www.pa-sukoharjo.go.id - Situs Resmi Pengadilan Agama Sukoharjo

Jakarta l badilag.net




Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak uji materi UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU SBSN) atau biasa dikenal dengan UU Sukuk. Putusan itu dibacakan di ruang sidang pleno MK, Jum’at (7/5/2010).


“MK menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” tegas Ketua Majelis Hakim MK, Mahfud MD ketika membaca amar putusan.


Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 143/PUU-VII/2009 ini diajukan oleh Bastian Lubis, seorang ketua yayasan pendidikan asal Makassar. Dia merasa hak konstitusionalnya dirugikan terkait penggunaan barang milik negara sebagai jaminan (underlyng asset) yang menjadi dasar penerbitan SBSN. Menurutnya, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b, serta Pasal 11 ayat (1) UU Sukuk bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.


Setelah memerikasa permohonan, MK berpendapat bahwa apabila dalam jangka waktu dijaminkannya aset SBSN berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan oleh Pemerintah kepada pihak tertentu gagal bayar (default), berarti objek tersebut akan dikuasai oleh pihak ketiga (pemegang gadai) objek jaminan Pemerintah. Dengan beralihnya objek jaminan tersebut, pada saat itulah timbul kerugian yang nyata bagi Pemohon karena tidak dapat lagi memanfaatkan fasilitas umum berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan tersebut.

“Alasan bahwa kerugian yaitu tidak dapat lagi memanfaatkan fasilitas umum berupa tanah, dan lain-lain, tidak tepat menurut hukum karena tidak terjadi peralihan hak atas aset yang dijaminkan. Eksistensi dan penerapan Undang-Undang a quo justru memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan termasuk Pemohon, terutama karena menjadi salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi, membaca pertimbangan putusan.


Terkait dengan kerugian yang didalilkan Pemohon bahwa sebagai perorangan warga negara kehilangan hak konstitusionalnya atas tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat diterbitkannya SBSN,  MK menilai tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan dengan pasal yang dimohonkan pengujian.

MK menilai, pasal yang dimohonkan pengujian hanya berupa pengaturan penggunaan Barang Milik Negara dalam rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang merupakan pilihan kebijakan yang bersifat terbuka (opened legal policy) dalam rangka pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan daya dukung APBN dengan menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah yang oleh pembentuk undang-undang dipandang memiliki peluang besar yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai pembangunan nasional.


“Dengan demikian, terhadap konstruksi hukum para Pemohon bahwa telah terjadi kerugian konstitusional dengan dasar Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai batu ujinya, menurut Mahkamah adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum,” lanjut Arsyad Sanusi.

Selanjutnya...

“Jangan Putus Asa! Orang tidak mampu/miskin dapat berperkara secara gratis di Pengadilan Agama. Untuk Informasi Lebih lanjut, hubungi Pengadilan Agama setempat melalui information desk atau website.”


Kabar gembira itu ditulis besar-besar di sebuah banner di ruang tunggu Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Susunan kalimat yang dipilih memang menyerupai iklan promosi di TV atau Koran. Tetapi di situlah sesungguhnya letak kelebihan pesan layanan masyarakat ini.


“Tujuan kami adalah memberikan kemudahan kepada pencari keadilan dalam mendapatkan informasi yang bermanfaat,” kata Ketua PA Jaksel, Drs. H. Ahsin Abdul Hamid,SH, ketika peresmian gedung baru PA Jaksel, bulan kemarin.


Sebagai pengadilan yang didesain secara modern, PA Jaksel memanfaatkan berbagai media untuk  menyediakan layanan informasi yang secukup-cukupnya kepada pencari keadilan. Salah satu yang mencolok adalah ditempatkannya berbagai banner di sekitar ruang tunggu.

Selanjutnya...

image

Waka MARI Non Yudisial, Tuada Uldilag, Dirjen Badilag, Ketua Pokja, dan Moderator

Bandung | pta-semarang.go.id (10/05)


Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial (Dr. H. Ahmad Kamil, SH, M.Hum) memberikan arahan dalam kegiatan orientasi pemandu tingkat nasional bidang hukum acara dan pola bindalmin di Bandung, antara lain menyampaikan sejarah pengkaderan dilingkungan peradilan agama masa lalu hingga pengkaderan saat ini, pengkaderan dicari yang jangkauannya lebih muda, hakim-hakim muda dan disampaikan pula bahwa menjadi pimpinan di daerah harus bisa membina, meskipun melaksanakan pembinaan memang sulit tetapi berpintar-pintarlah menyampaikan pembinaan.


