www.pa-sukoharjo.go.id - Situs Resmi Pengadilan Agama Sukoharjo
Semarang│ptasemarang.go.id (22/06)



Berkaitan dengan telah terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan CPNS dan Cakim Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang maka pada hari ini, Selasa, 22 Juni 2010 bertempat di aula Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah dilaksanakan pembekalan dan pembinaan terhadap 3 orang Cakim dan 21 orang CPNS Golongan III dan II. Mereka adalah para Cakim dan CPNS yang telah lulus seleksi penerimaan CPNS pada bulan Nopember 2009 lalu yang diikuti oleh 780 orang peserta.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Drs. H. Chatib Rasyid, SH.MH., dalam sambutannya pertama kali mengajak para CPNS dan Cakim untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur karena telah menjadi orang pilihan. Orang pilihan untuk masuk ke dalam “sangkar” (dunia birokrasi yang penuh dengan aturan) yang belum tentu merupakan sangkar emas. Orang pilihan yang sebelumnya berasal dari dunia “bebas” harus bisa dan siap mental menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. “.. kalau tidak sesuai dengan kenyataan seperti yang Anda harapkan, yang salah bukan dunia nyata yang dihadapi tetapi persepsi Anda yang harus dibenahi…”, demikian ditekankan oleh Ketua PTA Semarang.

Lebih lanjut Ketua PTA Semarang meminta agar para Cakim dan CPNS mempunyai sikap yang sangat bijaksana dalam menghadapi hal-hal yang akan dijumpai dalam pelaksanaan tugasnya. Misalnya bila kebetulan mempunyai pimpinan yang “killer”, agar tetap menerimanya dengan sebaik-baiknya dan sabar, tidak perlu dilawan. Lebih baik didoakan agar pimpinan yang “killer” tadi mendapatkan jabatan yang lebih baik lagi daripada jabatan yang sekarang didudukinya. Dengan menghormati orang lain dan berbuat baik dengan mendoakan seseorang tidak akan ada ruginya, disamping mendapatkan pahala, juga akan mendapatkan kebaikan pula, minimal orang lain akan menghormati kita juga.



Menjaga pergaulan dengan pegawai lain yang berlawanan jenis harus juga diperhatikan karena “jalaran soko kulino”, karena sering bertemu, maka sering terjadi affair antar pegawai. Hal-hal demikan yang dapat menurunkan integritas moral pegawai Peradilan Agama dan hal tersebut harus dijauhi. Pengadilan Agama merupakan satu-satunya institusi peradilan yang 100% pejabat dan pegawainya beragama Islam, sehingga bisa dikatakan merupakan representasi umat Islam di Indonesia. Oleh sebab itu apabila baik dan bisa menjadi contoh umat lain, maka demikian pulalah pandangan terhadap umat Islam di Indonesia. Ketua PTA Semarang menggambarkan situasi demikian sebagai: “.. kita bagai berdiri di panggung, kita tidak melihat mereka tapi mereka melihat kita…”, untuk menggambarkan bahwa kesalahan sedikit saja akan dilihat dan menghancurkan nama baik dan reputasi umat Islam tanpa kita menyadarinya.

Selesai Ketua PTA Semarang, pada hari ini para Cakim dan CPNS juga mendapatkan pembekalan dari Drs. Hidayat A.R. Paputungan, SH.MH., Wakil Panitera PTA Semarang perihal teknis kepaniteraan baik di PA maupun di PTA serta pembekalan dari Drs. H. Arifin Samsurijal, SH., Wakil Sekretaris PTA Semarang perihal teknis kesekretariatan. Pada akhir acara Ketua PTA Semarang juga ikut mendoakan semoga Allah selalu membimbing para Cakim dan CPNS dalam melaksanakan tugas-tugas barunya di tempat masing-masing serta senantiasa bisa bersabar dan bersyukur dalam menerima tugas yang baru ini. (Fendi)


Jakarta l badilag.net

ImageDitjen Badilag terus mematangkan draft Pedoman Bantuan Hukum di lingkungan peradilan Agama. Diharapkan, selain rinci dan aplikatif, pedoman tersebut juga betul-betul membawa kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan.

