www.pa-sukoharjo.go.id - Situs Resmi Pengadilan Agama Sukoharjo
Jakarta l badilag.net

Bagi Mahkamah Agung, program bantuan hukum untuk masyarakat miskin bukanlah slogan belaka. Selain diamanatkan oleh konstitusi, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas juga mengharuskan lembaga peradilan membantu masyarakat miskin agar dapat mengakses keadilan.

“Karena itu, diperlukan strategi nasional untuk melaksanakannya,” ujar Ketua MA Harifin A Tumpa, dalam acara Peluncuran Laporan Hasil Penelitian Akses Terhadap Keadilan, di Jakarta, Senin (19/7/2010). Penyelenggara acara ini adalah PEKKA—sebuah LSM yang mengkaji dan mengadvokasi perempuan kepala keluarga.

Harifin mengatakan, untuk membantu masyarakat miskin di bidang hukum, MA telah menetapkan empat strategi. Strategi pertama ialah perlunya transparansi biaya perkara. “Alangkah idealnya sesaat setelah putusan dibacakan, pengembalian sisa panjar biaya perkara dapat dikembalikan,” ungkapnya.


Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa ketika memberi sambutan dalam acara Peluncuran Laporan Hasil Penelitian Akses Terhadap Keadilan yang diselenggarakan PEKKA.
Strategi kedua ialah pelayanan yang cepat. Harifin mencontohkan, salinan putusan yang diberikan pada hari yang sama dengan pembacaan putusan dapat menghemat waktu pencari keadilan.

Strategi ketiga, perlu ada sosialiasi bahwa masyarakat yang tidak mampu dapat berperkara tanpa dipungut biaya.

Dan strategi keempat, perlu ada dana bantuan hukum di luar dana untuk biaya perkara. Misalnya untuk memanggil saksi-saksi dan pelaksanaan eksekusi. “Karena praktiknya, untuk eksekusi, pihak yang menang perlu membayar dulu supaya eksekusi bisa dilakukan,” tandasnya.

Harifin mengatakan, pihaknya sangat menyadari bahwa mayoritas pihak berperkara di pengadilan adalah masyarakat miskin. Mengutip hasil penelitian PEKKA, pengguna PA berpenghasilan rata-rata Rp200 ribu/ bulan. Padahal, secara nasional, rata-rata biaya berperkara di PA adalah Rp789.260. “Atau empat kali lipat dari pendapatan rata-rata,” bebernya.

Karena itu, MA menyediakan anggaran yang cukup besar untuk memberi bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Untuk peradilan agama, pada tahun 2011, MA mengalokasikan anggaran sebesar Rp11 miliar. Dana sebesar itu akan digunakan untuk menggelar minimal 11550 perkara prodeo dan 170 sidang keliling.

Harapkan koordinasi

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Badilag Wahyu Widiana menegaskan kembali bahwa pengadilan agama bersifat pasif, tidak boleh mencari perkara. Namun demikian, pengadilan agama juga diberi tanggung jawab besar untuk membantu masyarakat miskin untuk memperoleh keadilan. “Targetnya 11.550 perkara prodeo untuk tahun anggaran 2011,” Wahyu membeberkan.

Dalam posisi demikian, pengadilan agama memerlukan mitra agar program-programnya strategisnya terlaksana dengan baik. Di samping itu, juga agar anggaran untuk bantuan hukum bisa dialokasikan dengan efektif.

“Kami mohon, lakukanlah koordinasi dengan PA. Kalau ada masyarakat miskin yang ingin berperkara, bawa ke PA, akan kami gratiskan. Kalau lokasinya jauh, kami punya sidang keliling,” tutur Wahyu.

Wahyu juga menyampaikan, Ditjen Badilag sedang menyusun pedoman pemberian bantuan hukum yang meliputi perkara prodeo, sidang keliling dan posbakum. “Nanti semua masyarakat yang tidak mampu membayar lawyer akan dibantu penasihatan dan pembuatan gugatan. Bantuan hukum ini bahkan bisa sampai tahap eksekusi,” Wahyu menjelaskan.

