www.pa-sukoharjo.go.id - Program Kerja 2016

PROGRAM KERJA PENGADILAN  AGAMA  SUKOHARJO

 

TAHUN  2016

 

 

 

I .  PENDAHULUAN

 

A.  Kedudukan

 

Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas IB berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Sukoharjo, dengan alamat  Jl. Rajawali No. 10 Sukoharjo Telp. (0271) 593088, Sukoharjo 57613,  mempunyai wilayah hukum meliputi seluruh wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari 12 Kecamatan, 16 Kelurahan, dan 152 Desa, dengan batas-batas :

 

Sebelah Utara             : Jalan raya;

 

Sebelah Timur             : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sukoharjo;

 

Sebelah Selatan           : Sawah;

 

Sebelah Barat              : Kantor Kecamatan Sukoharjo.

 

 

B.   Tugas  Pokok

 

Pengadilan Agama Sukoharjo sebagai salah satu lingkungan Badan Peradilan tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dan / atau orang yang menundukan diri secara sukarela terhadap Hukum Islam, di bidang-bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Shodaqoh dan Ekonomi Syari’ah (Undang-undang. Nomor 7 tahun. 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-jndang. Nomor 3 th. 2006. pasal 49 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradian Agama).

 

Di samping tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan Agama Sukoharjo bertugas pula menetapkan hasil Isbat rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan Hijriyah dan memberikan bantuan atas permohonan Ummat Islam dalam menentukan arah Kiblat.

 

C.    Fungsi

 

Sebagai Pelayan Hukum Masyarakat mengenai berbagai Perkara / sengketa dan permohonan masyarakat sebagaimana diatur dalam UU. No. 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradian Agama).

 

 

1.      Memberikan pelayanan keterangan, perhitungan bulan Islam dan penasehatan Hukum Islam kepada Perseorangan dan Lembaga baik lembaga Pemerintah maupun swasta yang membutuhkannya.

 

2.      Memberikan kontribusi hukum Islam terapan dalam upaya pembangunan hukum Nasional .

 

 

II.  LANDASAN  KERJA.

 

A  .  Landasan  Yuridis

 

1.      Undang-undang Nomor. 48 tahun 2009. tentang Kekuasaan Kehakiman.

 

2.         Undang-undang No.3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkaman Agung.

 

3.         Undang-undang No. 7 tahun 1989. tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 3 tahun 2006, perubahan ke 2 UU No. 50 tahun 2009.

 

4.         Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif PNBP pada badan peradilan.

 

5.         Keputusan Persiden RI. No.21 tahun 2004. tentang pengalihan organisasi, Administrasi dan finansil dilingkungan Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung.

 

6.         Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor. KMA/01/SK/III/1088 tanggal 18 Maret 1988. tentang Pola Bindalmin Perkara Peradilan Agama.

 

7.         Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No. KMA/007/SK/IV/IV/1994 tanggal 1 April 1994. tentang pemberlakuan Buku I dan Buku II. Tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrsi Pengadilan .

 

8.         Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 5 tahun 2014  tentang Aparatur Sipil Negara.

 

9.         Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No. KMA/001/SK/II/1992, tentang Organisasi dan Tata Kerta Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama .

 

10.     Pasal-pasal HIR. Khususnya Pasal 121. (4) 181. 182. 212 (4) . dan 184. berkaitan dengan biaya perkara .

 

11.     Surat KPTA Bandung No. W10-A/2274/KU/04/XI/2008 tentang Biaya Perkara.

 

12.     Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor. KMA/080/SK/VIII/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan

 

13.     Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No. KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan.

 

14.     Buku   II tentang Pedoman Pelaksanaan tugas   dan   Administrasi Pengadilan.

 

15.     Buku IV tentang Tata Laksana Pengawasan Peradilan.

 

16.     Surat Menteri Keuangan RI. Nomor. 0052/005-01.2.01/12/2015 tanggal 14 Nopember 2015. tentang pengesahan daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun Anggaran 2016.

 

 

 

17.     Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

 

18.     Keputusan Mahkamah Agung RI No. 71/KMA/SR/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja.

 

B.  VISI  DAN  MISI

 

1.      Visi   Pengadilan  Agama  Sukoharjo

 

Pada  dasarnya  sesuai  dengan  Visi  Mahkamah  Agung,  dirumuskan  sebagai  berikut  :

 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sukoharjo yang Agung, Berwibawa dan Bersahaja“.

 

2.      Misi  Pengadilan  Agama Sukoharjo

 

a.       Menyelenggarakan pelayanan Yudisial dengan seksama dan sewajarna  serta

 

mengayomi masyarakat dengan penuh tanggung jawab.

 

b.      Menyelenggarakan pelayanan Non Yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme .

 

c.       Membuka Akses Informasi terhadap proses penanganan perkara dan persiapan manajemen modern secara layakn.

 

d.      Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia dan pengawasan terhadap

jalannya peradilan.

 

 

C.  STRATEGI

 

1.      Secara substansial untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diatas, Pengadilan Agama Sukoharjo menggunakan strategi perpaduan, yaitu di samping menjaga stabilitas dan efesiensi juga strategi untuk pengembangan.

 

2.      Memberdayakan kekuatan dan sarana yang ada / tersedia semaksimal mungkin, memanfaatkan peluang serta mengantisipasi tantangan yang dihadapi secara cermat dengan dukungan sarana dan prasarana yang tersedia.

