www.pa-sukoharjo.go.id - Cerai Gugat

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya :

1. a.
Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989);
  b.


Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
  c.


Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
2. a. Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah :
   
  • Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);
  • Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989);
  • Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).
3. Permohonan tersebut memuat :
  a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
  b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
  c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
4.


Gugatan soal penguasan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan
bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).
5.


Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
6.

Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar’iah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

Pimpinan

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Kepaniteraan

Transparansi Anggaran

Penunjuk Waktu

 

Sukoharjo

Hari ini

Berita Umum

ANTARA News - Berita Terkini
News And Service
  • Basis data "e-commerce" penting sebagai acuan
    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan pemenuhan basis data pelaku usaha perdagangan secara elektronik (e-commerce) yang memadai sangat penting sebagai acuan pemerintah dalam mengambil keputusan. "Data ...
  • Sudirman Said harus turun desa serap aspirasi
    Bakal calon gubernur Jawa Tengah yang diusung Partai Gerindra, Sudirman Said harus terus melakukan komunikasi dengan turun langsung ke desa-desa untuk menyerap aspirasi masyarakat. "Turun langsung ke masyarakat, kalau ...
  • Wamen: Investasi EBT masih menjanjikan
    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan bahwa investasi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia masih menjanjikan bagi para pengembang. Dalam kunjungannya ke PLTBg di Jangkang, ...

Waktu Shalat

KONTAK KAMI

AL-Qur'an Online

Hitung Zakat