(hermansyah)

Jakarta | badilag.net (15/07)

Jika tepat di atas kabah ditempatkan sebuah lampu yang sangat tinggi dan dapat dilihat dari semua tempat di permukaan bumi, maka dengan mudah kita dapat menentukan arah kiblat. Hal tersebut sepertinya sulit untuk dilakukan, mengingat bentuk bumi yang bulat dan roman muka bumi yang tidak rata .

Analogi tersebut disampaikan T. Djamaluddin, pakar astronomi saat diwawancarai dalam program acara Apa Kabar Indonesia Malam TV1, di Mesjid Sunda Kelapa malam tadi (15/07).

Namun ada fenomena alam yang dapat membantu dalam penentuan arah kiblat. Besok, Jumat (16/07) tepatnya pukul 16.27 WIB T. Djamaludin mengingatkan, merupakan fenomena istimewa dimana posisi matahari tepat di atas Masjidil Haram.

Saat fenomena tersebut terjadi, semua bayangan benda yang ada di permukaan bumi mengarah ke Masjidil Haram/Ka’bah, sehingga sangatlah tepat jika moment tersebut digunakan untuk menera ulang posisi tempat ibadah, apakah itu Mesjid ataupun Mushola di rumah sehingga tepat mengarah ke Ka’bah.

ImageT. Djamaluddin menambahkan, selama tiga hari, Jumat, Sabtu (17/07) dan Minggu (18/07) peneraan masih bisa dilakukan dengan koreksi waktu lima menit sebelum dan sesudah pukul 16.27 WIB. “16.22 hingga 16.32 merupakan waktu peneraan, namun lebih tepat pukul 16.27 WIB” ungkapnya.

Model bayang-bayang matahari di atas Ka’bah merupakan metode yang tepat dan sederhana dalam penentuan arah kiblat karena pada dasarnya setiap orang dapat melihat bayangan matahari. “Mudah-mudahan cuaca cerah, sehingga bayangan yang menembus kusen pintu, kusen jendela dapat terlihat, dan itu adalah arah kiblat” harapnya.

Di tengah gonjang-ganjing terkait pergeseran arah kiblat yang dihubungkan dengan banyaknya fenomena gempa bumi, penentuan arah kiblat dengan metoda bayangan matahari merupakan jawaban yang tepat. T. Djamaluddin menegaskan kembali bahwa fenomena gempa bumi tidak merubah arah kiblat. “Walaupun Jakarta berpindah sejauh 148 km ke arah utara, pergeseran arah kiblat tidak akan lebih dari 10 “ tegasnya.

Dalam percakapan melalui telepon selular dengan redaktur badilag.net, Dirjen Badilag yang saat ini sedang berada di Yogyakarta menyambut positif terhadap apa yang dikemukakan oleh pakar astronomi, T. Djamaluddin.

Dirjen mengingatkan bahwa untuk menera ulang arah kiblat tidak hanya menunggu pada bulan-bulan tertentu, seperti bulan Juli ini. Pada umumnya daerah-daerah di wilayah Indonesia bisa melakukan perhitungan kapan bayang-bayang matahari mengarah ke kiblat, sebagaimana yang tercantum dalam buku Pedoman Penentuan Arah Kiblat yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, sebelum penyatuatapan.

Bahkan, sambung Dirjen, dalam buku tersebut sudah ada data hasil perhitungan tentang waktu bayang-bayang matahari mengarah ke kiblat untuk beberapa daerah di Indonesia.

Di akhir pembicaraan, Dirjen meminta kepada warga peradilan agama untuk memperhatikan dan mengingat kembali beberapa hal terkait dengan penentuan arah kiblat sebagaimana yang dikemukakan oleh pakar astronomi tersebut.