“Pada prinsipnya, kami ingin agar segenap lapisan masyarakat mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Peradilan Agama dan Inpres Nomor 3 Tahun 2010,” kata Dirjen Badilag, Wahyu Widana, pekan kemarin.

Draft Pedoman Bantuan Hukum ini tidak hanya mengatur tata cara berperkara secara prodeo, tetapi juga merinci mekanisme sidang keliling dan pos bantuan hukum di pengadilan. Di samping itu, pedoman ini juga mengatur beberapa aspek penting yang berkaitan dengan bantuan hukum.

Sejauh ini, draft tersebut telah dibahas dalam beberapa pertemuan. Pekan kemarin, tiga kali draft ini dikupas. Yang pertama ialah ketika Ditjen Badilag mengadakan rapat koordinasi dengan pimpinan PTA/MsyP. Rapat koordinasi tersebut dihadiri pula Ketua Muda Uldilag MA, Andi Syamsu Alam.

Pembahasan berikutnya melibatkan perwakilan Ditjen Badilum, Bappenas dan AIJPT (Indonesia Australia Justice Program-Transition). Lalu, tim internal Badilag mengupasnya kembali, dengan penekanan pada dua aspek penting: teknis yustisial dan anggaran.

Secara keseluruhan, draft ini telah mengalami banyak perbaikan, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu dikaji lebih jauh lagi.

Salah satu pembahasan yang belum tuntas ialah mengenai parameter penerima bantuan hukum. Disebutkan di Pasal 4 draft ini, bantuan hukum diberikan oleh pengadilan kepada golongan masyarakat tidak mampu secara ekonomis yang berperkara di pengadilan.

Definisi masyarakat tidak mampu secara ekonomis ini sempat dipertanyakan perwakilan dari Bappenas saat mengadakan pertemuan di kantor Badilag. “Apakah masyarakat tidak mampu secara ekonomis sama dengan masyarakat miskin? Acuannya apa?” tanya dia.

Menjawab pertanyaan ini, Dirjen Badilag mengatakan bahwa masyarakat tidak mampu secara ekonomis pada dasarnya sama dengan masyarakat miskin. Meski demikian, definisi itu dapat diperluas dengan menjabarkan bahwa masyarakat yang tidak kuat untuk membayar jasa konsultasi hukum juga termasuk dalam kategori masyarakat tidak mampu.

Di Draft Pedoman Bantuan Hukum disebutkan, tolok ukur masyarakat yang tidak mampu ini ada tiga. Pertama, tidak mempunyai pekerjaan tetap. Kedua, penghasilannya kurang dari standar minimum. Dan ketiga, mampu membayar biaya perkara, tapi tidak mampu membayar jasa kuasa hukum untuk membuat surat gugatan atau permohonan dalam perkara perdata.

Secara teknis, untuk mendapatkan bantuan hukum dalam perkara perdata, masyarakat diwajibkan membawa surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan lurah atau kepala desa. Masyarakat juga bisa memanfaatkan kartu keluarga miskin (gakin).

“Jadi nanti lebih mudah. Tidak perlu lagi repot-repot minta keterangan miskin dari kecamatan,” Dirjen Badilag menegaskan.

(hermansyah)



Cate Summer dan Wahyu Widiana berbincang usai pertemuan.

Jakarta l Badilag.net

Dalam rangka mematangkan draft pedoman bantuan hukum di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama, akan dilakukan studi banding ke Melbourne, Australia. Para pesertanya adalah perwakilan dari peradilan umum, peradilan agama, Bappenas, lembaga bantuan hukum dan organisasi advokat. Studi banding ini difasilitasi IAJPT (Indonesia Australia Justice Program-Transition).

