www.pa-sukoharjo.go.id - Situs Resmi Pengadilan Agama Sukoharjo
Image
Data jumlah perceraian, cerai gugat, dan cerai talak selama 5 tahun terakhir.
Jakarta l badilag.net

Melonjaknya angka perceraian beberapa tahun terakhir ini mendapat sorotan serius. Selasa kemarin (18/5/2010), persoalan ini dibahas di Kantor Kedeputian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Wapres RI. Digelar dalam bentuk Focus Group Discussion, tema yang dipilih adalah “Tinjauan Permasalahan Tingginya Tingkat Perceraian di Indonesia dan Alternatif Solusi.”

Mewakili Dirjen Badilag, Sekretaris Badilag Farid Ismail menjadi salah satu narasumber dalam diskusi tersebut. Farid memaparkan makalah berjudul “Problematika Perceraian, Acces to Justice dan Peradilan Agama.”

Dalam paparannya, Farid menyatakan bahwa tahun 2009 lalu, perkara perceraian yang diputus Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah mencapai 223.371 perkara. Namun demikian, selama sembilan tahun terakhir, tiap tahun rata-rata terdapat 161.656 perceraian.

Selanjutnya...

Semarang|pta-semarang.go.id. (20/05)

 “Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu saat    kehancurannya”, demikian bunyi hadis riwayat Bukhari yang disitir H. Anwar Usman, SH. MH., Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung R.I. saat memberikan kata penutupnya dalam acara Penelitian dan Seminar Terbatas di Hotel Grand Candi Semarang pagi tadi. Dengan mengutip hadis tersebut dimaksudkan untuk mempertegas sikapnya yang sependapat dan setuju agar Sistem Kamar di Mahkamah Agung segera dapat diimplementasikan.

Kegiatan yang diselenggarakan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh 30 orang Hakim Tingkat Pertama dan Banding dari Empat Lingkungan di Jawa Tengah. Penelitian dan Seminar Terbatas yang mengambil topik “Relevansi dan Implementasi Sistem Kamar dalam Rangka Peningkatan Kompetensi serta Kualitas Putusan Mahkamah Agung” ini merupakan salah satu topik kegiatan Balitbang Diklat Kumdil di tahun 2010 yang dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi bagi Pimpinan Mahkamah Agung RI dalam usaha meningkatkan citra dan wibawa Mahkamah Agung di masa yang akan datang. Acara serupa telah diselenggarakan di Denpasar, Yogyakarta, Semarang dan kemudian direncanakan untuk dilanjutkan di Palembang dan Surabaya. Topik ini merupakan topik yang kedua setelah sebelumnya di lima daerah telah diadakan kegiatan serupa dengan topik “Disparitas Putusan Mahkamah Agung”.

Selanjutnya...

image

 Semarang | pta-semarang.go.id (12/05)

“Tolong dijaga, tolong dijaga, tolong dijaga suami baik-baik,” demikian pesan DR. H. Sareh Wiyono M., SH.,MH., Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku salah seorang Pelindung Dharmayukti Karini Daerah Jawa Tengah dalam sambutannya selesai rangkaian upacara Pelantikan Pengurus Cabang Dharmayukti Karini se Koordinator Semarang masa bhakti 2009 - 2012. Dengan pesan tersebut diharapkan para ibu, sebagai  istri pejabat dan pegawai di lingkungan Peradilan di Jawa Tengah agar tidak menuntut kepada para suami diluar kemampuannya sehingga menimbulkan godaan untuk melakukan korupsi.

Para ibu sangat diharapkan untuk bisa menjaga para suami karena apabila para suami mempunyai perilaku yang “tidak baik” maka tindakan tegas pasti akan diberlakukan dan itu sangat disayangkan bila terjadi. Saat ini untuk menjadi PNS sangat sulit sekali, oleh sebab itu agar kehidupan keluarga kita berjalan dengan baik, anak-anak bisa belajar lebih lanjut,  walaupun gaji PNS hanya cukup untuk makan  dengan lauk tahu tempe, ”kita jaga, kita jaga, kita jaga agar para suami bisa bekerja dengan baik,” demikian ditekankan sekali lagi oleh Ketua PT Jateng.

Pada hari ini telah dilantik 7 Pengurus Cabang Dharmayukti Karini Se Koordinator Semarang, yaitu: Dharmayukti Karini Cabang Provinsi Jawa Tengah, Cabang Kota Semarang, Cabang Kabupaten Semarang, Cabang Purwodadi, Cabang Demak, Cabang Kendal dan Cabang Salatiga. Acara yang berlangsung di Gedung Bhakti Praja Kompleks DPRD Kabupaten Semarang di Jl Diponegoro No. 203 Ungaran itu dihadiri pula oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ketua PA dan PN se Koordinator Semarang, Ketua PTUN dan Ketua Mahkamah Militer II-10 Semarang.

Selanjutnya...

Jakarta l badilag.net




Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak uji materi UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU SBSN) atau biasa dikenal dengan UU Sukuk. Putusan itu dibacakan di ruang sidang pleno MK, Jum’at (7/5/2010).