 

3.      Adapun secara operasional, Pengadilan Agama Sukoharjo menerapkan strategi dengan menggunakan metodologi SWOT (Strenght, Weakness, Opportinity, dan Threat) yaitu dengan memberdayakan kekuatan dan sekaligus menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada Pengadilan Agama Sukoharjo, serta memanfaatkan peluang yang ada dan mengantisipasi tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Sukoharjo.

 

4.      Kekuatan Pengadilan Agama Sukoharjo dapat diungkapkan sebagai berikut, antara lain :

 

 

    1. Semangat sebagian besar pegawai untuk meningkatkan profesionalismenya cukup tinggi;

 

 

 

 

 


 

b.  Landasan Yuridis, berupa aturan perundangan cukup jelas, sehingga jika aturan perundangan tersebut dilakukan secara maksimal, maka produktifitas kerja semakin baik dan berkualitas;

 

c.         Sikap perilaku sebagian besar pegawai cukup relegius;

 

d.        Adanya kode etik profesi yang dapat dijadikan pedoman pembinaan pegawai (Panca Prasetya KORPRI; Tri Prasetya Hakim Indonesia; Kode Etik Profesi Hakim dan Nilai Dasar Leadership).

 

5.    Kelemahan Pengadilan Agama Sukoharjo dapat dikemukakan sebagai berikut:

 

a.         Jumlah hakim hanya 6 orang yang memungkinkan penyelesaian perkara kurang cepat terselesaikan .

b.         Jumlah tenaga kerja kurang memadai dibandingkan dengan beban kerja yang ada, baik tenaga kerja teknis yustisial ataupun tenaga kerja administrasi ;

 

c.         Masih adanya tenaga kerja yang berijazah SLTA ;

 

d.        Masih ada tenaga honorer yang belum diangkat sebagai PNS meskipun sudah bekerja cukup lama, sehingga menjadi beban kantor yang cukup serius ;

 

e.         Masih banyak pegawai yang rangkap jabatan sehingga pekerjaannya kurang maksimal;

 

 

6.    Peluang Pengadilan Agama Sukoharjo untuk dapat meraih Visi dan Misinya dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

 

a.         Tenaga kerja / pegawai yang tersedia pada Pengadilan Agama Sukoharjo sebagian masih dapat dimaksimalkan kinerjanya.

 

b.         Di Sukoharjo terdapat ruangan yang masih kosong sehingga dapat di fungsikan untuk ruang kerja ;

 

c.         Tenaga Honorer di Pengadilan Agama Sukoharjo sebagian besar sudah menguasai IT, sehingga sangat membantu didalam menyelesaikan tugas di Pengadilan Agama Sukoharjo ;

 

 

7.    Adapun tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Sukoharjo dapat dikemukakan antara lain :

 

a.         Bahwa untuk mengubah kultur masyarakat yang rendah sadar hukum perlu waktu lama.


 

 

 


 

b.      Di masa yang akan datang, lebih-lebih setelah berlakunya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan tambahannya kewenangan Peradilan Agama, khususnya berkaitan dengan ekonomi syariah, maka Pengadilan Agama Sukoharjo harus dapat mengantisipasi kondisi objekif ini.

 

III.             PROGRAM KERJA

 

Program Kerja Pengadilan Agama Sukoharjo tahun 2016 disusun dalam dua bidang, yaitu Bidang Kepaniteraan dan Bidang Kesekertariatan sebagaimana tertuang dalam matrik Program Kerja sebagai berikut:

 

 

IV.       PENUTUP

 

Demikian Program Kerja Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2016 sekalipun dalam Bentuk sederhana namun mudah-mudahan dapat memberikan arahan untuk mencapai tujuan sbagaimana tertuang dalam visi dan misi yang telah ditentukan.

 

Stategi dalam Program Kerja ini pada dasarnya tetap komitmen untuk tetap menjaga stabilitas dan efisiensi sebagai prioritas utama, sedangkan yang berkaitan dengan pengembangan disesuaikan dengan kemampuan yang ada, semoga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun Program kerja yang lebih komperhensif.

 

 

Ditetapkan di   : Sukoharjo

Pada tanggal    : 04 Januari  2016

 

Ketua,

 

 

 

ttd

 

 

Drs. KHOLIS, MH.

NIP. 19670103 199203 1 001

 

 

 

 

Pimpinan

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Kepaniteraan

Transparansi Anggaran

Penunjuk Waktu

 

Sukoharjo

Hari ini

Berita PTA Semarang

Situs Web Resmi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Berita Umum

ANTARA News - Berita Terkini
News And Service
  • Wakil Bendahara Umum Golkar jenguk Setya Novanto
    Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai Golkar Zulhendri Hasan memberikan buku kepada Setya Novanto saat menjenguk tersangka kasus KTP-elektronik (KTP-e) itu di Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK. "Saya ...
  • Kelahiran Bayi Gajah Tesso Nilo
    Seorang pawang memandikan bayi gajah Sumatera (elephas maximus sumatranus) yang baru dilahirkan di Kamp Elephant Flying Squad di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, Kamis (23/11/2017). Bayi gajah yang diberi nama Harmoni Rimba itu ...
  • Cerita pengemudi gojek yang mengantar pembunuh dokter
    Supir Go-Jek yang mengantar tersangka dokter Ryan Helmi ke Azzahra Medical Center Cawang, tempat  dia menembak istrinya dokter Letty Sultri hingga tewas menceritakan lagi kejadian nahas itu. Rahmadsah Nasution (51) ...

Waktu Shalat

KONTAK KAMI

AL-Qur'an Online

Hitung Zakat