“Kami ingin membantu peradilan agama dan peradilan umum untuk finalisasi rancangan draft panduan bantuan hukum,” ujar Cate Summer, penasihat IAJPT, dalam pertemuan di Gedung Badilag, Rabu (9/6/2010)

Studi banding ini akan berlangsung pada 3 hingga 10 Juli 2010. Yang akan dikunjungi adalah Negara bagian Victoria, terutama kota Melbourne.

Cate Summer menjabarkan, studi banding kali ini akan mencakup berbagai aspek bantuan hukum. Yang paling pokok adalah tata kelola dan sistem monitoring. Tata kelola ini menyangkut hubungan pengadilan dengan masyarakat pencari keadilan, bukan hubungan pengadilan dengan pemberi bantuan hukum.

Monitoring dalam hal penggunaan anggaran juga akan menjadi perhatian serius. Sebab, bantuan hukum ini melibatkan banyak pihak, di mana anggarannya berasal dari keuangan negara, sehingga perlu ada pertanggungjawaban yang jelas.

Para peserta juga akan mendalami untuk perkara apa saja anggaran bantuan hukum dialokasikan. Di Australia, peradilan terbagi menjadi peradilan pidana, perdata, keluarga, dan anak. Di seluruh lingkungan peradilan itu, bantuan hukum dapat diberikan.

“Kita juga akan meninjau bagaimana Australia mengembangkan pos bantuan hukum di pengadilan,” kata Cate Summer.

Selain itu, para peserta juga akan diajak meninjau klinik bantuan hukum yang diselenggarakan kampus-kampus serta organisasi advokat di tingkat negara bagian. “Juga akan meninjau institusi bantuan hukum yang sudah tua usianya,” Cate menambahkan.

Yang menarik, para peserta juga akan mempelajari praktik bantuan hukum melalui telepon. Victoria merupakan negara bagian yang sangat luas, dengan penduduk yang terpencil-pencil. Di sana, fasilitas telepon sangat membantu masyarakat.

“Hanya dengan pulsa lokal, ribuan orang bisa terlayani dalam hal bantuan hukum,” kata Cate.

Dirjen Badilag Wahyu Widiana menginstruksikan calon peserta studi banding untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri agar dapat membawa hasil yang maksimal. “Mulai sekarang kita susun pertanyaan sebanyak mungkin, untuk kita gali jawabannya di Australia nanti,” tandasnya.

(hermansyah)

Bandung l Badilag.net (4/6)

image

Tidak sia-sia Ditjen Badilag Mahkamah Agung dan IAJPT Indonesia Australia Justice Partnership Transition) menggelar workshop anonimisasi putusan selama tiga hari di Bandung, pekan lalu. Sebanyak 3650 putusan tahun 2007-2009 berhasil dianonimisasikan. Para peserta juga telah melakukan penamaan file sesuai standar yang ditetapkan. Tidak hanya itu, mereka juga telah menyusun meta data yang berisi rincian putusan yang identitas para pihaknya telah dikaburkan.

“Selamat kepada panitia dan peserta yang telah menghasilkan sesuatu yang luar biasa,” kata Aria Suyudi, pelaksana program dari Tim Pembaruan MA, pada acara penutupan, Jumat (4/6/2010).

Secara khusus, Aria menyampaikan apresiasinya terhadap para peserta dari pusat data kepaniteraan dan operator Tim E Mahkamah Agung. Keseluruhan, mereka berhasil menganonimisasi 160 putusan.

Kegiatan anonimisasi putusan peradilan agama ini melibatkan peserta dari seluruh Indonesia. Mereka adalah perwakilan dari seluruh pengadilan tingkat banding, ditambah peserta dari kepaniteraan MA yang sehari-hari menangani administrasi perkara perdata agama di tingkat kasasi.

