www.pa-sukoharjo.go.id - Situs Resmi Pengadilan Agama Sukoharjo

Bogor | badilag.net

Masyarakat pengguna pengadilan, terutama yang miskin dan termarjinalkan, memang sangat membutuhkan panduan (guidelines) untuk mengakses layanan pengadilan yang disajikan dalam bahasa non-hukum yang mudah dimengerti, sederhana dan praktis.

Image

Dari kiri ke kanan: Dirjen Badilag Wahyu Widiana, Victoria Coakley, AusAID Counsellor, dan Nani Zulminarni, Koordinator Nasional PEKKA.

Hal itu dilontarkan Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, sebelum secara resmi membuka Workshop Panduan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin yang  diselenggarakan PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) bekerja sama dengan AusAID Rabu (5/5/2010) di Bogor.

“Panduan yang akan disusun ini akan memudahkan masyarakat miskin dalam mengakses keadilan,” ujar Victoria Coakley dalam sambutannya.Workshop yang akan berlangsung sampai Kamis (6/5) ini melibatkan peserta dari berbagai instansi seperti Badilag, Badilum, PA Cianjur, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Komnas Perempuan, LBH APIK, dan YLBHI Jakarta. Nampak juga hadir Victoria Coakley, Counsellor AusAID, Cate Sumner, Penasihat AIPJT AusAID, Leisha Lister dari Family Court of Australia, dan Mark, Project Manager AIPJT.

Selanjutnya...

Jakarta | badilag.net

Negara menaruh perhatian besar terhadap jaminan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. Jaminan itu salah satunya tertuang dalam Instruksi Presiden  Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan.

Inpres ini lahir sebagai tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi antara Presiden dengan seluruh gubernur serta para menteri Kabinet Indonesia Bersatu pada 19-21 April lalu di Istana Tampak Siring, Gianyar, Bali. Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, secara khusus diundang dalam rapat tersebut untuk mendiskusikan program peningkatan akses bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan.

Seperti terlihat dalam lampiran ke-26 dalam Inpres tersebut, ada tiga hal yang harus dilakukan demi terjaminnya akses perempuan miskin dan masyarakat marjinal dalam perkara hukum keluarga. Ketiganya yakni pembebasan biaya perkara (prodeo), pemberian konsultasi dan bantuan hukum secara prodeo serta penyelenggaran sidang keliling.

Kementerian Polhukam yang ditunjuk sebagai instansi penanggung jawab diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dalam pelaksanaan program tersebut. Sementara gubernur, bupati/walikota  bertanggung jawab di tingkat lapangan.

Image

Negara menjamin peningkatan akses bagi perempuan miskin dan kelompok marjinal dalam hal perkara hukum keluarga.

Jangan ada keraguan

Dirjen Badilag Wahyu Widiana menyambut antusias turunnya Inpres ini. “Besarnya atensi negara terhadap akses hukum bagi masyarakat miskin harus kita sambut dengan baik karena sejak lama access to justice ini juga merupakan salah satu concern utama Mahkamah Agung, khususnya Peradilan Agama,” ujar Wahyu.

Selanjutnya...

Semarang|pta-semarang.go.id (30/04)


Sebanyak 108 orang yang terdiri dari 36 orang Panitera Sekretaris dan 72 orang Jurusita Se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah mengikuti Workshop Sita dan Eksekusi selama 2 hari pada tanggal 29 dan 30 April 2010.

Bertempat di hotel Puri Garden Semarang acara yang dinuka secara resmi oleh Ketua PTA.Semarang Drs.H.Chatib Rasyid,SH.MH itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kemampuan pejabat, baik pejabat di lapangan maupun pejabat pemegang otoritas.

Pada kesempatan tersebut Ketua PTA. Semarang, Drs.H.Chatib Rasyid,SH.MH, mengakui bahwa disamping jabatan Panitera/Sekretaris merupakan jabatan strategis dalam mengambil putusan juga memiliki tanggungjawab yang besar, berkaitan dengan Sita dan Eksekusi, Panitera/Sekretaris adalah pejabat yang paling bertanggung jawab terhadap terlaksana atau tidaknya jalannya eksekusi itu. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas SDM di PA dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Panitera/Sekretaris diikutkan dalam acara tersebut.

Selanjutnya...

Berdasarkan Memorandum dari Kepala Biro Kepegawaian No. 446/Bua.2/07/IV/2010, perihal Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan dibawahnya. Berikut ini kami sampaikan lampirannya.
Jakarta | badilag.net. (3/5)

Image
Masa transisi dua tahun itu telah berlalu. Terhitung 1 Mei 2010 kemarin, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mulai diberlakukan.

“Sekarang kita memasuki era keterbukaan informasi publik. Kita harus menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas,” kata Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag) Wahyu Widiana, Senin (3/5/2010).

Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya, merujuk kepada UU ini, memang tergolong badan publik. Sebab, yang dimaksud dengan badan publik di antaranya adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Dengan demikian, peradilan agama, sebagai bagian tak terpisahkan dari Mahkamah Agung, dituntut pula untuk mengimplementasikan UU KIP. “Makanya, siap atau tidak siap, kita harus melaksanakan UU KIP ini dengan sungguh-sungguh,” Dirjen Badilag menegaskan.

Sesuai konsideran yang tercantuk di UU KIP, salah satu pertimbangan diterbitkannya UU ini ialah, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingam publik.

Selanjutnya...

Panggilan Qoib (Tidak Diketahui Alamatnya)

  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya
  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya
  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya

Pimpinan

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Kepaniteraan

Transparansi Anggaran

Who's Online

Kami memiliki 57 Tamu online

Penunjuk Waktu

 

Sukoharjo

Hari ini

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini24
mod_vvisit_counterKemarin100
mod_vvisit_counterMinggu ini340
mod_vvisit_counterBulan ini2324
mod_vvisit_counterTotal455686

Berita PTA Semarang

Situs Web Resmi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Berita Umum

ANTARA News - Berita Terkini
News And Service
  • Wakil Bendahara Umum Golkar jenguk Setya Novanto
    Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai Golkar Zulhendri Hasan memberikan buku kepada Setya Novanto saat menjenguk tersangka kasus KTP-elektronik (KTP-e) itu di Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK. "Saya ...
  • Kelahiran Bayi Gajah Tesso Nilo
    Seorang pawang memandikan bayi gajah Sumatera (elephas maximus sumatranus) yang baru dilahirkan di Kamp Elephant Flying Squad di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, Kamis (23/11/2017). Bayi gajah yang diberi nama Harmoni Rimba itu ...
  • Cerita pengemudi gojek yang mengantar pembunuh dokter
    Supir Go-Jek yang mengantar tersangka dokter Ryan Helmi ke Azzahra Medical Center Cawang, tempat  dia menembak istrinya dokter Letty Sultri hingga tewas menceritakan lagi kejadian nahas itu. Rahmadsah Nasution (51) ...

Jajak Pendapat

Bagaimana pelayanan kami?
 

Waktu Shalat

KONTAK KAMI

AL-Qur'an Online

Hitung Zakat