logo mahkamah agung website ramah difable
posbakum Prosedur Permohonan Informasi Pengadilan Agama Pengadilan Agama Sukoharjo
Tata Cara Memperoleh Pelayanan Informasi

1. Tata Cara Memperoleh Pelayanan Informasi

A. Permohonan Informasi secara Langsung

1. Pemohon mengisi formulir permohonan, kecuali apabila yang diminta adalah informasi sederhana yang dapat dijawab secara langsung oleh Petugas Informasi

2. Petugas Informasi mengisi register Permohonan Informasi

3.Petugas Informasi mencari Informasi yang diminta Pemohon

4.Apabila informasi yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Pemohon

5.Apabila informasi yang diminta berupa dokumen, Petugas Informasi berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Informasi

6.Apabila dokumen yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan dokumen tersebut kepada Pemohon

7.Biaya penggandaan dan penjilidan dokumen dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8.Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Petugas Informasi dan Pemohon Informasi dalam hal pelayanan, maka penyelesaiannya mengacu kepada peraturan yang berlaku.

B. Permohonan Informasi secara Tidak Langsung

1.Pemohon menghubungi Petugas Informasi melalui telepon, fax, email, atau alat komunikasi lain.

2.Petugas Informasi mengisi register Permohonan Informasi

3.Petugas Informasi mencari informasi yang diminta Pemohon

4.Apabila informasi yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Pemohon

5.Permohonan terhadap suatu dokumen hanya dilayani jika Pemohon datang langsung ke Pengadilan

Tata Cara Mengajukan Keberatan

Berdasarkan pasal 30 BAB VI SK KMA RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal :

1.Permohonan ditolak dengan alasan informasi tersebut tidak dapat diakses publik

2.Tidak tersedia informasi yang harus diumumkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6

3.Permohonan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya

4.Pengenaan biaya yang melebihi dari yang ditetapkan Ketua Pengadilan, atau

5.Informasi tidak diberikan sekalipun telah melebihi jangka waktu yang diatur dalam ketentuan ini.

Tata Cara Penyelesaian Pengaduan Keberatan Informasi

Setiap Pemohon Informasi berhak mengetaui mekanisme penyelesaian pengaduan dan keberatan terkait dengan pelayanan informasi. Berdasarkan pasal 37, 38, dan 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang prosesnya sebagai berikut : Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi

Pasal 37 Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan oleh komisi informasi pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 38 Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Pasal 39 Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Pihak Penanggung Jawab Layanan Informasi

Nama : Wassalam , S.H

Jabatan : Panitera Muda Hukum

Kontak : (0271-593088)