Berbekal soft copy putusan, dengan dipandu panitia, para peserta melakukan anonimisasi. Awalnya, panitia tidak menyangka seluruh putusan yang berjumlah ribuan itu berhasil dianonimisasikan hanya dalam dua hari. Namun, dengan kerja keras, hal itu bisa teratasi.

“Sebenarnya tidak kita targetkan seratus persen. Dengan jumlah ini, publikasi di asianlii akan meningkat drastis,” ujar Asep Nursobah, instruktur dari Badilag.

Berdasarkan data terakhir, putusan peradilan agama yang dipublikasikan di situs Asianlii berjumlah 1647. Jumlah tersebut dinilai sangat kecil dibandingkan jumlah keseluruhan putusan yang dihasilkan. Salah satu sebabnya ialah adanya keharusan melakukan anonimisasi terhadap hampir seluruh putusan pengadilan agama. Hal ini mengacu kepada ketentuan SK Ketua MA No. 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Fakta selama ini menunjukkan, meski SK 144/2007 telah merinci apa yang harus dan tidak harus dikaburkan, namun masih banyak ditemui hasil anonimisasi yang keliru. Karena itu digelarlah workshop dimana peserta tidak hanya pasif menerima materi pelatihan, tapi juga langsung mempraktikkannya


Panitia dan peserta workshop berpose bersama Dirjen Badilag.
Workshop di Bandung ini bukan kali pertama. Tahun lalu, pelatihan serupa pernah digelar di Jogjakarta. Hanya, saat itu pesertanya terbatas pada perwakilan PTA se-Jawa. Karena itu, para peserta dari luar Jawa mengaku mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan ini.

“Seharusnya pelatihan seperti ini terus ditindaklanjuti, tidak hanya digelar sekali,” kata peserta dari PTA Bandar Lampung.

Menanggapi hal ini, Asep Nursobah mengatakan bahwa anonimisasi putusan merupakan pekerjaan yang harus terus dilakukan, dengan atau tanpa workshop. “Harapan saya, anonimisasi tidak harus menunggu kegiatan di Bandung,” kelakar hakim yang pernah menjadi Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Badilag ini.

Meski demikian, Aria Sujudi memberi sinyal positif. “Saya berharap, meski putusan bisa dianonimisasikan langsung di tempat kerja masing-masing, tapi suatu saat perlu juga dilakukan kegiatan serupa,” tuturnya.

Bagi-bagi penghargaan

Acara penutupan kegiatan ini ditandai dengan pemberian penghargaan kepada para peserta untuk beberapa kategori. Penghargaan tersebut berupa flash disc. “Mudah-mudahan ini dapat menjadi penyemangat,” kata Hemiwan Fathoni, instruktur dari Tim Pembaruan MA.

Untuk kategori PTA yang putusannya paling banyak dipublikasikan di Asianlii, penghargaan diberikan kepada PTA Surabaya, PTA Bandung dan PTA Jakarta.

PTA Surabaya juga mendapat penghargaan untuk kategori PTA yang membawa putusan terbanyak. Keseluruhan, delegasi PTA Surabaya mengusung lebih dari seribu putusan.

Secara khusus, panitia juga memberikan penghargaan kepada dua peserta dari kepaniteraan MA. Penghargaan itu untuk mengapresiasi kerja keras mereka selama workshop.

Selain memberikan penghargaan berdasarkan kategori tertentu, panitia juga menyediakan flash disc cuma-cuma melalui undian. Mereka yang beruntung adalah delegasi dari PTA Banjarmasin, PTA Pontianak, PTA Pekanbaru, dan PTA Jayapura.

