Selamat Datang Di Pengadilan Agama Sukoharjo

Assalaamualaikum Wr. Wb. Selamat datang di website resmi Pengadilan Agama Sukoharjo. serta dukung Pengadilan Agama Sukoharjo menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)
Selamat Datang Di Pengadilan Agama Sukoharjo

Hak - hak perempuan dan anak pasca perceraian

ingin tahu Apa saja hak - hak perempuan dan anak pasca perceraian..?
Hak - hak perempuan dan anak pasca perceraian

Awas Hati Hati Akun Palsu

Akun Pengadilan Agama Sukoharjo Hanya yang tertera pada bagian website, selain yang tertera di website berati itu akun palsu yang mengatas namakan pengadilan agama sukoharjo
Awas Hati Hati Akun Palsu

Pesan dari Prof. Dr. H.M.Syarifuddin, S.H., M.H

Pesan dari Prof. Dr. H.M.Syarifuddin, S.H., M.H

Tata Cara Pengajuan Gugatan Sederhana

Tata Cara Pengajuan Gugatan Sederhana
Tahun Baru Islam
Zona Integritas
idul fitri
Layanan pengaduan

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara. Layanan Pendafataran perkara, Taksiran panjar biaya perkara, pembayaran dan panggilan secara online Siwas adalah aplikasi pengaduan yang di sediakan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tutorial Sipedang

Manual Book

 

 

 

 

 

 

Estimasi Biaya yang di bayar oleh pihak agar pihak tidak tertipu dengan biaya mahal dari CALO dalam proses penyelesaian suatu perkara

 

 Berisi Tentang Informasi mengenai tata cara serta pendaftaran pada para pihak pencari keadilan di pengadilan agama sukoharjo.

 

Gugatan/Permohonan Mandiri adalah aplikasi inovasi Mahkamah Agung agar para pihak Terhindar dari PUNGLI yang merugikan.

 

Manajemen Aplikasi Terintegrasi Pengadilan Agama Sukoharjo

 

 

 

Silahkan Ketik Nomor Perkara Anda 

Panmud Gugatan Wakili PA Sukoharjo Sosialisasi Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama di Kampus IIM Surakarta

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sukoharjo, Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H. mewakili PA Sukoharjo melaksanakan sosialisasi kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama dalam tata hukum di Indonesia. Kegiatan ini digelar dalam tajuk kuliah tematik dosen tamu di Institut Mambaul Ulum Surakarta pada, Rabu (26/6).

Dalam pemaparannya, Yusron menyampaikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa setiap muslim di mana pun berada, termasuk di Indonesia, sejak ia mengikrarkan dua kalimat syahadat secara sadar, maka pada saat itu juga ia telah menerima bahwa Islam adalah agamanya, artinya pada saat itu juga ia telah terikat oleh hukum Islam sebagai petunjuk dalam menapaki kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, supaya penerapan hukum dapat berjalan dengan baik, maka perlu penegakan hukum dan penegakan hukum yang paling efektif perlu dibentuk lembaga, sedangkan lembaga penegakan hukum yang dapat memberikan jaminan kepastian, kemanfaatan dan keadilan adalah lembaga peradilan.

Secara historis, lembaga Peradilan Syariat Islam sudah lama muncul di bumi nusantara. Dalam kajian sejarah, Peradilan Agama Islam terbagi menjadi beberapa periode

Pertama, periode pra kesultanan. Pada periode ini penegakan hukum Islam diterapkan dengan sistem tahkim dan tauliyah ahlul hilli wal aqdhi. Sistem tahkim yaitu setiap muslim yang mempunyai kasus hukum, mereka mencari orang yang dianggap cakap secara keilmuan untuk memutus perkara, seperti kyai, ulama atau ustad. Sedangkan sistem tauliyah ahlul hilli wal aqdhi adalah sekelompok orang terhormat mentauliyahkan (menunjuk) orang yang dianggap cakap untuk mengadili perkara bagi umat Islam.

Kedua, periode kasultanan. Pada era ini kerajaan Islam sudah mulai muncul, dan kerajaan mengakomodir Peradilan Agama ke dalam kekuasaan kerajaan. Lembaga Peradilan Agama pada era ini disebut dengan istilah peradilan surambi (surau), karena praktek penyelesaian perkara dilaksanakan di serambi masjid agung kerajaan.

Ketiga, periode Hindia Belanda. Berhubung pada era ini kekuasaan politik, ekonomi dan keamanan dikuasai oleh Belanda, maka pada saat itu sistem peradilan surambi diambil alih oleh Belanda dengan diterbitkannya Staatblad No. 152 tahun 1882, pada saat itu juga istilah peradilan surambi diganti menjadi Priesterraad atau Raad Agama dan terakhir pada tahun 1937 nomenklatur Raad Agama diganti menjadi Penghoeloe Gerecht. Kuatnya pengaruh teori Snouck Horgronje yang dinamakan teori receptie, memaksa kompetensi Peradilan Agama berkurang drastis, dari sebelumnya mempunyai kewenangan mengadili perkara pidana, perdata, hingga hukum keluarga Islam, maka di tangan kekuasaan Belanda Peradilan Agama hanya diperbolehkan menangani perkara Nikah Talak Cerai dan Rujuk.

