

“Sumber dana kami pada awalnya berasal dari Victorian Legal Aid (LBH pusat untuk negara bagian Victoria). Tapi sejak 2008, dananya bersumber langsung dari pemerintah,” kata pengacara yang digaji bulanan oleh lembaganya ini.

Wakil Ketua MA, Abdul Kadir Mappong, tampak serius mengikuti semua paparan dan observasi langsung ke pengadilan dan posbakum yang tersedia. Beliau nampak antusias dengan mengajukan beberapa pertanyaan.

Sementara itu Dirjen Badilag Wahyu Widiana berpesan agar Peradilan Agama harus siap mental dengan adanya posbakum nanti. “Peradilan Agama harus benar-benar membantu (khususnya) masyarakat miskin dalam memperoleh akses keadilan,” imbuhnya kepada badilag.net. (c)


Semarang | pta-semarang.go.id (05/07)

Para petugas / operator SAKPA dan SIMAK-BMN dari 75 satker 4 lingkungan peradilan (Peradilan Militer. Peradilan Tata Usahan Negara, Peradilan Umum dan Peradilan Agama) di Jawa Tengah yang dibagi dalam 4 gelombang, dimulai sejak hari ini, Senin 5 Juli 2010 hingga Kamis 8 Juli 2010, diundang untuk mengikuti acara Penggabungan Data Laporan SAKPA dan SIMAK-BMN Semester I Tahun Anggaran 2010 se Koordinator Wilayah Jawa Tengah di aula PTA Semarang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, seluruh Kementerian/Lembaga Negara diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban anggaran yang dikelolanya. Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Unit Akuntansi Pembantu Penguasa Anggaran / Barang Wilayah untuk lingkungan peradilan di Jawa Tengah mempunyai tugas antara lain melakukan penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan. Maka untuk kepentingan tersebut acara ini diselenggarakan.

Pada hari ini para petugas / operator SAKPA dan SIMAK-BMN dari 18 satker dengan dipandu oleh 3 orang instrukur / tenaga teknis dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, yaitu Pandan Budi Kusmaniharto, Wahju Indah Anggraeni, dan Muhdi Endah Lestari, berusaha menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan yang menyebabkan ketidakseimbangan data laporan SAKPA dan SIMAK-BMN. Diharapkan pada akhir acara data yang seimbang dan valid sudah bisa ditrestore di PTA Semarang yang merupakan bahan pembuatan laporan semester I TA 2010. Peserta gelombang selanjutnya yaitu pada hari Selasa: 22 satker, Rabu: 19 satker dan Kamis: 16 satker juga akan melakukan hal yang sama.

Hasil yang diharapkan dari acara yang berlangsung selama 4 hari tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wakil Sekretaris PTA Semarang, Drs. H. Arifin Samsurijal, SH.,  adalah tersajinya Laporan (Laporan Keuangan dan Laporan BMN) yang baik, transparan dan akuntabel. Dengan demikian wilayah Jawa Tengah diharapkan dapat menyumbang peranan dalam mewujudkan Laporan Mahkamah Agung yang baik, transparan dan akuntabel yang mencerminkan kinerjanya sehingga pada gilirannya nanti akan meningkatkan opini BPK terhadap Mahkamah Agung ke tingkat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).  (f&n)

Semarang│ptasemarang.go.id (22/06)



Berkaitan dengan telah terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan CPNS dan Cakim Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang maka pada hari ini, Selasa, 22 Juni 2010 bertempat di aula Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah dilaksanakan pembekalan dan pembinaan terhadap 3 orang Cakim dan 21 orang CPNS Golongan III dan II. Mereka adalah para Cakim dan CPNS yang telah lulus seleksi penerimaan CPNS pada bulan Nopember 2009 lalu yang diikuti oleh 780 orang peserta.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Drs. H. Chatib Rasyid, SH.MH., dalam sambutannya pertama kali mengajak para CPNS dan Cakim untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur karena telah menjadi orang pilihan. Orang pilihan untuk masuk ke dalam “sangkar” (dunia birokrasi yang penuh dengan aturan) yang belum tentu merupakan sangkar emas. Orang pilihan yang sebelumnya berasal dari dunia “bebas” harus bisa dan siap mental menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. “.. kalau tidak sesuai dengan kenyataan seperti yang Anda harapkan, yang salah bukan dunia nyata yang dihadapi tetapi persepsi Anda yang harus dibenahi…”, demikian ditekankan oleh Ketua PTA Semarang.

Lebih lanjut Ketua PTA Semarang meminta agar para Cakim dan CPNS mempunyai sikap yang sangat bijaksana dalam menghadapi hal-hal yang akan dijumpai dalam pelaksanaan tugasnya. Misalnya bila kebetulan mempunyai pimpinan yang “killer”, agar tetap menerimanya dengan sebaik-baiknya dan sabar, tidak perlu dilawan. Lebih baik didoakan agar pimpinan yang “killer” tadi mendapatkan jabatan yang lebih baik lagi daripada jabatan yang sekarang didudukinya. Dengan menghormati orang lain dan berbuat baik dengan mendoakan seseorang tidak akan ada ruginya, disamping mendapatkan pahala, juga akan mendapatkan kebaikan pula, minimal orang lain akan menghormati kita juga.