(hermansyah)



Dirjen Badilag dengan didampingi Asep Nursobah, S.Ag. dan Haemiwan Fathoni : Perhatikan juga hal-hal non teknis dalam proses publikasi putusan.
Jakarta l Badilag.net

Satu masalah krusial berhasil teridentifikasi dalam workshop tentang anonimisasi putusan di Bandung, pekan kemarin. Selama ini, di samping masih ada kelemahan dalam hal melakukan anonimisasi, juga masih sering didapati penyimpanan soft copy putusan yang tercerai berai. Akibatnya, putusan tersebut susah dilacak keberadaannya sehingga menghambat proses anonimisasi dan publikasi putusan.

Dirjen Badilag Wahyu Widiana menyebut masalah ini sebagai masalah non-teknis. Disebut demikian karena secara teknis, anonimisasi dan publikasi putusan telah diatur dalam SK KMA 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Penataan file putusan tidak disinggung-singgung di SK yang ditandatangani Prof Bagir Manan tersebut.

“Dalam hal publikasi putusan, masalah anonimisasi mungkin sederhana, tapi ada masalah non-teknis di luar anonimisasi. Misalnya, kesulitan mencari file atau soft copy. Ini harus diatasi lebih dulu,” seru Dirjen Badilag.

Menyambung ultimatum Dirjen Badilag, anggota Tim Pembaruan MA Aria Suyudi mengatakan bahwa soft copy putusan sebenarnya termasuk dokumen negara yang harus diatur dan dijaga dengan baik. “Karena itu, harus ada standar yang jelas, agar pengelolaannya bagus,” tandasnya.

Masalah ini mulai terkuak ketika seorang peserta workshop tidak membawa seluruh soft copy putusan tahun 2007-2009. Dia mengaku kesulitan menghimpun putusan-putusan tersebut lantaran tersimpan di folder yang terpisah-pisah. Selain itu, ada kesulitan untuk memastikan mana draft putusan yang belum dan sudah diedit.

Untuk mengatasi masalah seperti ini, menurut Hirpan Hilmi, perlu disusun SOP  (standard operating procedure) mengenai penataan, penyimpangan dan pengamanan file putusan. “Bagaimana putusan disusun, dibacakan, hingga dipublikasikan,” kata Plt. Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Badilag ini.

imageKarena soft copy putusan tergolong dokumen negara, maka ia tak kalah penting dibanding berkas putusan-putusan di ruang arsip. Bila rusak atau raib, harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Kami sarankan soft copy putusan itu disimpan di server atau komputer khusus,” Hirpan Hilmi menegaskan.

(hermansyah)

Panggilan Qoib (Tidak Diketahui Alamatnya)

  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya
  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya
  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya

Pimpinan

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Kepaniteraan

Transparansi Anggaran

Who's Online

Kami memiliki 76 Tamu online

Penunjuk Waktu

 

Sukoharjo

Hari ini

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini92
mod_vvisit_counterKemarin96
mod_vvisit_counterMinggu ini293
mod_vvisit_counterBulan ini3617
mod_vvisit_counterTotal474875

Berita Umum

ANTARA News - Berita Terkini
News And Service
  • Persiwa taklukkan Martapura FC 4-3 di kandang
    Martapura FC menelan kekalahan kandang perdana di Stadion Demang Lehman Martapura, Kalimantan Selatan, setelah ditaklukan Persiwa Wamena dengan skor 3-4 dalam kompetisi liga 2 Indonesia, Rabu petang. Sejak awal pertandingan, ...
  • Mendikbud: Server gangguan disebabkan pengguna UNBK berlebih
    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan gangguan server saat UNBK SMP berlangsung disebabkan karena pengguna server melebihi kapasitas. "Tahun ini jumlah SMP dan Tsanawiyah yang ikut UNBK meningkat ...
  • RUU BUMN perlu penguatan untuk kesejahteraan rakyat
    Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) perlu dilakukan dalam rangka memperkuat kinerja BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Tanah Air. "Penguatan BUMN ditujukan untuk kesejahteraan ...

Jajak Pendapat

Bagaimana pelayanan kami?
 

Waktu Shalat

KONTAK KAMI

AL-Qur'an Online

Hitung Zakat