Keempat, periode penjajahan Jepang. Pada era ini tidak terjadi banyak perubahan. Jepang hanya mengganti istilah-istilah Belanda menjadi bahasa Jepang, seperi Raad Agama/Peradilan Agama diubah menjadi Soeryo Hooin, Mahkamah Islam Tinggi diubah menjadi Kiayi Kooyoo Kootoo Hooin.

Kelima, era awal kemerdekaan. Periode ini Peradilan Agama masih numpang di bawah Departemen Kehakiman, kemudian pada tanggal 3 Januari 1946, Departemen Agama yang baru lahir pada November 1945 memohon kepada Ketua Mahkamah Islam Tinggi (MIT) supaya Peradilan Agama ikut bergabung dengan Departemen Agama. Pada saat itu, ketua MIT menyetujui dengan persyaratan: 1). Supaya kesejahteraan warga Peradilan Agama diperhatikan; 2). Agar kewenangan Peradilan Agama dikembalikan lagi seperti dahulu kala. Persyaratan tersebut ternyata disetujui oleh Menteri Departemen Agama. Kemudian Peradilan Agama mulai memperoleh dasar yang kuat pada tahun 1970 yaitu dengan diterbitkannya UU No. 14/1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa Peradilan Agama harus menpunyai sistem hukum acara, struktur administrasi dan kompetensi yang pasti. Maka dengan dasar tersebut pada tahun 1989 lahirlah UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama.

Keenam, periode reformasi. Pada era ini, konstitusi kita mengalami beberapakali amandemen, yaitu sebagaimana amandemen Pasal 24 UUD1945 kedudukan peradilan agama sudah tidak dapat diganggu gugat kembali. Karena dalam pasal tersebut pada intinya dijelaskan bahwa Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan oleh 4 lingkungan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu salah satu diantaranya adalah Peradilan Agama.

Ketujuh, era penyatuan atap di bawah Mahkamah Agung. Pada tahun 1999, negara mengeluarkan revisi UU No. 14/1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu dengan lahirnya UU No. 35/1999. Dalam UU tersebut mengamanatkan bahwa 4 lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Agama, baik pengelolaan adminiatrasi, kepegawaian, keuangan maupun pembinaan teknis harus berada di bawah Mahkamah Agung RI dengan batas waktu peralihan maksimal tahun 2004. Oleh sebab itu Peradilan Agama secara dejure berada di bawah Mahkamah Agung sejak tahun 2004.

Sejak berada di bawah Mahakamah Agung, secara perlahan kesejahteraan hingga kewenangan absolutnya terus mengalami penyempurnaan khususnya pada tahun 2006 yaitu dengan diundangkannya UU No.3/2006 yang merevisi UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. Dalam UU No. 3/2006, Peradilan Agama diberikan kompetensi baru yang secara utuh dapat disingkat dengan istilah ka-wa-wa-hi-wa-zis-eksyar-ji, yang artinya:

-Kawin

-Waris

-Wasiat

-Hibah

-Wakaf

-Zakat Infaq Shodaqah

-Ekonomi Syariah dan

-Jinayah.

Secara ideologis, bagi umat Islam, menjalankan syariat Islam adalah ibadah, termasuk menegakkannya. Oleh sebab itu, kehadiran Peradilan Agama bagi umat Islam sebagai lembaga penegakan hukum syariat Islam, hukumnya adalah fardhu kifayah.

Sedangkan secara filosofis, bangsa kita mengakui bahwa dalam menjalankan perikehidupan didasarkan pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana pada amandemen pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Di samping itu, negara juga memberikan jaminan hukum kepada setiap warga negara diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing sebagaimana amandemen Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Dan terakhir, sebagai implikasi yuridis, dalam tata hukum di Indonesia, negara telah memberikan kedudukan yang sangat kuat keberadaan Peradilan Agama sebagai salah satu kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagaimana amandemen pasal 24 UUD 1945.

Lalu, apakah agama lain bisa mengusulkan peradilan agama sesuai dengan agama yang telah diakui di Indonesia? tentu sesuai asas hukum equality before the law, umat agama lain dapat mengusulkan supaya didirikan Peradilan Agama sesuai agama mereka, namun pertanyaannya adalah, apakah agama selain Islam mempunyai syariat sedetail seperti syariat agama Islam sebagai dasar untuk mengadili di Peradilan Agama? (Ysrn)

Justice For All, Pelayanan Prima Putusan Berkualitas


Hubungi Kami

 Pengadilan Agama Sukoharjo

  Jl. Rajawali 10 Sukoharjo - 57512  

Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah

  (0271) 593088,  Fax. (0271) - 6595002

 Email : kepaniteraan@gmail.com

 Delegasi/Tabayun : delegasisukoharjo@gmail.com

 website : https://www.pa-sukoharjo.go.id/

Lokasi Pengadilan