“MK menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” tegas Ketua Majelis Hakim MK, Mahfud MD ketika membaca amar putusan.


Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 143/PUU-VII/2009 ini diajukan oleh Bastian Lubis, seorang ketua yayasan pendidikan asal Makassar. Dia merasa hak konstitusionalnya dirugikan terkait penggunaan barang milik negara sebagai jaminan (underlyng asset) yang menjadi dasar penerbitan SBSN. Menurutnya, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b, serta Pasal 11 ayat (1) UU Sukuk bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.


Setelah memerikasa permohonan, MK berpendapat bahwa apabila dalam jangka waktu dijaminkannya aset SBSN berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan oleh Pemerintah kepada pihak tertentu gagal bayar (default), berarti objek tersebut akan dikuasai oleh pihak ketiga (pemegang gadai) objek jaminan Pemerintah. Dengan beralihnya objek jaminan tersebut, pada saat itulah timbul kerugian yang nyata bagi Pemohon karena tidak dapat lagi memanfaatkan fasilitas umum berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan tersebut.

“Alasan bahwa kerugian yaitu tidak dapat lagi memanfaatkan fasilitas umum berupa tanah, dan lain-lain, tidak tepat menurut hukum karena tidak terjadi peralihan hak atas aset yang dijaminkan. Eksistensi dan penerapan Undang-Undang a quo justru memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan termasuk Pemohon, terutama karena menjadi salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi, membaca pertimbangan putusan.


Terkait dengan kerugian yang didalilkan Pemohon bahwa sebagai perorangan warga negara kehilangan hak konstitusionalnya atas tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat diterbitkannya SBSN,  MK menilai tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan dengan pasal yang dimohonkan pengujian.

MK menilai, pasal yang dimohonkan pengujian hanya berupa pengaturan penggunaan Barang Milik Negara dalam rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang merupakan pilihan kebijakan yang bersifat terbuka (opened legal policy) dalam rangka pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan daya dukung APBN dengan menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah yang oleh pembentuk undang-undang dipandang memiliki peluang besar yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai pembangunan nasional.


“Dengan demikian, terhadap konstruksi hukum para Pemohon bahwa telah terjadi kerugian konstitusional dengan dasar Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai batu ujinya, menurut Mahkamah adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum,” lanjut Arsyad Sanusi.

Selanjutnya...

“Jangan Putus Asa! Orang tidak mampu/miskin dapat berperkara secara gratis di Pengadilan Agama. Untuk Informasi Lebih lanjut, hubungi Pengadilan Agama setempat melalui information desk atau website.”


Kabar gembira itu ditulis besar-besar di sebuah banner di ruang tunggu Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Susunan kalimat yang dipilih memang menyerupai iklan promosi di TV atau Koran. Tetapi di situlah sesungguhnya letak kelebihan pesan layanan masyarakat ini.


“Tujuan kami adalah memberikan kemudahan kepada pencari keadilan dalam mendapatkan informasi yang bermanfaat,” kata Ketua PA Jaksel, Drs. H. Ahsin Abdul Hamid,SH, ketika peresmian gedung baru PA Jaksel, bulan kemarin.


Sebagai pengadilan yang didesain secara modern, PA Jaksel memanfaatkan berbagai media untuk  menyediakan layanan informasi yang secukup-cukupnya kepada pencari keadilan. Salah satu yang mencolok adalah ditempatkannya berbagai banner di sekitar ruang tunggu.

Selanjutnya...

Panggilan Qoib (Tidak Diketahui Alamatnya)

  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya
  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya
  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya

Pimpinan

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Kepaniteraan

Transparansi Anggaran

Who's Online

Kami memiliki 22 Tamu online

Penunjuk Waktu

 

Sukoharjo

Hari ini

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini20
mod_vvisit_counterKemarin127
mod_vvisit_counterMinggu ini1045
mod_vvisit_counterBulan ini2274
mod_vvisit_counterTotal461467

Berita PTA Semarang

Situs Web Resmi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Berita Umum

ANTARA News - Berita Terkini
News And Service
  • Imigrasi buka layanan paspor simpatik di Monas
    Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM membuka pelayanan paspor simpatik dalam acara Festival Keimigrasian di pintu barat daya Monumen Nasional Jakarta, Minggu. "Jadi, ini kan dalam rangka ulang tahun ...
  • Iwan Fals nikmati jalan darat konser Sumatera
    Penyanyi legendaris Iwan Fals memilih menikmati perjalanan jalan darat ketimbang menggunakan pesawat terbang saat menjalani rangkaian konser "Kontribusi Untuk Negeri, Perjalanan Sejuta Harapan" di Pulau Sumatera. "Saya ...
  • Donald Trump didemo ratusan ribu wanita di seantero Amerika
    Ratusan ribu orang bergabung dalam unjuk rasa kaum perempuan di seluruh penjuru Amerika Serikat guna memprotes Presiden Donald Trump dan serangan seksual yang di antaranya ditudingkan kepada sang presiden.Dalam unjuk rasa di ...

Jajak Pendapat

Bagaimana pelayanan kami?
 

Waktu Shalat

KONTAK KAMI

AL-Qur'an Online

Hitung Zakat