www.pa-sukoharjo.go.id - Situs Resmi Pengadilan Agama Sukoharjo
image

 Semarang | pta-semarang.go.id (12/05)

“Tolong dijaga, tolong dijaga, tolong dijaga suami baik-baik,” demikian pesan DR. H. Sareh Wiyono M., SH.,MH., Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku salah seorang Pelindung Dharmayukti Karini Daerah Jawa Tengah dalam sambutannya selesai rangkaian upacara Pelantikan Pengurus Cabang Dharmayukti Karini se Koordinator Semarang masa bhakti 2009 - 2012. Dengan pesan tersebut diharapkan para ibu, sebagai  istri pejabat dan pegawai di lingkungan Peradilan di Jawa Tengah agar tidak menuntut kepada para suami diluar kemampuannya sehingga menimbulkan godaan untuk melakukan korupsi.

Para ibu sangat diharapkan untuk bisa menjaga para suami karena apabila para suami mempunyai perilaku yang “tidak baik” maka tindakan tegas pasti akan diberlakukan dan itu sangat disayangkan bila terjadi. Saat ini untuk menjadi PNS sangat sulit sekali, oleh sebab itu agar kehidupan keluarga kita berjalan dengan baik, anak-anak bisa belajar lebih lanjut,  walaupun gaji PNS hanya cukup untuk makan  dengan lauk tahu tempe, ”kita jaga, kita jaga, kita jaga agar para suami bisa bekerja dengan baik,” demikian ditekankan sekali lagi oleh Ketua PT Jateng.

Pada hari ini telah dilantik 7 Pengurus Cabang Dharmayukti Karini Se Koordinator Semarang, yaitu: Dharmayukti Karini Cabang Provinsi Jawa Tengah, Cabang Kota Semarang, Cabang Kabupaten Semarang, Cabang Purwodadi, Cabang Demak, Cabang Kendal dan Cabang Salatiga. Acara yang berlangsung di Gedung Bhakti Praja Kompleks DPRD Kabupaten Semarang di Jl Diponegoro No. 203 Ungaran itu dihadiri pula oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ketua PA dan PN se Koordinator Semarang, Ketua PTUN dan Ketua Mahkamah Militer II-10 Semarang.

Selanjutnya...

Jakarta l badilag.net




Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak uji materi UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU SBSN) atau biasa dikenal dengan UU Sukuk. Putusan itu dibacakan di ruang sidang pleno MK, Jum’at (7/5/2010).


“MK menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” tegas Ketua Majelis Hakim MK, Mahfud MD ketika membaca amar putusan.


Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 143/PUU-VII/2009 ini diajukan oleh Bastian Lubis, seorang ketua yayasan pendidikan asal Makassar. Dia merasa hak konstitusionalnya dirugikan terkait penggunaan barang milik negara sebagai jaminan (underlyng asset) yang menjadi dasar penerbitan SBSN. Menurutnya, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b, serta Pasal 11 ayat (1) UU Sukuk bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.


Setelah memerikasa permohonan, MK berpendapat bahwa apabila dalam jangka waktu dijaminkannya aset SBSN berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan oleh Pemerintah kepada pihak tertentu gagal bayar (default), berarti objek tersebut akan dikuasai oleh pihak ketiga (pemegang gadai) objek jaminan Pemerintah. Dengan beralihnya objek jaminan tersebut, pada saat itulah timbul kerugian yang nyata bagi Pemohon karena tidak dapat lagi memanfaatkan fasilitas umum berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan tersebut.

“Alasan bahwa kerugian yaitu tidak dapat lagi memanfaatkan fasilitas umum berupa tanah, dan lain-lain, tidak tepat menurut hukum karena tidak terjadi peralihan hak atas aset yang dijaminkan. Eksistensi dan penerapan Undang-Undang a quo justru memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan termasuk Pemohon, terutama karena menjadi salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi, membaca pertimbangan putusan.


Terkait dengan kerugian yang didalilkan Pemohon bahwa sebagai perorangan warga negara kehilangan hak konstitusionalnya atas tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat diterbitkannya SBSN,  MK menilai tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan dengan pasal yang dimohonkan pengujian.

MK menilai, pasal yang dimohonkan pengujian hanya berupa pengaturan penggunaan Barang Milik Negara dalam rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang merupakan pilihan kebijakan yang bersifat terbuka (opened legal policy) dalam rangka pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan daya dukung APBN dengan menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah yang oleh pembentuk undang-undang dipandang memiliki peluang besar yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai pembangunan nasional.


“Dengan demikian, terhadap konstruksi hukum para Pemohon bahwa telah terjadi kerugian konstitusional dengan dasar Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai batu ujinya, menurut Mahkamah adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum,” lanjut Arsyad Sanusi.

Selanjutnya...

“Jangan Putus Asa! Orang tidak mampu/miskin dapat berperkara secara gratis di Pengadilan Agama. Untuk Informasi Lebih lanjut, hubungi Pengadilan Agama setempat melalui information desk atau website.”


Kabar gembira itu ditulis besar-besar di sebuah banner di ruang tunggu Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Susunan kalimat yang dipilih memang menyerupai iklan promosi di TV atau Koran. Tetapi di situlah sesungguhnya letak kelebihan pesan layanan masyarakat ini.


