www.pa-sukoharjo.go.id - Rekap Peraturan MA

 PERMA NOMOR 01 TAHUN 2014

 
Tentang:
PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN
Status:
Ralat

 PERMA NOMOR 03 TAHUN 2014

 
Tentang:
PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Status:
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 755

 PERMA NOMOR 04 TAHUN 2014

 
Tentang:
PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Status:
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052

 PERMA NOMOR 02 TAHUN 2014

 
Tentang:
TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMBERI HIBAH

 PERMA NOMOR 05 TAHUN 2014

 
Tentang:
PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

 PERMA NOMOR 01 TAHUN 2013

 
Tentang:
TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ATAU TINDAK PIDANA LAIN

 PERMA NOMOR 02 TAHUN 2013

 
Tentang:
TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU

 PERMA NOMOR 03 TAHUN 2013

 
Tentang:
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

 PERMA Nomor 02 Tahun 2012

 
Tentang:
PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

 PERMA Nomor 03 Tahun 2012

 
Tentang:
BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

 PERMA Nomor 01 Tahun 2012

 
Tentang:
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN

 PERMA Nomor 04 Tahun 2012

 
Tentang:
PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARA

 PERMA Nomor 05 Tahun 2012

 
Tentang:
PENETAPAN SEMENTARA

 PERMA Nomor 06 Tahun 2012

 
Tentang:
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILU

 PERMA Nomor 02 Tahun 2011

 
Tentang:
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

 PERMA Nomor 01 Tahun 2011

 
Tentang:
HAK UJI MATERIIL

 PERMA Nomor 01 Tahun 2010

 
Tentang:
STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN DAN SUSUNAN MAJELIS HAKIM SERTA KETERBUKAAN PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

 PERMA Nomor 01 Tahun 2009

 
Tentang:
PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

 PERMA Nomor 02 Tahun 2009

 
Tentang:
BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

 PERMA Nomor 04 Tahun 2009

 
Tentang:
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG

 PERMA Nomor 03 Tahun 2009

 
Tentang:
PEDOMAN PENYELENGGARAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN

 PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008

 
Tentang:
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

 PERMA NOMOR 2 TAHUN 2008

 
Tentang:
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

 PERMA NOMOR 3 TAHUN 2008

 
Tentang:
PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU

 PERMA Nomor 01 Tahun 2007

 
Tentang:
PENGADILAN PERIKANAN

 PERMA NO. 02 TAHUN 2005

 
Tentang:
TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN HASIL PILKADA DAN PILWAKADA DARI KPUD PROPINSI DAN KPUD KABUPATEN / KOTA

 PERMA NO. 03 TAHUN 2005

 
Tentang:
TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU

 PERMA NO. 01 TAHUN 2004

 
Tentang:
HAK UJI MATERIIL

 PERMA NO. 01 TAHUN 2002

 
Tentang:
ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK

 PERMA NO. 03 TAHUN 2002

 
Tentang:
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

 PERMA NO 2 TAHUN 2002

 
Tentang:
TATA CARA PENYELENGGARAAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH MAHKAMAH AGUNG

 PERMA NO. 01 TAHUN 2001

 
Tentang:
PERMOHONAN KASASI PERKARA PERDATA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL

 PERMA NO. 01 TAHUN 2000

 
Tentang:
LEMBAGA PAKSA BADAN

 PERMA NO. 02 TAHUN 2000

 
Tentang:
PENYEMPURNAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG HAKIM AD HOC

 PERMA NO. 02 TAHUN 1999

 
Tentang:
PENGAWASAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH AGUNG

 PERMA NO. 01 TAHUN 1993

 
Tentang:
HAK UJI MATERIIL

 PERMA NO. 01 TAHUN 1990

 
Tentang:
TATA CARA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING

 PERMA Nomor 01 Tahun 1982

 
Tentang:
PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP

 PERMA Nomor 02 Tahun 1982

 
Tentang:
PENCABUTAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1977

 PERMA Nomor 01 Tahun 1980

 
Tentang:
PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM YANG TETAP

 PERMA Nomor 01 Tahun 1976

 
Tentang:
MENCABUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1971 DAN PERATURAN-PERATURAN MAHKAMAH AGUNG SERTA SURAT-SURAT EDARAN YANG MENDAHULUINYA MENGENAI SOAL PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM YANG TETAP

 PERMA Nomor 01 Tahun 1959

 
Tentang:
PEMERIKSAAN PERKARA-PERKARA DALAM TINGKAT KASASI DIPERLUKAN BIAYA PERKARA YANG HARUS DIBAYAE OLEH PIHAK YANG BERPERKARA, KECUALI DALAM HAL DIIZINKAN UNTUK BERPERKARA DENGAN PRODEO

 PERMA Nomor 01 Tahun 1956

 
Tentang:
Acara Pengadilan Yang Berlaku di Indonesia

Pimpinan

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Kepaniteraan

Transparansi Anggaran

Penunjuk Waktu

 

Sukoharjo

Hari ini

Berita Umum

ANTARA News - Berita Terkini
News And Service
  • Basis data "e-commerce" penting sebagai acuan
    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan pemenuhan basis data pelaku usaha perdagangan secara elektronik (e-commerce) yang memadai sangat penting sebagai acuan pemerintah dalam mengambil keputusan. "Data ...
  • Sudirman Said harus turun desa serap aspirasi
    Bakal calon gubernur Jawa Tengah yang diusung Partai Gerindra, Sudirman Said harus terus melakukan komunikasi dengan turun langsung ke desa-desa untuk menyerap aspirasi masyarakat. "Turun langsung ke masyarakat, kalau ...
  • Wamen: Investasi EBT masih menjanjikan
    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan bahwa investasi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia masih menjanjikan bagi para pengembang. Dalam kunjungannya ke PLTBg di Jangkang, ...

Waktu Shalat

KONTAK KAMI

AL-Qur'an Online

Hitung Zakat