Pencari Arah Kiblat Presisi

Model lain yang dianggap mudah untuk menentukan arah qiblat dikenal dengan  Qibla Locator dan  dapat diakses di qiblalocator.com. Qibla locator merupakan Kalkulator Arah Kiblat Presisi yang dilengkapi dengan tampilan visual citra satelit via Googlemap. Aplikasi ini dapat mengetahui secara visual posisi arah kiblat yang benar di sebuah tempat.


QIBLA LOCATOR membantu dalam penentuan arah kiblat.
Caranya mudah, kita tinggal mencari bangunan atau lokasi yang akan diukur, lalu sesuaikan dengan garis merah yang otomatis muncul di program tersebut. Atau kita juga dapat mengetik nama kota, provinsi, Negara yang akan dicari lalu klik tombol Cari.

Arah kiblat dinyatakan dengan Garis Merah dari lokasi yang dicari. Anda juga dapat memilih tampilan dalam bentuk Peta, Citra Satelit maupun Peta Hibrid (Peta dan Citra Satelit). Setelah mengetahui sudut arah kiblat, langkah selanjutnya adalah pengukuran di lapangan.

Namun T. Djamaluddin kembali menegaskan bahwa yang paling sederhana dalam menentukan arah kiblat adalah dengan metoda bayang-bayang pada saat matahari tepat di atas Ka’bah. (h2)

Jakarta | badilag.net

Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, mendesak warga Peradilan Agama untuk merubah pola pikir (mindset) atas pelayanan terhadap para pencari keadilan yang miskin dan terpinggirkan. “Masih banyak diantara kita yang masih berpikir fasilitas prodeo itu bukan urusan pengadilan. Akibatnya anggaran prodeo tidak ikut dianggarkan,” kata Dirjen.

Dirjen menegaskan hal tersebut dalam rapat koordinasi seluruh pejabat Ditjen Badilag pagi ini Senin (12/7/2010). Rakor ini sebagai bentuk rencana aksi Ditjen Badilag usai mengikuti kunjungan kerja tentang bantuan hukum di Australia, 5-9 Juli kemarin.

“Ada kesan juga prodeo itu tidak menguntungkan pengadilan. Mindset seperti itu salah. Orang miskin itu harus dibantu dalam mengakses pengadilan,” tegasnya lagi. “Mungkin sebagian berpikir kok PA disuruh memperbanyak perkara. Kita tidak ingin itu (banyak perkara), tapi kan fakta menunjukkan banyak sekali orang miskin yang tidak bisa mengakses pengadilan,” katanya.



“Bahkan jika kita melihat ‘posbakum’ di pengadilan Australia, semua orang baik kaya maupun miskin dilayani secara sama. Kalau kita belum mampu melayani semua lapisan masyarakat, maka paling tidak kita harus mengutamakan orang miskin,’ ungkap Dirjen.

Berkaitan dengan posbakum, Dirjen juga mengutarakan bahwa pada 2011 nanti keberadaan posbakum akan dilakukan secara bertahap. Posbakum untuk sementara akan disediakan di pengadilan agama yang terletak di ibukota provinsi, kelas IA dan juga kelas IB yang perkaranya banyak.

Data dan Informasi

Selain masalah mindset pelayanan prodeo, Dirjen menyebut hal lainnya yang harus benar-benar ditingkatkan di lingkungan PA, yakni tentang data.

“Saya minta masalah data ini, terutama tentang prodeo dan sidang keliling benar-benar ditangani secara serius baik oleh lingkungan Ditjen Badilag maupun warga PA dan PTA. Akurasi datanya harus benar-benar bisa dipertanggung jawabkan,” tegas Dirjen.

“Masa sistem pelaporan via SMS Gateway hanya dimanfaatkan oleh 50 % pengadilan agama? Sistem ini kan mudah dan sederhana. Jika pimpinan PA dan PTA benar-benar concern, saya kira semua satker bisa melakukannya. Unsur pimpinan masing-masing satker seharusnya memperhatikan ini” katanya lagi.


