Dengan menggunakan internet, masyarakat sudah bisa mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Sukoharjo, Meski masih dalam taraf uji coba, fasilitas pendaftaran perkara secara online tersebut sudah tersedia di situs resmi PA Sukoharjo, . Di situ ada banner yang bila diklik akan menampilkan menu pendaftaran tanpa tatap muka. Langkah demi langkah untuk bisa beperkara secara online tersedia di situ. Demikian juga formulir pendaftaran. Selain itu, terdapat pula gugatan yang sudah terdaftar dan contoh format gugatan. Penggugat/Pemohon  mengisi formulir pendaftaran online. Data yang harus diisikan di formulir itu adalah tanggal daftar, biodata penggugat/pemohon, alamat lengkap penggungat/pemohon, biodata tergugat/termohon, alamat lengkap tergugat/termohon, dan lampiran surat gugatan beserta lampiran surat kuasa bila memakai kuasa hukum.Di antara data yang wajib diisi adalah alamat e-mail, di bagian biodata penggugat/pemohon, sebab setelah formulir itu terkirim secara otomatis ke e-mail admin, maka komunikasi selanjutnya dilakukan menggunakan surat elektronik.

Yang perlu diperhatikan masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas ini, berkas gugatan/permohonan harus diketik sendiri, ditandatangani, lalu dilampirkan dalam format Pdf., tak lupa syarat - syarat yang lain seperti KTP , surat pengantar Desa/Kelurahan, Buku Nikah yang dileges Pos, juga wajib dilampirkan,, Kemudian dijadikan satu file (bisa dengan format pdf, atau rar),dan di upload di formulir pendaftaran Untuk memudahkan masyarakat, PA Sukoharjo menyediakan contoh format gugatan/permohonan.

Pendaftaran perkara secara online hanya dilayani pada hari dan jam kerja. Bila pendaftaran dilakukan di luar hari kerja, maka pihak PA Sukoharjo akan memprosesnya pada hari kerja berikutnya. Di samping itu, pendaftar perkara secara online juga tidak diperkenankan mengubah-ubah gugatannya selagi menunggu persidangan. Perubahan gugatan hanya bisa dilakukan saat persidangan.

Setelah itu pihak admin mempelajari gugatan yang telah terkirim itu secara sekilas. Jika ada yang kurang tepat, maka pihak admin segera memberikan pemberitahuan. Misalnya, para pihak tinggal di luar wilayah Sukoharjo, maka admin menyarankan agar gugatan diajukan di PA yang berada di wilayah tersebut.

Jika admin menilai pengisian formulir gugatan sudah tepat, maka admin mem-print out gugatan tersebut dan menyerahkannya ke pegawai di Meja I untuk kemudian ditaksir panjar biaya perkaranya. Setelah itu, melalui e-mail, admin PA Sukoharjo memberi tahu calon pendaftar mengenai panjar biaya perkara yang harus dibayarkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sukoharjo dengan dikirim beserta surat pengantar dari PA. Pembayaran itu dilakukan paling lambat lima hari kerja sejak diberitahukan jumlah panjar biaya perkara.

Bila setoran itu benar-benar telah masuk rekening, langkah yang dilakukan admin selanjutnya adalah menyerahkan print out bukti setoran bank tersebut ke Meja I, untuk dibuatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). SKUM tersebut sudah ditandatangani kasir. Setelah itu pegawai kasir memberikan nomor registrasi perkara.

“Setelah itu ada pemberitahuan secara otomatis melalui e-mail bahwa perkara telah terdaftar dan pihak penggugat/pemohon diminta datang ke pengadilan setelah dipanggil,” menjelaskan. Proses pendaftaran perkara secara online, dengan demikian, berhasil dilakukan.

Sebagaimana tertuang dalam prosedur pendaftaran perkara secara online, ketika datang ke PA Sukoharjo untuk menghadiri sidang perdana, pihak penggugat/pemohon diharuskan membawa berkas gugatan/permohonan asli sebanyak enam rangkap dan tanda bukti pembayaran asli dari pihak bank serta syarat-syarat lain seperti Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan (asli), KTP (asli) dan surat nkah yang dileges Pos. Dokumen-dokumen itu diserahkan kepada pegawai Meja I untuk divalidasi di kasir. Setelah itu, pendaftar menerima SKUM dari kasir.

Jika rangaian proses itu telah tuntas, maka proses persidangan lantas dilakukan sebagaimana biasa—tidak beda dengan persidangan perkara yang didaftarkan secara manual.

Menindaklanjuti implementasi JDIH yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI tanggal 11 Februari 2015 di Pengadilan Tinggi Agama Semarang diikuti oleh Satuan Kerja Pengadilan Agama se-Jawa Tengah, Dilmil II-10, dan PTUN Semarang, Pengadilan Agama Sukoharjo langsung mengimplementasikan sesuai dengan arahan Mahkamah Agung. Tim yang diketuai oleh Ismail Jamil yang juga Kepala Urusan Kepegawaian Pengadilan Agama Sukoharjo bersama seluruh anggota Tim langsung bekerja mempersiapkan format JDIH Pengadilan  Agama Sukoharjo, dari mulai design web sampai kepada menu JDIH, atas persetujuan Panitera/Sekretaris Pengadilan  Agama Sukoharjo selaku penanggungjawab tim, hasilnya format JDIH Pengadilan  Agama Sukoharjo dapat dinikmati secara online melalui jdih.pa-sukoharjo.go.id

Kini, Jadwal Sidang, Info Perkara, maupun pengambilan akta cerai dapat diinformasikan  melalui sms, Dengan aplikasi sms gateway ini masyarakat pencari keadilan di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukoharjo akan mendapatkan  informasi perkara secara cepat akurat dengan biaya murah, caranya dengan Ketik : Jadwal Sidang No_Perkara untuk Jadwal Sidang Contoh : Jadwal Sidang 0001G15, Akta Cerai No_Perkara, untuk informasi akta cerai, Contoh : Akta Cerai  0001G15, dan dikirim ke nomer 085641134172 semoga dapat memberi manfaat pada para pencari keadilan.