Dari apa yang disampaikan secara garis besar oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial tersebut namun tersirat didalamnya suatu pesan yang sangat berharga,yang dapat kita ambil garis inti, yaitu: a.bahwa pengkaderan dalam institusi peradilan (dalam hal ini peradilan agama) adalah sangat prinsip untuk selalu diperhatikan dan dilaksanakan guna tercipta sumber daya manusia peradilan yang berintegritas, bermoral, bersemangat dan berilmu. b. Bahwa pimpinan peradilan di daerah harus memiliki kemampuan dan ketabahan dalam memberikan pembinaan bawahannya, terus menerus untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dilingkungan masing-masing.

Selanjutnya...

Semarang|pta-semarang.go.id (06/05)

Pada hari ini, Kamis 6 Mei 2010 telah dlaksanakan akhir dari rangkaian lingkaran mutasi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Surabaya dan Semarang, yaitu acara Pengambilan Sumpah / Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pisah Sambut Drs. H. Syamsul Falah, SH.M.Hum. dan Drs. H. Mudjtahidin, SH.MH..

Drs. H. Mudjtahidin, SH.MH., sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sekarang menggantikan Drs. H. Syamsul Falah, SH.M.Hum. yang pada tanggal 26 April lalu telah dilantik menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, menggantikan Drs. H. Yasmidi, SH. yang mutasi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung menggantikan Drs. H. Mudjtahidin, SH.MH.

Drs. H. Syamsul Falah, SH.MHum. yang telah menjabat selama 4 tahun 7 bulan sebagai Wakil Ketua PTA Semarang merasa sangat berat meninggalkan warga Peradilan Agama di Jawa Tengah yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Dengan terbata-bata dan terharu ucapan terimakasih dan permohonan maaf yang tulus ditujukan baik kepada Ketua PTA Semarang, Hakim Tinggi, para koordinator maupun Ketua PA, pejabat struktural dan fungsional serta karyawan karyawati PTA Semarang, meluncur saat memberikan sambutan.

Selanjutnya...

Bogor | badilag.net

Masyarakat pengguna pengadilan, terutama yang miskin dan termarjinalkan, memang sangat membutuhkan panduan (guidelines) untuk mengakses layanan pengadilan yang disajikan dalam bahasa non-hukum yang mudah dimengerti, sederhana dan praktis.

Image

Dari kiri ke kanan: Dirjen Badilag Wahyu Widiana, Victoria Coakley, AusAID Counsellor, dan Nani Zulminarni, Koordinator Nasional PEKKA.

Hal itu dilontarkan Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, sebelum secara resmi membuka Workshop Panduan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin yang  diselenggarakan PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) bekerja sama dengan AusAID Rabu (5/5/2010) di Bogor.

“Panduan yang akan disusun ini akan memudahkan masyarakat miskin dalam mengakses keadilan,” ujar Victoria Coakley dalam sambutannya.Workshop yang akan berlangsung sampai Kamis (6/5) ini melibatkan peserta dari berbagai instansi seperti Badilag, Badilum, PA Cianjur, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Komnas Perempuan, LBH APIK, dan YLBHI Jakarta. Nampak juga hadir Victoria Coakley, Counsellor AusAID, Cate Sumner, Penasihat AIPJT AusAID, Leisha Lister dari Family Court of Australia, dan Mark, Project Manager AIPJT.

Selanjutnya...

Panggilan Qoib (Tidak Diketahui Alamatnya)

  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya
  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya
  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya

Pimpinan

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Kepaniteraan

Transparansi Anggaran

Who's Online

Kami memiliki 2 Tamu online

Penunjuk Waktu

 

Sukoharjo

Hari ini

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini33
mod_vvisit_counterKemarin124
mod_vvisit_counterMinggu ini33
mod_vvisit_counterBulan ini1959
mod_vvisit_counterTotal464570

Berita PTA Semarang

Situs Web Resmi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Berita Umum

ANTARA News - Berita Terkini
News And Service
  • Pekanbaru Mulai Diselimuti Kabut Asap
    Suasana kota Pekanbaru terlihat mulai diselimuti kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Riau, Senin (19/2/2018). Kabut asap yang mulai menyelimuti Pekanbaru dan sekitarnya belum ...
  • Kementerian Perindustrian genjot ekspor subsektor IKTA
    Kementerian Perindustrian menggenjot beberapa subsektor Industri Kimia Tekstil dan Aneka, di antaranya yakni industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri bahan kimia, industri kulit hingga industri kosmetika. "Industri ...
  • Tes urine Roro Fitria negatif, tapi punya 2,4 gram sabu-sabu
    Jakarta (ANTARA News)  - Penyidik Polda Metro Jaya masih mendalami penyalahgunaan narkoba yang menyeret artis Roro Fitria lantaran berdasarkan tes urine menunjukkan negatif namun barang bukti yang didapat relatif banyak, 2,4 ...

Jajak Pendapat

Bagaimana pelayanan kami?
 

Waktu Shalat

KONTAK KAMI

AL-Qur'an Online

Hitung Zakat