Salah satu media informasi yang ada di Fitzroy Legal Service, Melbourne Australia
Hal ketiga yang disoroti Dirjen adalah tentang pemberian informasi kepada masyarakat. “Kalau kita lihat baik di pengadilan maupun di lembaga bantuan hukum di Australia, pemberian informasi itu dilakukan secara massive. Banyak media yang mereka gunakan. Dari brosur, pamflet, poster, dan lain sebagainya yang menarik untuk dibaca orang,” kata Dirjen.

“Kalau kita karena keterbatasan anggaran, maka yang bisa dilakukan salah satunya adalah dengan membuat poster besar yang diletakkan di tempat-tempat strategis yang bisa dijangkau semua orang,” imbuhnya.

“Intinya, pemberian informasi itu harus benar-benar dilakukan secara tepat dan benar. Sehingga masyarakat memperoleh informasi yang memadai sebelum datang ke pengadilan,” ungkap Dirjen. (c)

Melbourne | badilag.net (5/7/2010)

Keseriusan Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan program bantuan hukum untuk masyarakat miskin memang bukan sekedar lip service. MA menggarap program ini dengan terlebih dahulu membuat draft pedoman pemberian bantuan hukum yang bisa digunakan pengadilan mulai 2011 mendatang.

Untuk penyempurnaan draft pedoman tersebut, rombongan MA yang terdiri dari delegasi Badilum, Badilag, Kepaniteraan dan BUA dengan dipimpin Waka MA RI Bid. Yudisial, YM. H. Abdul Kadir Mappong, SH, mengadakan kunjungan ke berbagai lembaga bantuan hukum dan pengadilan di Australia sejak 5 -9 Juli 2010.

“Saya harap peserta kunjungan kerja ini serius menggali hal-hal yang diperlukan untuk penyempurnaan draft pedoman bantuan hukum yang sedang disusun Badilum dan Badilag saat ini,” tegas Wakil Ketua MA sebelum berangkat memimpin rombongan menuju Commonwealth Law Courts di Dandenong, Melbourne, negara bagian Victoria, Australia (5/7/2010).

Selain dari Mahkamah Agung, beberapa perwakilan institusi yang ikut dalam rombongan ini adalah dari Bappenas, YLBHI, PERADI, LSM PEKKA, dan LBH APIK. AusAID yang memfasilitasi kunjungan ini sengaja melibatkan beberapa lembaga terkait demi komprehensifitas draft pedoman bantuan hukum.

Di hari pertama ini, peserta mengunjungi Family Court of Australia dan Federal Magistrate Court yang berada satu lokasi di gedung Commonwealth Law Courts di kota Dandenong, 45 menit perjalanan bis dari pusat kota Melbourne.

Dandenong dipilih pertama kali karena masyarakat di sini rata-rata jauh lebih miskin dibanding mereka yang di kota Melbourne. Budayanya juga lebih multi kultural.

“Dan yang lebih menarik lagi, Pengadilan di Dandenong menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dikelola oleh perguruan tinggi (Monash University) dan komunitas sipil lainnya,” kata Registry Manager FcoA Dandenong, Brenda Field.

Program Bantuan Hukum Keluarga

Posbakum yang dikelola fakultas hukum Monash University menempati ruang tersendiri di Family Court of Australia di Dandenong. Mereka mengelola Program Bantuan Hukum Keluarga (Family Law Assistance Program/FLAP), sebuah praktek bantuan hukum gratis yang khusus menangani masalah hukum keluarga.

Menariknya, posbakum ini dijalankan oleh para mahasiswa fakultas hukum tingkat akhir. Dengan diawasi oleh seorang advokat, para mahasiswa ini memberikan bantuan dalam setiap tahap hukum kepada masyarakat pencari keadilan dalam bidang perceraian, pengaturan hak asuh anak, penetapan kesepakatan, pembagian harta bersama dan tunjangan anak.