Badilag-net 05/3/2015

Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum, meminta  pengadilan agama/mahkamah syar’iyah di Indonesia untuk aktif melakukan Pelayanan Isbat Nikah Terpadu bekerja sama dengan Kementerian Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.


Hal itu disampaikannya ketika memberi sambutan pada acara Pelayanan Isbat Nikah Terpadu yang digelar oleh Pengadilan Agama Praya, Lombok Tengah pada Selasa (3/3/2015).

“Saya minta kegiatan pelayanan terpadu seperti ini tidak hanya di lakukan di Lombok Tengah, tapi juga bisa ditiru oleh pengadilan-pengadilan agama/mahkamah syar’iyah di daerah lain,” kata Prof Abdul Manan.

Namun demikian, Ketua Kamar juga berpesan kepada para hakim pemeriksa perkara isbat nikah di pelayanan terpadu untuk berhati-hati. Penetapan isbat nikah, lanjut Prof Manan, mempunyai konsekuensi besar dalam hal nasab, kewarisan, hak kepemilikan dan lainnya.

“Jangan sampai ada penyelundupan hukum,” katanya.

Pelayanan terpadu oleh PA Praya bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Disdukcapil Lombok Tengah berlangsung sukses dan meriah. Hal ini karena kerja keras dan koordinasi yang baik antara tiga instansi penyelenggara kegiatan. Selain itu, dukungan LSM PEKKA dan AIPJ Ausaid juga signifikan dalam penyelenggaraaan kegiatan tersebut.

Ada 85 pasangan suami isteri yang mengajukan permohonan isbat nikah pada pelayanan terpadu yang berlangsung di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Lombok Tengah. Ketua PA Praya menunjuk 6 majelis hakim tunggal untuk menyelesaikan 85 perkara itu. Seperti yang terjadi pada pelayanan terpadu di daerah lainnya, setelah mendapatkan penetapan PA, penerima layanan akan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari KUA dan Akta Kelahiran anak-anak mereka dari Dinas Dukcapil.

Pelayanan terpadu di Lombok Tengah terasa istimewa karena acara tersebut tidak hanya dihadiri oleh para pejabat teras baik dari pusat maupun daerah, tetapi juga dari perwakilan Pemerintah Australia dan Family Court of Australia.

Selain Ketua Kamar Agama, pejabat lain yang hadir adalah Dirjen Badilag (Drs. H. Abdul Manaf, M.H.), Perwakilan Ditjen Badilum (Supartini, S.H., M.H.), Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI (Prof. Dr. Machasin, M.A.), Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama (Dr. H. Hasbi Hasan, M.H.), Direktur Hukum dan HAM Bappenas, Perwakilan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Wakil Bupati Lombok Tengah (Normal Sujana), Ketua DPRD Lombok Tengah,  Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Ketua PA dan PN se-NTB, Kepala Kantor Kementerian Agama NTB, Koordinator Nasional PEKKA (Nani Zulminarni),  Perwakilan Kedubes Australia untuk Indonesia (Esther Sainsbury), Executive Advisor Family Court of Australia (Leisha Lister), Team Leader AIPJ (Craig Ewers), Senior Advisers AIPJ (Wahyu Widiana dan Cate Sumner), Tim Pembaruan MA dan sejumlah pengurus PUSKAPA UI Jakarta.

Pelayanan Terpadu Sejak 2013

Pelayanan terpadu isbat nikah yang melibatkan pengadilan agama/mahkamah syar’iyah, Kementerian Agama (KUA) dan Dinas Dukcapil mulai dirintis sejak akhir 2013. Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) adalah pihak yang gigih merancang kegiatan ini sejak awal. Inisiasi AIPJ itu didasarkan pada hasil penelitian Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia yang menyebut lebih dari 50 juta anak Indonesia yang tidak memiki akta kelahiran.

Salah satu kendala kepemilikian akta kelahiran, berdasarkan penelitian tersebut, adalah karena para orang tua tidak memiliki bukti hukum atas pernikahan mereka. Sedangkan syarat utama mendapatkan akta kelahiran adalah adanya dokumen resmi pernikahan orang tua yang berupa Kutipan Akta Nikah. Dan untuk mendapatkan Akta Nikah untuk perkawinan yang sudah dilaksanakan harus melalui penetapan isbat nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama/mahkamah syar’iyah.

Ketika dimulai pada akhir tahun 2013, hanya beberapa pengadilan agama yang melaksanakannya. Mengingat manfaatnya yang begitu besar bagi masyarakat, seiring dengan keluarnya SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu, semakin banyak pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang melakukan pelayanan ini pada tahun 2014.

Data pelayanan terpadu tahun 2014 yang berhasil dihimpun Ditjen Badilag adalah sebagai berikut:

Dalam banyak kesempatan ketika memberikan pembinaan kepada warga peradilan agama, Dirjen Badilag berharap agar seluruh pengadilan agama/mahkamah syar’iyah dapat melaksanakan pelayanan terpadu yang merupakan wujud nyata dalam usaha memberikan akses yang lebih luas kepada keadilan terutama bagi masyarakat tidak mampu dan tinggal di daerah terpencil.