www.pa-sukoharjo.go.id - Update Terbaru SIPP dari Badilag

badilag.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) baru saja dikembangkan selama sebulan penuh, 10 April-10 Mei 2017, di Bandung. Apa saja hasilnya?

Anggota Tim Pengembang SIPP MA yang berasal dari Ditjen Badilag, Aminuddin Harahap, A.Md., mengungkapkan bahwa meskipun belum memenuhi seluruh target, pengembangan SIPP kali ini menghasilkan output yang cukup berarti.


“Bahkan dibandingkan dengan pengembangan-pengembangan sebelumnya, ini termasuk pengembangan SIPP yang skalanya paling besar,” ujarnya.

Selama sebulan, Tim Pengembang SIPP yang berjumlah 12 orang memfokuskan diri pada dua hal. Pertama, pengembangan SIPP tingkat pertama, dengan titik tekan pada pembaruan template Berita Acara Sidang (BAS) dan putusan pengadilan-pengadilan tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan. Dan kedua, integrasi SIPP dengan SIAP (Sistem Informasi Administrasi Perkara di MA) dan Direktori Putusan.

“Dari 12 orang, tujuh orang fokus ke template dan lima orang fokus ke integrasi,” kata Amin.

Keseluruhan, untuk empat lingkungan peradilan, ada lebih dari 700 template yang diperbarui. Masing-masing lingkungan peradilan memiliki karakteristik template BAS dan putusan yang berbeda-beda. Untuk lingkungan peradilan agama, pelbagai template baru itu disusun oleh Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari hakim tingkat pertama hingga hakim agung.

Sebenarnya tidak hanya template BAS dan putusan yang berhasil diperbarui Tim Pengembang SIPP. Terkait dengan itu, ditambahkan pula fungsi-fungsi baru SIPP. Sebagai contoh, disediakan amar-amar putusan yang bersifat default atau standar, yang dapat dipilih sesuai dengan jenis perkara. Selain itu, disediakan pula tools untuk memudahkan penulisan tanya-jawab saksi pada BAS.

“SIPP hasil pengembangan ini juga menyediakan fasilitas untuk memasukkan posita pada data umum, replik, duplik, juga tanggal penyerahan relaas,” kata Amin.

Hasil kerja Tim Pengembang SIPP lainnya ialah delegasi atau bantuan pemanggilan. Di lingkungan peradilan agama lebih dikenal dengan istilah tabayun.

Hasil pengembangan ini memudahkan dan mempercepat pengadilan-pengadilan tingkat pertama yang hendak mengirim dan menerima bantuan pemanggilan.

Untuk bantuan pemanggilan, selain penginputan datanya lebih mudah, juga prosesnya lebih sederhana. Ketika seorang pegawai sebuah pengadilan memasukkan data delegasi di SIPP lokal, data tersebut otomatis masuk ke situs SIPP MA, tanpa perlu melewati proses sinkronisasi data ke situs SIPP MA. Pengadilan yang dimintai bantuan pemanggilan dapat mengetahuinya dengan mengecek menu delegasi di SIPP lokalnya.

“Kemungkinan, bisa juga nanti, informasi mengenai delegasi itu otomatis masuk ke SIPP pengadilan yang dituju, tanpa harus ada proses pengecekan terlebih dahulu,” ujar Amin.

Mengenai integrasi SIPP dengan SIAP dan Direktori Putusan, secara singkat Amin menuturkan, hasilnya berupa jembatan yang mengubungkan data yang semula diinput di SIPP ke SIAP dan Direktori Putusan dengan langkah-langkah yang lebih praktis.

Jika selama ini data perkara kasasi atau PK yang dimasukkan pengadilan tingkat pertama di SIPP lokal diteruskan hanya sampai ke SIPP tingkat banding, nanti data tersebut diteruskan hingga ke aplikasi SIAP yang dikelola Kepaniteraan MA.

Ada pula kemudahan lainnya dalam hal publikasi putusan di situs Direktori Putusan. Jika selama ini setiap pengadilan harus mengunggah putusan-putusannya satu per satu ke situs tersebut, kelak tidak lagi begitu. Dokumen elektronik putusan cukup dinput di SIPP, lalu dokumen tersebut otomatis tampil di situs Direktori Putusan.

Amin mengatakan, seluruh hasil pengembangan SIPP itu belum bisa digunakan saat ini. “Masih harus dilakukan finishing, ujicoba, kemudian dirilis,”ujarnya.

Diperkirakan, proses finishing itu memerlukan waktu sepekan. Hasilnya kemudian diujicobakan ke sejumlah pengadilan yang ditentukan. Untuk tiap-tiap lingkungan peradilan, akan dipilih empat pengadilan.

“Kemungkinan setelah lebaran, SIPP versi terbaru akan dirilis. Bisa jadi nanti menjadi versi 3.2.0, karena perubahannya cukup signifikan,” kata Amin.

Kasubdit Bimbingan dan Monitoring Badilag sekaligus Ketua Satgas SIPP Peradilan Agama, Subeno Trio Leksono, S.H., M.H. berharap, SIPP terus dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan aparatur peradilan agama di tingkat pertama dan tingkat banding, termasuk memenuhi kebutuhan Ditjen Badilag. 

"Kita berharap agar SIPP dapat menyediakan menu-menu lainnya, seperti menu prapendaftaran, register dan pelaporan perkara. Kita sudah tuangkan usulan-usulan itu dalam Road Map Pengembangan dan Pengimplementasian SIPP. Lebih cepat terealisasikan, tentu lebih baik," ujarnya. 

Meskipun belum memenuhi ekspektasi seluruh pengguna SIPP di lingkungan peradilan agama, kerja keras Tim Pengembang SIPP itu layak mendapat apresiasi positif. Dengan SIPP versi terbaru nanti, paling tidak pembuatan BAS dan putusan menjadi semakin mudah dan cepat.

[hermansyah]

Panggilan Qoib (Tidak Diketahui Alamatnya)

  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya
  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya
  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya

Pimpinan

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Kepaniteraan

Transparansi Anggaran

Who's Online

Kami memiliki 5 Tamu online

Penunjuk Waktu

 

Sukoharjo

Hari ini

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini133
mod_vvisit_counterKemarin187
mod_vvisit_counterMinggu ini320
mod_vvisit_counterBulan ini4559
mod_vvisit_counterTotal480393

Berita Umum

ANTARA News - Berita Terkini
News And Service
  • Kemkominfo ingatkan parpol terbuka pada masyarakat
    Kementerian Komunikasi dan Informatika mengingatkan partai politik peserta Pemilu 2019 untuk berkomitmen terbuka pada masyarakat karena dalam pemeringkatan 2017, baru 33 persen yang mengikuti pemeringkatan. "Kami mohon ...
  • Titik terang RUU Terorisme dalam pekan ini
    Beberapa frasa krusial dalam RUU Terorisme yang menjadi perdebatan, dan mengakibatkan  pengesahannya tertunda, kini sudah  mendapatkan titik temu. Hal itu disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Ia juga meyakini RUU ...
  • KPU minta usul larangan napi korupsi diperkuat
    Komisi Pemilihan Umum meminta Komisi II DPR untuk memperkuat usulan larangan narapidana korupsi bagi calon anggota legislatif. Ketua KPU Arief Budiman menyebut, langkah ini dipilih KPU sebagai cara untuk membentengi dari awal, ...

Jajak Pendapat

Bagaimana pelayanan kami?
 

Waktu Shalat

KONTAK KAMI

AL-Qur'an Online

Hitung Zakat