Hanya saja mereka tidak bisa mewakili/bertindak sebagai kuasa hukum di depan sidang pengadilan karena mereka bukan advokat.

“Tapi itu tidak masalah karena hampir 99 % para pihak yang mengajukan perkara disini tidak memakai kuasa hukum,” kata Phipps, seorang hakim Federal Magistrate Court ketika memberikan penjelasan.

FLAP melayani rata-rata 50 klien tiap minggunya. Khusus pada hari Senin dimana mereka  melayani klien di pengadilan, jumlah klien yang ditangani sekitar 25. FLAP setiap hari menyediakan pengacara yang bertugas/standby. Pengacara ini biasa disebut ‘Duty Solicitor.’

Masyarakat yang datang ke posbakum FLAP dilayani dan diwawancarai oleh 1-2 mahasiswa. Setelah mendapatkan fakta yang relevan dari klien, mereka kemudian membahas masalah hukum keluarga dari klien tersebut dengan advokat pengawas. Selanjutnya advokat pengawas memberikan advis dan mahasiswa menyampaikan advis tersebut kepada klien.

“Sering juga advokat pengawas menyerahkan kepada mahasiswa tingkat akhir untuk memberikan advis nya langsung kepada klien,” ungkap Dr. Rhenata Alexander, Duty Solicitor yang juga dosen di fakultas hukum universitas Melbourne.

Banyak manfaat dari posbakum FLAP ini. Masyarakat bisa mendapatkan pemahaman utuh tentang proses hukum yang akan dilaluinya di pengadilan. Selain itu mereka juga bisa menghemat uang, waktu dan tenaga dengan bantuan dari FLAP.

“Pengadilan tentu sangat terbantu dengan adanya bantuan hukum tersebut. Salah satunya adalah memudahkan tugas hakim. Masyarakat yang datang ke persidangan sudah memiliki dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sehingga proses berperkara bisa lebih lancar,” ungkap hakim Phipps.

Monash University terletak sekitar 15 kilometer dari Dandenong. Ini satu-satunya universitas yang mendapat biaya bantuan hukum dari pemerintah federal Australia. Pelayanan bantuan hukum diberikan sejak tahun 1970 dan baru memperoleh dana dari pemerintah sejak 1990.

Peninsula Community Legal Center

Selain FLAP, ada juga pelayanan bantuan hukum yang dijalankan oleh komunitas lainnya, namanya Peninsula Community Legal Center. Sama halnya dengan FLAP, pos bantuan hukum Peninsula ini disediakan secara cuma-cuma bagi semua orang yang hendak mengajukan perkaranya di pengadilan.

“Semua orang bisa mengakses layanan kami. Dari membuat surat gugatan, memperoleh saran hukum sampai cara menjalankan perkara/beracara di persidangan,” kata Brendan Stockpole, pengacara yang pada hari itu bertugas sebagai Duty Solicitor di posbakum ini.

“Sumber dana kami pada awalnya berasal dari Victorian Legal Aid (LBH pusat untuk negara bagian Victoria). Tapi sejak 2008, dananya bersumber langsung dari pemerintah,” kata pengacara yang digaji bulanan oleh lembaganya ini.

Wakil Ketua MA, Abdul Kadir Mappong, tampak serius mengikuti semua paparan dan observasi langsung ke pengadilan dan posbakum yang tersedia. Beliau nampak antusias dengan mengajukan beberapa pertanyaan.