Menjaga pergaulan dengan pegawai lain yang berlawanan jenis harus juga diperhatikan karena “jalaran soko kulino”, karena sering bertemu, maka sering terjadi affair antar pegawai. Hal-hal demikan yang dapat menurunkan integritas moral pegawai Peradilan Agama dan hal tersebut harus dijauhi. Pengadilan Agama merupakan satu-satunya institusi peradilan yang 100% pejabat dan pegawainya beragama Islam, sehingga bisa dikatakan merupakan representasi umat Islam di Indonesia. Oleh sebab itu apabila baik dan bisa menjadi contoh umat lain, maka demikian pulalah pandangan terhadap umat Islam di Indonesia. Ketua PTA Semarang menggambarkan situasi demikian sebagai: “.. kita bagai berdiri di panggung, kita tidak melihat mereka tapi mereka melihat kita…”, untuk menggambarkan bahwa kesalahan sedikit saja akan dilihat dan menghancurkan nama baik dan reputasi umat Islam tanpa kita menyadarinya.

Selesai Ketua PTA Semarang, pada hari ini para Cakim dan CPNS juga mendapatkan pembekalan dari Drs. Hidayat A.R. Paputungan, SH.MH., Wakil Panitera PTA Semarang perihal teknis kepaniteraan baik di PA maupun di PTA serta pembekalan dari Drs. H. Arifin Samsurijal, SH., Wakil Sekretaris PTA Semarang perihal teknis kesekretariatan. Pada akhir acara Ketua PTA Semarang juga ikut mendoakan semoga Allah selalu membimbing para Cakim dan CPNS dalam melaksanakan tugas-tugas barunya di tempat masing-masing serta senantiasa bisa bersabar dan bersyukur dalam menerima tugas yang baru ini. (Fendi)


Jakarta l badilag.net

ImageDitjen Badilag terus mematangkan draft Pedoman Bantuan Hukum di lingkungan peradilan Agama. Diharapkan, selain rinci dan aplikatif, pedoman tersebut juga betul-betul membawa kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan.

“Pada prinsipnya, kami ingin agar segenap lapisan masyarakat mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Peradilan Agama dan Inpres Nomor 3 Tahun 2010,” kata Dirjen Badilag, Wahyu Widana, pekan kemarin.

Draft Pedoman Bantuan Hukum ini tidak hanya mengatur tata cara berperkara secara prodeo, tetapi juga merinci mekanisme sidang keliling dan pos bantuan hukum di pengadilan. Di samping itu, pedoman ini juga mengatur beberapa aspek penting yang berkaitan dengan bantuan hukum.

Sejauh ini, draft tersebut telah dibahas dalam beberapa pertemuan. Pekan kemarin, tiga kali draft ini dikupas. Yang pertama ialah ketika Ditjen Badilag mengadakan rapat koordinasi dengan pimpinan PTA/MsyP. Rapat koordinasi tersebut dihadiri pula Ketua Muda Uldilag MA, Andi Syamsu Alam.

Pembahasan berikutnya melibatkan perwakilan Ditjen Badilum, Bappenas dan AIJPT (Indonesia Australia Justice Program-Transition). Lalu, tim internal Badilag mengupasnya kembali, dengan penekanan pada dua aspek penting: teknis yustisial dan anggaran.

Secara keseluruhan, draft ini telah mengalami banyak perbaikan, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu dikaji lebih jauh lagi.

Salah satu pembahasan yang belum tuntas ialah mengenai parameter penerima bantuan hukum. Disebutkan di Pasal 4 draft ini, bantuan hukum diberikan oleh pengadilan kepada golongan masyarakat tidak mampu secara ekonomis yang berperkara di pengadilan.

Definisi masyarakat tidak mampu secara ekonomis ini sempat dipertanyakan perwakilan dari Bappenas saat mengadakan pertemuan di kantor Badilag. “Apakah masyarakat tidak mampu secara ekonomis sama dengan masyarakat miskin? Acuannya apa?” tanya dia.

Menjawab pertanyaan ini, Dirjen Badilag mengatakan bahwa masyarakat tidak mampu secara ekonomis pada dasarnya sama dengan masyarakat miskin. Meski demikian, definisi itu dapat diperluas dengan menjabarkan bahwa masyarakat yang tidak kuat untuk membayar jasa konsultasi hukum juga termasuk dalam kategori masyarakat tidak mampu.

Di Draft Pedoman Bantuan Hukum disebutkan, tolok ukur masyarakat yang tidak mampu ini ada tiga. Pertama, tidak mempunyai pekerjaan tetap. Kedua, penghasilannya kurang dari standar minimum. Dan ketiga, mampu membayar biaya perkara, tapi tidak mampu membayar jasa kuasa hukum untuk membuat surat gugatan atau permohonan dalam perkara perdata.

