logo mahkamah agung website ramah difable
posbakum Prosedur Permohonan Informasi Pengadilan Agama Pengadilan Agama Sukoharjo
Informasi Berkaitan Dengan Hak Masyarakat

1. Informasi mendapatkan Bantuan Hukum ---> Klik Disini

Informasi mendapatkan hak atas biaya perkara cuma-cuma

---> Klik Disini

Hak-Hak pokok dalam proses persidangan

a.Hak Untuk Melakukan Jawab-Menjawab, Mengajukan Bantahan (Replik, Duplik, Rereplik, Reduplik)

b.Hak Untuk Mengajukan Pembuktian (Saksi dan Bukti-Bukti Tertulis)

c.Hak Untuk Mengajukan Kesimpulan

2. Tata Cara Pengaduan Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim dan Pegawai

---> Klik Disini

3. Hak-hak Pelapor Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim dan Pegawai

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009

Hak Pelapor

1. Mendapatkan perlindungan kerahasian identitas. 2. Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun. 3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan. 4. Mendapatkan perlakukan yang sama dan setara dengan Terlapordalam pemeriksaan.

Hak Terlapor

1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain. 2. Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya.

Hak Institusi

1. Pemeriksa Merahasiakan kesimpulan dan hasil rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pihak Terlapor, Pelapor dan pihak-pihak lain selain kepada Pejabat yang berwenang mengambil keputusan. 2. Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penganganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam pedoman ini terlampaui.

4. Prosedur memperoleh Pelayanan Informasi

a. Permohonan Informasi secara Langsung

Pemohon mengisi formulir permohonan, kecuali apabila yang diminta adalah informasi sederhana yang dapat dijawab secara langsung oleh Petugas Informasi Petugas Informasi mengisi register Permohonan Informasi Petugas Informasi mencari Informasi yang diminta Pemohon Apabila informasi yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Pemohon Apabila informasi yang diminta berupa dokumen, Petugas Informasi berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Informasi Apabila dokumen yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan dokumen tersebut kepada Pemohon Biaya penggandaan dan penjilidan dokumen dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Petugas Informasi dan Pemohon Informasi dalam hal pelayanan, maka penyelesaiannya mengacu kepada peraturan yang berlaku

b. Permohonan Informasi secara Tidak Langsung Pemohon menghubungi Petugas Informasi melalui telepon, fax, email, atau alat komunikasi lain. Petugas Informasi mengisi register Permohonan Informasi Petugas Informasi mencari informasi yang diminta Pemohon Apabila informasi yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Pemohon Permohonan terhadap suatu dokumen hanya dilayani jika Pemohon datang langsung ke Pengadilan

5. Hak-hak Pemohon informasi dalam pelayanan Informasi

1. Hak Memperoleh Pelayanan Informasi

Berdasarkan SK KMA RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan Pemohon informasi berhak memperoleh pelayanan informasi berupa :

Informasi yang hams diumumkan oleh setiap Pengadilan setidaknya meliputi informasi:

Gambaran umum Pengadilan yang, antara lain, meliputi: fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan tersebut serta telepon, faksimili, nama dan jabatan pejabat Pengadilan non Hakim;

Gambaran umum proses beracara di Pengadilan;

Hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan;

Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;

Putusan dan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Putusan dan penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu.

Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Agenda sidang pembacaan putusan, bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi;

Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;

Hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di Pengadilan.

Perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah:

korupsi; terorisme; narkotikalpsikotropika; pencucian uang; atau perkara lain yang menarik perhatian publik atas perintah Ketua Pengadilan.

Inforrnasi yang hams diumumkan oleh Mahkamah Agung selain dari yang disebutkan dalam ayat (1) adalah:

Peraturan Mahkamah Agung; Surat Edaran Mahkamah Agung; Yurisprudensi Mahkamah Agung; laporan tahunan Mahkamah Agung; rencana strategis Mahkamah Agung; pembukaan pendaftaran untuk pengisian posisi Hakim atau Pegawai.

2. Hak Mengetahui Maklumat Standar Pelayanan Pemohon berhak mengetahui Standar Pelayanan Pengadilan yang telah disusun oleh Pengadilan, dimana berdasarkan SK KMA RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan di Pengadilan, Standar Pelayanan yang tersusun memuat :

Dasar Hukum Sistem Mekanisme dan Prosedur Jangka Waktu Biaya/ Tarif Produk Pelayanan Sarana dan Prasarana Kompetensi Pelaksana

dan juga secara umum Pengadilan mnyediakan pelyanan sebagai berikut :

Pelayanan adminidtrasi persidangan Pelayanan bantuan hukum Pelayanan pengaduan Pelayanan permohonan informasi

3. Hak Mengajukan Keberatan

Berdasarkan pasal 30 BAB VI SK KMA RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal :

Permohonan ditolak dengan alasan informasi tersebut tidak dapat diakses publik

Tidak tersedia informasi yang harus diumumkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6

Permohonan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya

Pengenaan biaya yang melebihi dari yang ditetapkan Ketua Pengadilan, atau

Informasi tidak diberikan sekalipun telah melebihi jangka waktu yang diatur dalam ketentuan ini

4. Hak Mengetahui Mekanisme Penyelesaian Pengaduan Keberatan Informasi Setiap Pemohon Informasi berhak mengetaui mekanisme penyelesaian pengaduan dan keberatan terkait dengan pelayanan informasi. Berdasarkan pasal 37, 38, dan 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang prosesnya sebagai berikut : Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi

Pasal 37 Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan oleh komisi informasi pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 38 Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Pasal 39 Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

6. Biaya memperoleh Salinan Informasi

1. Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon.

2. Biaya perolehan informasi sebagaimana dimaksud butir 1 terdiri atas biaya penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.

3. Biaya penggandaan sebagaimana dimaksud butir 2 adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan.

4. Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi sebagaimana dimaksud butir 2 dengan memperhatikan kondisi wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan)

5. Terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi.

Catatan :

Untuk lebih jelas mengenai biaya/tarif memperoleh salinan informasi dapat ditanyakan melalui Petugas Meja Informasi Pengadilan Agama Sukoharjo