Sementara itu Dirjen Badilag Wahyu Widiana berpesan agar Peradilan Agama harus siap mental dengan adanya posbakum nanti. “Peradilan Agama harus benar-benar membantu (khususnya) masyarakat miskin dalam memperoleh akses keadilan,” imbuhnya kepada badilag.net. (c)


Semarang | pta-semarang.go.id (05/07)

Para petugas / operator SAKPA dan SIMAK-BMN dari 75 satker 4 lingkungan peradilan (Peradilan Militer. Peradilan Tata Usahan Negara, Peradilan Umum dan Peradilan Agama) di Jawa Tengah yang dibagi dalam 4 gelombang, dimulai sejak hari ini, Senin 5 Juli 2010 hingga Kamis 8 Juli 2010, diundang untuk mengikuti acara Penggabungan Data Laporan SAKPA dan SIMAK-BMN Semester I Tahun Anggaran 2010 se Koordinator Wilayah Jawa Tengah di aula PTA Semarang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, seluruh Kementerian/Lembaga Negara diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban anggaran yang dikelolanya. Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Unit Akuntansi Pembantu Penguasa Anggaran / Barang Wilayah untuk lingkungan peradilan di Jawa Tengah mempunyai tugas antara lain melakukan penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan. Maka untuk kepentingan tersebut acara ini diselenggarakan.

Pada hari ini para petugas / operator SAKPA dan SIMAK-BMN dari 18 satker dengan dipandu oleh 3 orang instrukur / tenaga teknis dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, yaitu Pandan Budi Kusmaniharto, Wahju Indah Anggraeni, dan Muhdi Endah Lestari, berusaha menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan yang menyebabkan ketidakseimbangan data laporan SAKPA dan SIMAK-BMN. Diharapkan pada akhir acara data yang seimbang dan valid sudah bisa ditrestore di PTA Semarang yang merupakan bahan pembuatan laporan semester I TA 2010. Peserta gelombang selanjutnya yaitu pada hari Selasa: 22 satker, Rabu: 19 satker dan Kamis: 16 satker juga akan melakukan hal yang sama.

Hasil yang diharapkan dari acara yang berlangsung selama 4 hari tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wakil Sekretaris PTA Semarang, Drs. H. Arifin Samsurijal, SH.,  adalah tersajinya Laporan (Laporan Keuangan dan Laporan BMN) yang baik, transparan dan akuntabel. Dengan demikian wilayah Jawa Tengah diharapkan dapat menyumbang peranan dalam mewujudkan Laporan Mahkamah Agung yang baik, transparan dan akuntabel yang mencerminkan kinerjanya sehingga pada gilirannya nanti akan meningkatkan opini BPK terhadap Mahkamah Agung ke tingkat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).  (f&n)

Panggilan Qoib (Tidak Diketahui Alamatnya)

  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya
  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya
  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya

Pimpinan

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Kepaniteraan

Transparansi Anggaran

Who's Online

Kami memiliki 77 Tamu online

Penunjuk Waktu

 

Sukoharjo

Hari ini

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini91
mod_vvisit_counterKemarin96
mod_vvisit_counterMinggu ini292
mod_vvisit_counterBulan ini3616
mod_vvisit_counterTotal474874

Berita Umum

ANTARA News - Berita Terkini
News And Service
  • Persiwa taklukkan Martapura FC 4-3 di kandang
    Martapura FC menelan kekalahan kandang perdana di Stadion Demang Lehman Martapura, Kalimantan Selatan, setelah ditaklukan Persiwa Wamena dengan skor 3-4 dalam kompetisi liga 2 Indonesia, Rabu petang. Sejak awal pertandingan, ...
  • Mendikbud: Server gangguan disebabkan pengguna UNBK berlebih
    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan gangguan server saat UNBK SMP berlangsung disebabkan karena pengguna server melebihi kapasitas. "Tahun ini jumlah SMP dan Tsanawiyah yang ikut UNBK meningkat ...
  • RUU BUMN perlu penguatan untuk kesejahteraan rakyat
    Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) perlu dilakukan dalam rangka memperkuat kinerja BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Tanah Air. "Penguatan BUMN ditujukan untuk kesejahteraan ...

Jajak Pendapat

Bagaimana pelayanan kami?
 

Waktu Shalat

KONTAK KAMI

AL-Qur'an Online

Hitung Zakat