Secara teknis, untuk mendapatkan bantuan hukum dalam perkara perdata, masyarakat diwajibkan membawa surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan lurah atau kepala desa. Masyarakat juga bisa memanfaatkan kartu keluarga miskin (gakin).

“Jadi nanti lebih mudah. Tidak perlu lagi repot-repot minta keterangan miskin dari kecamatan,” Dirjen Badilag menegaskan.

(hermansyah)



Cate Summer dan Wahyu Widiana berbincang usai pertemuan.

Jakarta l Badilag.net

Dalam rangka mematangkan draft pedoman bantuan hukum di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama, akan dilakukan studi banding ke Melbourne, Australia. Para pesertanya adalah perwakilan dari peradilan umum, peradilan agama, Bappenas, lembaga bantuan hukum dan organisasi advokat. Studi banding ini difasilitasi IAJPT (Indonesia Australia Justice Program-Transition).

“Kami ingin membantu peradilan agama dan peradilan umum untuk finalisasi rancangan draft panduan bantuan hukum,” ujar Cate Summer, penasihat IAJPT, dalam pertemuan di Gedung Badilag, Rabu (9/6/2010)

Studi banding ini akan berlangsung pada 3 hingga 10 Juli 2010. Yang akan dikunjungi adalah Negara bagian Victoria, terutama kota Melbourne.

Cate Summer menjabarkan, studi banding kali ini akan mencakup berbagai aspek bantuan hukum. Yang paling pokok adalah tata kelola dan sistem monitoring. Tata kelola ini menyangkut hubungan pengadilan dengan masyarakat pencari keadilan, bukan hubungan pengadilan dengan pemberi bantuan hukum.

Monitoring dalam hal penggunaan anggaran juga akan menjadi perhatian serius. Sebab, bantuan hukum ini melibatkan banyak pihak, di mana anggarannya berasal dari keuangan negara, sehingga perlu ada pertanggungjawaban yang jelas.

Para peserta juga akan mendalami untuk perkara apa saja anggaran bantuan hukum dialokasikan. Di Australia, peradilan terbagi menjadi peradilan pidana, perdata, keluarga, dan anak. Di seluruh lingkungan peradilan itu, bantuan hukum dapat diberikan.

“Kita juga akan meninjau bagaimana Australia mengembangkan pos bantuan hukum di pengadilan,” kata Cate Summer.

Selain itu, para peserta juga akan diajak meninjau klinik bantuan hukum yang diselenggarakan kampus-kampus serta organisasi advokat di tingkat negara bagian. “Juga akan meninjau institusi bantuan hukum yang sudah tua usianya,” Cate menambahkan.

Yang menarik, para peserta juga akan mempelajari praktik bantuan hukum melalui telepon. Victoria merupakan negara bagian yang sangat luas, dengan penduduk yang terpencil-pencil. Di sana, fasilitas telepon sangat membantu masyarakat.

“Hanya dengan pulsa lokal, ribuan orang bisa terlayani dalam hal bantuan hukum,” kata Cate.

Dirjen Badilag Wahyu Widiana menginstruksikan calon peserta studi banding untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri agar dapat membawa hasil yang maksimal. “Mulai sekarang kita susun pertanyaan sebanyak mungkin, untuk kita gali jawabannya di Australia nanti,” tandasnya.

(hermansyah)

Panggilan Qoib (Tidak Diketahui Alamatnya)

  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya
  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya
  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya

Pimpinan

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Kepaniteraan

Transparansi Anggaran

Who's Online

Kami memiliki 26 Tamu online

Penunjuk Waktu

 

Sukoharjo

Hari ini

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini20
mod_vvisit_counterKemarin127
mod_vvisit_counterMinggu ini1045
mod_vvisit_counterBulan ini2274
mod_vvisit_counterTotal461467

Berita PTA Semarang

Situs Web Resmi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Berita Umum

ANTARA News - Berita Terkini
News And Service
  • Imigrasi buka layanan paspor simpatik di Monas
    Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM membuka pelayanan paspor simpatik dalam acara Festival Keimigrasian di pintu barat daya Monumen Nasional Jakarta, Minggu. "Jadi, ini kan dalam rangka ulang tahun ...
  • Iwan Fals nikmati jalan darat konser Sumatera
    Penyanyi legendaris Iwan Fals memilih menikmati perjalanan jalan darat ketimbang menggunakan pesawat terbang saat menjalani rangkaian konser "Kontribusi Untuk Negeri, Perjalanan Sejuta Harapan" di Pulau Sumatera. "Saya ...
  • Donald Trump didemo ratusan ribu wanita di seantero Amerika
    Ratusan ribu orang bergabung dalam unjuk rasa kaum perempuan di seluruh penjuru Amerika Serikat guna memprotes Presiden Donald Trump dan serangan seksual yang di antaranya ditudingkan kepada sang presiden.Dalam unjuk rasa di ...

Jajak Pendapat

Bagaimana pelayanan kami?
 

Waktu Shalat

KONTAK KAMI

AL-Qur'an Online

Hitung Zakat