“Tujuan kami adalah memberikan kemudahan kepada pencari keadilan dalam mendapatkan informasi yang bermanfaat,” kata Ketua PA Jaksel, Drs. H. Ahsin Abdul Hamid,SH, ketika peresmian gedung baru PA Jaksel, bulan kemarin.


Sebagai pengadilan yang didesain secara modern, PA Jaksel memanfaatkan berbagai media untuk  menyediakan layanan informasi yang secukup-cukupnya kepada pencari keadilan. Salah satu yang mencolok adalah ditempatkannya berbagai banner di sekitar ruang tunggu.

Selanjutnya...

image

Waka MARI Non Yudisial, Tuada Uldilag, Dirjen Badilag, Ketua Pokja, dan Moderator

Bandung | pta-semarang.go.id (10/05)


Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial (Dr. H. Ahmad Kamil, SH, M.Hum) memberikan arahan dalam kegiatan orientasi pemandu tingkat nasional bidang hukum acara dan pola bindalmin di Bandung, antara lain menyampaikan sejarah pengkaderan dilingkungan peradilan agama masa lalu hingga pengkaderan saat ini, pengkaderan dicari yang jangkauannya lebih muda, hakim-hakim muda dan disampaikan pula bahwa menjadi pimpinan di daerah harus bisa membina, meskipun melaksanakan pembinaan memang sulit tetapi berpintar-pintarlah menyampaikan pembinaan.


Dari apa yang disampaikan secara garis besar oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial tersebut namun tersirat didalamnya suatu pesan yang sangat berharga,yang dapat kita ambil garis inti, yaitu: a.bahwa pengkaderan dalam institusi peradilan (dalam hal ini peradilan agama) adalah sangat prinsip untuk selalu diperhatikan dan dilaksanakan guna tercipta sumber daya manusia peradilan yang berintegritas, bermoral, bersemangat dan berilmu. b. Bahwa pimpinan peradilan di daerah harus memiliki kemampuan dan ketabahan dalam memberikan pembinaan bawahannya, terus menerus untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dilingkungan masing-masing.

Selanjutnya...

Semarang|pta-semarang.go.id (06/05)

Pada hari ini, Kamis 6 Mei 2010 telah dlaksanakan akhir dari rangkaian lingkaran mutasi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Surabaya dan Semarang, yaitu acara Pengambilan Sumpah / Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pisah Sambut Drs. H. Syamsul Falah, SH.M.Hum. dan Drs. H. Mudjtahidin, SH.MH..

Drs. H. Mudjtahidin, SH.MH., sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sekarang menggantikan Drs. H. Syamsul Falah, SH.M.Hum. yang pada tanggal 26 April lalu telah dilantik menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, menggantikan Drs. H. Yasmidi, SH. yang mutasi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung menggantikan Drs. H. Mudjtahidin, SH.MH.

Drs. H. Syamsul Falah, SH.MHum. yang telah menjabat selama 4 tahun 7 bulan sebagai Wakil Ketua PTA Semarang merasa sangat berat meninggalkan warga Peradilan Agama di Jawa Tengah yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Dengan terbata-bata dan terharu ucapan terimakasih dan permohonan maaf yang tulus ditujukan baik kepada Ketua PTA Semarang, Hakim Tinggi, para koordinator maupun Ketua PA, pejabat struktural dan fungsional serta karyawan karyawati PTA Semarang, meluncur saat memberikan sambutan.

Selanjutnya...

Panggilan Qoib (Tidak Diketahui Alamatnya)

  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya
  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya
  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya

Pimpinan

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Kepaniteraan

Transparansi Anggaran

Who's Online

Kami memiliki 13 Tamu online

Penunjuk Waktu

 

Sukoharjo

Hari ini

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini135
mod_vvisit_counterKemarin187
mod_vvisit_counterMinggu ini322
mod_vvisit_counterBulan ini4561
mod_vvisit_counterTotal480395

Berita Umum

ANTARA News - Berita Terkini
News And Service
  • Proposal peneliti muda madrasah diumumkan 4 Juni
    Kementerian Agama memperpanjang masa pengumuman proposal terpilih Madrasah Young Researcher SuperCamp 2018 (MYRES 2018) pada 4 Juni seiring banyaknya naskah yang masuk sehingga membutuhkan waktu penilaian. "Semula akan ...
  • Kemkominfo ingatkan parpol terbuka pada masyarakat
    Kementerian Komunikasi dan Informatika mengingatkan partai politik peserta Pemilu 2019 untuk berkomitmen terbuka pada masyarakat karena dalam pemeringkatan 2017, baru 33 persen yang mengikuti pemeringkatan. "Kami mohon ...
  • Titik terang RUU Terorisme dalam pekan ini
    Beberapa frasa krusial dalam RUU Terorisme yang menjadi perdebatan, dan mengakibatkan  pengesahannya tertunda, kini sudah  mendapatkan titik temu. Hal itu disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Ia juga meyakini RUU ...

Jajak Pendapat

Bagaimana pelayanan kami?
 

Waktu Shalat

KONTAK KAMI

AL-Qur'an Online

Hitung Zakat